Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Begini Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak

A+
A-
11
A+
A-
11
Begini Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak

PENYELESAIAN sengketa di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui dua acara, yakni banding dan gugatan. Dalam artikel kelas pajak kali ini, akan diulas mengenai proses upaya hukum gugatan di Pengadilan Pajak. Upaya hukum banding sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang (UU) No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat empat objek pengajuan gugatan di pengadilan pajak. Pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.

Baca Juga: Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU No.16/2009. Keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan.

Syarat dan Ketentuan
DALAM mengajukan permohonan gugatan, wajib pajak harus menyusun surat gugatan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Adapun syarat dan ketentuan pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 40 UU. 14/2002.

Pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Kedua, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ialah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

Baca Juga: Perdana Menteri Ini Perintahkan Otoritas Pajak Periksa Ketua Partai

Ketiga, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Namun, jika batas waktu tidak dapat dipenuhi penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur) maka jangka waktu yang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh majelis atau hakim tunggal.

Perpanjangan waktu diberikan selama 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Keempat, terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan hanya dapat diajukan satu surat gugatan.

Permohonan gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Selain itu, dalam gugatan juga dicantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Baca Juga: Ini Ketentuan Imbalan Bunga Jika WP Ajukan Keberatan, Banding, atau PK

Jika selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kuasa hukum ahli waris, atau pengampunya dalam hak penggugat pailit. Lebih lanjut, dalam hal penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan gugatan juga dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawabannya.

Terhadap permohonan gugatan dapat dicabut dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Pencabutan tersebut dapat dilakukan sepanjang belum adanya pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, gugatan tersebut akan dihapus dari daftar sengketa dengan dua acara. Pertama, menggunakan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang.

Baca Juga: Waduh! 1 Ton Cat Food Asal China Dimusnahkan Bea Cukai Gara-Gara Ini

Kedua, pencabutan dapat menggunakan putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Gugatan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Perlu dipahami bahwa pengajuan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak dan kewajiban perpajakan penggugat. Akan tetapi, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan. Penundaan diberikan sampai ada putusan pengadilan pajak yang mengikat.

Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan. Selanjutnya, permohonan penundaan akan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya melalui putusan sela. Permohonan penundaan tersebut dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga menyebabkan penggugat dirugikan jika pelaksanaan penagihan tetap berlangsung. (kaw)

Baca Juga: Tahun Baru Imlek, DJBC Bagikan Tips Belanja Biar Tetap Hoki

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, pengadilan pajak, sengketa pajak, penegakan hukum, banding, gugatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 01 Januari 2023 | 07:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tak Setor Pajak Rp449 Juta, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Sabtu, 31 Desember 2022 | 09:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Luncurkan e-Tax Court pada April 2023

Rabu, 28 Desember 2022 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kemplang Pajak Rp2,37 Miliar, Rumah Milik Komisaris Akhirnya Disita

Minggu, 25 Desember 2022 | 09:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Demi Menekan Jumlah Gugatan, DJP Akan Terus Perbaiki Prosedur

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T