Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak

A+
A-
8
A+
A-
8
Ini Proses Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak

PENGADILAN Pajak berperan penting sebagai institusi untuk mencari keadilan dan memperoleh hak-hak wajib pajak. Wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil keputusan otoritas pajak diberi kesempatan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Dalam memperoleh keadilan di Pengadilan Pajak, terdapat dua jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak, yakni banding dan gugatan. Kedua upaya hukum tersebut dapat diajukan berdasarkan syarat dan kriteria tertentu.

Dalam artikel kelas pajak kali ini, akan diulas terlebih dahulu mengenai proses upaya hukum banding di Pengadilan Pajak. Proses upaya hukum yang satunya, yaitu gugatan, akan dibahas di kelas pajak selanjutnya.

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Upaya hukum banding dapat ditempuh setelah wajib pajak menjalani proses keberatan terlebih dahulu. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, banding didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding.

Syarat dan Ketentuan
DALAM mengajukan permohonan banding, wajib pajak harus menyusun surat banding dengan sebaik-baiknya. Wajib pajak harus memastikan surat tersebut telah memenuhi persyaratan formal maupun materiil.

Baca Juga: Jual Ratusan Ribu Data Pribadi, 2 Pegawai Kantor Pajak Ditangkap

Pada Pasal 35 juncto Pasal 36 UU No. 14/2002, telah disebutkan beberapa syarat dan ketentuan pengajuan banding. Pertama, banding dilakukan dengan mengajukan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Surat banding tersebut kemudian diajukan kepada Pengadilan Pajak.

Kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Contohnya, apabila keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2020 maka batas terakhir pengiriman surat banding adalah 9 Agustus 2020.

Pada prinsipnya, jangka waktu tersebut ditetapkan agar pemohon mempunyai waktu yang memadai untuk mempersiapkan surat banding, alasan-alasan, beserta bukti yang menguatkan alasan hukumnya.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penetapan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

Jika setelah lewat tiga bulan tidak diajukan banding, wajib pajak dianggap setuju dengan isi keputusan keberatan yang diterimanya. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila terdapat keadaan di luar kekuasaannya (force majeur) pemohon banding.

Ketiga, dalam satu surat banding hanya dapat diajukan terdapat satu keputusan keberatan saja. Artinya, dalam hal ini tidak dapat dilakukan permohonan banding atas dua keputusan atau lebih. Surat banding juga harus dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

Keempat, pada surat banding wajib pajak juga perlu melampirkan keputusan keberatan yang diajukan banding.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap, Kini Pembelinya Kena Ciduk DJP

Surat banding yang dibuat harus mengandung posita dan petitum yang jelas. Posita memuat alasan-alasan mengapa surat banding itu diajukan. Selain itu, dalam posita juga diuraikan mengenai fakta-fakta, seperti pembukuan atau pencatatan, perhitungan pajak, ataupun hal-hal materiil lainnya (Pudyatmoko, 2009).

Uraian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengajukan petitum (hal yang dimohonkan). Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu yang telah disebutkan di atas.

Permohonan banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila pemohon banding meninggal selama proses banding berjalan, banding dapat dilanjutkan oleh wahli waris, kuasa hukum, ataupun pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Dalam hal terdapat proses penggabungan, peleburan, atau likuidasi, pihak yang menerima tanggung jawab hal tersebut dapat melanjutkan proses banding.

Permohonan banding dapat diupayakan pencabutannya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut nantinya akan dihapus dari daftar sengketa dengan menggunakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak atau Putusan Majelis/Hakim Tunggal. Jika permohonan banding telah dicabut, wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding atas perkara yang sama.

Demikian penjelasan ringkas mengenai proses pengajuan banding di pengadilan pajak. Nantikan dan ikuti artikel kelas pajak selanjutnya yang akan mengulas mengenai proses pengajuan upaya hukum gugatan di Pengadilan Pajak. (kaw)

Baca Juga: Mau Ikut Program Ungkap Sukarela tapi Dapat SP2DK, Begini Solusinya

Topik : kelas pajak, pengadilan pajak, sengketa pajak, penegakan hukum, banding, gugatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Desember 2021 | 18:17 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pemotongan PPh Pasal 23 Sewa Kendaraan dan Jasa Konstruksi

Kamis, 23 Desember 2021 | 16:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Pendaftaran Calon Hakim Agung Ditutup, KY Mulai Rekapitulasi

Kamis, 23 Desember 2021 | 11:58 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

6 Tersangka Pidana Pajak Diserahkan ke Kejati Jabar

Rabu, 22 Desember 2021 | 16:17 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Barang Ilegal Rp15,6 Miliar Dimusnahkan, Ada Miras Sampai Baju Bekas

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak