Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Penerapan Pajak Warisan di Beberapa Negara

A+
A-
4
A+
A-
4
Begini Penerapan Pajak Warisan di Beberapa Negara

Ilustrasi.

KETIMPANGAN ekonomi merupakan masalah sosial yang umum di banyak negara. Selain tidak meratanya akses terhadap modal dan pendidikan, ketimpangan ekonomi juga disebabkan adanya ketimpangan kepemilikan kekayaan (World Bank, 2018).

Studi yang dilakukan Pikkety (2011) mengonfirmasi warisan sebagai salah satu kontributor utama ketimpangan kepemilikan aset kekayaan. Sebab, akumulasi kekayaan yang keluarga sangat kaya akan disalurkan dari generasi ke generasi secara terus-menerus.

Pada akhirnya, generasi yang pendahulunya kaya pada titik awal akan lebih diuntungkan secara ekonomi dan berimbas pada akses lain. Pemerintah di banyak negara mencoba mengintervensi hal ini salah satunya melalui instrumen pajak warisan.

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Lantas, seperti apa penerapan pajak warisan? Berikut penerapan pajak warisan di beberapa negara yang dikomparasikan Darussalam, Kristiaji dan Yustisia (2019). Komparasi ini juga telah dituangkan dalam working paper bertajuk Prospek Pajak Warisan di Indonesia.

1. Prancis
Pajak warisan di Prancis dikenakan atas kepemilikan harta yang berlokasi di dalam maupun luar negeri. Pajak warisan diterapkan ketika salah satu antara pemberi atau penerima warisan merupakan subjek pajak dalam negeri (SPDN) Prancis.

Pajak ini berlaku jika penerima warisan merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN) yang pernah menjadi SPDN Prancis selama 6 tahun dalam 10 tahun terakhir. Namun, tak semua warisan dikenakan pajak.

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Pengecualian diberikan apabila harta tersebut diwariskan kepada pasangan hidup atau saudara kandung yang belum menikah atau telah bercerai, telah tinggal bersama dengan pemberi warisan selama 5 tahun terakhir, dan telah berumur di atas 50 tahun.

Pemerintah juga memberikan pengurangan pajak terhadap warisan yang memenuhi kriteria tertentu. Besaram tarif pajak yang dikenakan bersifat progresif dan berbeda-beda berdasarkan hubungan dengan pemberi warisan.

2. Jepang
Pajak warisan dikenakan apabila seseorang memperoleh warisan, baik atas harta warisan yang berlokasi di dalam maupun luar Jepang. Pajak warisan tetap dikenakan meski individu penerima tidak berdomisili di Jepang dan bukan warga negara Jepang, sepanjang pemberi warisan berdomisili di Jepang saat diberikannya warisan.

Baca Juga: Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Namun, untuk penerima warisan dan pemberi warisan yang tidak berdomisili di Jepang maka pajak hanya dikenakan atas harta yang berlokasi di Jepang. Pajak warisan dikenakan berdasarkan nilai aset yang diwariskan dikurangi dengan nilai kewajiban dan biaya pemakaman pemberi warisan.

Terdapat beberapa jenis aset yang dikecualikan dari pengenaan pajak warisan di antaranya asuransi jiwa hingga batasan nilai tertentu. Terdapat pula pengecualian (basic exemption) senilai 30 juta yen ditambah dengan 6 juta yen untuk masing-masing penerima warisan.

Ada pula pengurangan pajak dengan formula tertentu jika penerima warisan adalah pasangan hidup atau anak. Pajak warisan di Jepang memiliki tarif progresif mulai 10% hingga 55% tergantung pada besaran basis pajaknya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Diproyeksi Tembus 10% di Atas Target, Ini Kuncinya

3. Afrika Selatan
Pajak warisan di Afrika Selatan dikenakan atas harta warisan dari SPDN Afrika Selatan di mana pun harta tersebut berlokasi. Individu nonpenduduk Afrika Selatan yang sudah meninggal tetapi memiliki harta di negara ini juga dikenakan pajak hanya atas harta warisan di Afrika Selatan.

Nilai pasar digunakan dalam menentukan nilai harta warisan. Potongan diberikan dalam menentukan nilai bersih harta, seperti biaya pemakaman dan utang pribadi. Selain itu, ada beberapa pengurangan jumlah kena pajak (personal allowances) yang diberikan.

Pengurangan tersebut di antaranya seperti pengurangan atas pemotongan nilai bersih harta sebesar 3,5 juta Rand. Adapun tarif pajak warisan ditetapkan sebesar 20% dan bisa meningkat menjadi 25% atas nilai harta sejumlah 30 juta Rand atau lebih.

Baca Juga: Tax Holiday Tersandung Konsensus Global, Pemerintah Siapkan Alternatif

4. Pantai Gading
Pajak warisan di Pantai Gading dikenakan pada penerima warisan. Pajak ini mulai terutang ketika pemberi warisan meninggal dunia. Penerima warisan harus melaporkan nilai warisan kepada fiskus maksimal 12 bulan setelah kematian yang terjadi di Pantai Gading atau 18 bulan jika terjadi di luar negeri.

Pajak warisan dikenakan pada harta yang berlokasi, baik di Pantai Gading maupun di luar negeri. Basis kena pajak dihitung berdasarkan nilai harta warisan bersih dikurangi pengurangan tertentu. Pengurangan itu seperti atas kewajiban yang ditanggung oleh orang yang meninggal dan tidak dibebankan saat kematian.

Terdapat pengurangan pajak sebesar 20 juta CFA franc untuk pembayaran registrasi kepada penerima warisan dan pasangan yang masih hidup. Adapun tarif yang berlaku bersifat progresif yang ditetapkan berdasarkan hubungan dengan pemberi warisan dan basis pajak. (rig)

Baca Juga: Tren Penyelundupan Minuman Ringan Meningkat Usai Pajak Gula Diterapkan

Topik : ficer, pajak warisan, pajak penghasilan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 26 Agustus 2021 | 09:09 WIB
Menarik sekali melihat berbagai kebijakan pajak di beberapa negara dunia. Ada yang terdapat pengecualian tertentu dan tarifnya berbeda-beda, bahkan ternyata ada yang sifatnya progresif. Sangat informatif.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:41 WIB
BELANDA

Praktik Dividend Stripping Gerus Penerimaan Negara Hingga Rp446 T

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya