BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Rp400 Triliun Belum Terserap, Ini Kata Sri Mulyani

Muhamad Wildan | Selasa, 24 November 2020 | 11:15 WIB
Belanja Daerah Rp400 Triliun Belum Terserap, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja APBD tahun ini sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Hingga Oktober 2020, realisasi belanja APBD se-Indonesia baru Rp678,41 triliun atau 63% dari total belanja APBD senilai Rp1.080,71 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa Rp402,3 triliun yang perlu direalisasikan pemda hingga akhir tahun.

"Sisa sebesar Rp400 triliun lebih itu cukup signifikan. Saya harap meski banyak daerah yang pilkada, dana ini bisa dibelanjakan karena ini akan mendorong perekonomian," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip Selasa (24/11/2020).

Baca Juga:
Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Tak hanya realisasi belanja APBD, pencairan dana PEN di daerah juga masih berjalan lambat. Dari total alokasi belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 senilai Rp30,4 triliun, pemda tercatat baru merealisasikan 49% atau sebesar Rp14,93 triliun.

Jaring pengaman sosial yang dianggarkan pemda se-Indonesia sebesar Rp22,8 triliun juga tercatat baru terealisasi 56,62% atau sebesar Rp12,91 triliun. Begitu juga dengan anggaran yang dialokasikan pemda untuk dukungan ekonomi yang baru 14% atau sebesar Rp2,75 triliun.

"Seharusnya ini bisa dipakai untuk membantu usaha kecil dan menengah di daerah. Kami harapkan pada bulan-bulan terakhir pemda dan kementerian bisa mengakselerasi belanja sehingga kita bisa menjaga recovery," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Seperti diketahui, lambatnya realisasi belanja pemda sudah menjadi sorotan pemerintah pusat sejak akhir kuartal III/2020. Meski realisasi transfer ke daerah (TKD) sudah didorong pemerintah, realisasi belanja pemda masih belum tumbuh signifikan.

Per Oktober 2020, realisasi TKD sudah mencapai Rp637,5 triliun atau 92% dari pagu TKD sebesar Rp692,7 triliun. Realisasi TKD tercatat 2% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama tahun sebelumnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Mendagri: Pemda dengan Rasio PAD di Bawah 20% Jangan Mimpi Bisa Maju

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Mei 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Ditetapkan Paling Tinggi 40%

Kamis, 09 Mei 2024 | 15:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Masuk Bursa, Bagaimana Ketentuannya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 14:30 WIB BEA CUKAI BOJONEGORO

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal

Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS