Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak

A+
A-
10
A+
A-
10
Begini Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak

PENYELESAIAN sengketa di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui dua acara, yakni banding dan gugatan. Dalam artikel kelas pajak kali ini, akan diulas mengenai proses upaya hukum gugatan di Pengadilan Pajak. Upaya hukum banding sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang (UU) No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat empat objek pengajuan gugatan di pengadilan pajak. Pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU No.16/2009. Keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan.

Syarat dan Ketentuan
DALAM mengajukan permohonan gugatan, wajib pajak harus menyusun surat gugatan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Adapun syarat dan ketentuan pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 40 UU. 14/2002.

Pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Kedua, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ialah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

Baca Juga: 77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Ketiga, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Namun, jika batas waktu tidak dapat dipenuhi penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur) maka jangka waktu yang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh majelis atau hakim tunggal.

Perpanjangan waktu diberikan selama 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Keempat, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan hanya dapat diajukan satu surat gugatan.

Permohonan gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Selain itu, dalam gugatan juga dicantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Jika selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kuasa hukum ahli waris, atau pengampunya dalam hak penggugat pailit. Lebih lanjut, dalam hal penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan gugatan juga dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawabannya.

Terhadap permohonan gugatan dapat dicabut dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Pencabutan tersebut dapat dilakukan sepanjang belum adanya pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, gugatan tersebut akan dihapus dari daftar sengketa dengan dua acara. Pertama, menggunakan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang.

Baca Juga: Jual Ratusan Ribu Data Pribadi, 2 Pegawai Kantor Pajak Ditangkap

Kedua, pencabutan dapat menggunakan putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Gugatan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Perlu dipahami bahwa pengajuan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak dan kewajiban perpajakan penggugat. Akan tetapi, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan. Penundaan diberikan sampai ada putusan pengadilan pajak yang mengikat.

Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan. Selanjutnya, permohonan penundaan akan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya melalui putusan sela. Permohonan penundaan tersebut dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga menyebabkan penggugat dirugikan jika pelaksanaan penagihan tetap berlangsung. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penetapan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

Topik : kelas pajak, pengadilan pajak, sengketa pajak, penegakan hukum, banding, gugatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Desember 2021 | 09:00 WIB
DEBAT PAJAK

Setuju Sidang Online Pengadilan Pajak? Tulis Komentar, Rebut Hadiahnya

Selasa, 28 Desember 2021 | 16:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Bos Perusahaan Terseret Kasus Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp2,8 M

Jum'at, 24 Desember 2021 | 18:17 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pemotongan PPh Pasal 23 Sewa Kendaraan dan Jasa Konstruksi

Kamis, 23 Desember 2021 | 16:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Pendaftaran Calon Hakim Agung Ditutup, KY Mulai Rekapitulasi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi