Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Begini Penerapan Pajak Warisan di Beberapa Negara

A+
A-
5
A+
A-
5
Begini Penerapan Pajak Warisan di Beberapa Negara

Ilustrasi.

KETIMPANGAN ekonomi merupakan masalah sosial yang umum di banyak negara. Selain tidak meratanya akses terhadap modal dan pendidikan, ketimpangan ekonomi juga disebabkan adanya ketimpangan kepemilikan kekayaan (World Bank, 2018).

Studi yang dilakukan Pikkety (2011) mengonfirmasi warisan sebagai salah satu kontributor utama ketimpangan kepemilikan aset kekayaan. Sebab, akumulasi kekayaan yang keluarga sangat kaya akan disalurkan dari generasi ke generasi secara terus-menerus.

Pada akhirnya, generasi yang pendahulunya kaya pada titik awal akan lebih diuntungkan secara ekonomi dan berimbas pada akses lain. Pemerintah di banyak negara mencoba mengintervensi hal ini salah satunya melalui instrumen pajak warisan.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Negara Ini Beri Diskon Pajak untuk Taksi Hingga Ojek

Lantas, seperti apa penerapan pajak warisan? Berikut penerapan pajak warisan di beberapa negara yang dikomparasikan Darussalam, Kristiaji dan Yustisia (2019). Komparasi ini juga telah dituangkan dalam working paper bertajuk Prospek Pajak Warisan di Indonesia.

1. Prancis
Pajak warisan di Prancis dikenakan atas kepemilikan harta yang berlokasi di dalam maupun luar negeri. Pajak warisan diterapkan ketika salah satu antara pemberi atau penerima warisan merupakan subjek pajak dalam negeri (SPDN) Prancis.

Pajak ini berlaku jika penerima warisan merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN) yang pernah menjadi SPDN Prancis selama 6 tahun dalam 10 tahun terakhir. Namun, tak semua warisan dikenakan pajak.

Baca Juga: Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Pengecualian diberikan apabila harta tersebut diwariskan kepada pasangan hidup atau saudara kandung yang belum menikah atau telah bercerai, telah tinggal bersama dengan pemberi warisan selama 5 tahun terakhir, dan telah berumur di atas 50 tahun.

Pemerintah juga memberikan pengurangan pajak terhadap warisan yang memenuhi kriteria tertentu. Besaram tarif pajak yang dikenakan bersifat progresif dan berbeda-beda berdasarkan hubungan dengan pemberi warisan.

2. Jepang
Pajak warisan dikenakan apabila seseorang memperoleh warisan, baik atas harta warisan yang berlokasi di dalam maupun luar Jepang. Pajak warisan tetap dikenakan meski individu penerima tidak berdomisili di Jepang dan bukan warga negara Jepang, sepanjang pemberi warisan berdomisili di Jepang saat diberikannya warisan.

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Namun, untuk penerima warisan dan pemberi warisan yang tidak berdomisili di Jepang maka pajak hanya dikenakan atas harta yang berlokasi di Jepang. Pajak warisan dikenakan berdasarkan nilai aset yang diwariskan dikurangi dengan nilai kewajiban dan biaya pemakaman pemberi warisan.

Terdapat beberapa jenis aset yang dikecualikan dari pengenaan pajak warisan di antaranya asuransi jiwa hingga batasan nilai tertentu. Terdapat pula pengecualian (basic exemption) senilai 30 juta yen ditambah dengan 6 juta yen untuk masing-masing penerima warisan.

Ada pula pengurangan pajak dengan formula tertentu jika penerima warisan adalah pasangan hidup atau anak. Pajak warisan di Jepang memiliki tarif progresif mulai 10% hingga 55% tergantung pada besaran basis pajaknya.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Ini Usulkan Pajak Kekayaan dan Windfall Tax

3. Afrika Selatan
Pajak warisan di Afrika Selatan dikenakan atas harta warisan dari SPDN Afrika Selatan di mana pun harta tersebut berlokasi. Individu nonpenduduk Afrika Selatan yang sudah meninggal tetapi memiliki harta di negara ini juga dikenakan pajak hanya atas harta warisan di Afrika Selatan.

Nilai pasar digunakan dalam menentukan nilai harta warisan. Potongan diberikan dalam menentukan nilai bersih harta, seperti biaya pemakaman dan utang pribadi. Selain itu, ada beberapa pengurangan jumlah kena pajak (personal allowances) yang diberikan.

Pengurangan tersebut di antaranya seperti pengurangan atas pemotongan nilai bersih harta sebesar 3,5 juta Rand. Adapun tarif pajak warisan ditetapkan sebesar 20% dan bisa meningkat menjadi 25% atas nilai harta sejumlah 30 juta Rand atau lebih.

Baca Juga: Mantan Menkeu ini Minta Rencana Pajak Barang Impor Online Dikaji Ulang

4. Pantai Gading
Pajak warisan di Pantai Gading dikenakan pada penerima warisan. Pajak ini mulai terutang ketika pemberi warisan meninggal dunia. Penerima warisan harus melaporkan nilai warisan kepada fiskus maksimal 12 bulan setelah kematian yang terjadi di Pantai Gading atau 18 bulan jika terjadi di luar negeri.

Pajak warisan dikenakan pada harta yang berlokasi, baik di Pantai Gading maupun di luar negeri. Basis kena pajak dihitung berdasarkan nilai harta warisan bersih dikurangi pengurangan tertentu. Pengurangan itu seperti atas kewajiban yang ditanggung oleh orang yang meninggal dan tidak dibebankan saat kematian.

Terdapat pengurangan pajak sebesar 20 juta CFA franc untuk pembayaran registrasi kepada penerima warisan dan pasangan yang masih hidup. Adapun tarif yang berlaku bersifat progresif yang ditetapkan berdasarkan hubungan dengan pemberi warisan dan basis pajak. (rig)

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Topik : ficer, pajak warisan, pajak penghasilan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Henry Dharmawan

Kamis, 26 Agustus 2021 | 09:09 WIB
Menarik sekali melihat berbagai kebijakan pajak di beberapa negara dunia. Ada yang terdapat pengecualian tertentu dan tarifnya berbeda-beda, bahkan ternyata ada yang sifatnya progresif. Sangat informatif.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:00 WIB
THAILAND

Pariwisata Masih Megap-Megap, Otoritas Ini Tunda Lagi Pajak Turis

Minggu, 07 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hibah Kepada WP Orang Pribadi UMKM yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Minggu, 07 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOREA SELATAN

Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:12 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan