Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Ketentuan Audit di Bidang Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Ketentuan Audit di Bidang Cukai

PENERAPAN sistem self-assessment di Indonesia memberikan konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam hal ini, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, otoritas pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas pajak yang telah dilaporkannya.

Sistem pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak juga diterapkan di bidang cukai. Dalam bidang cukai, proses pemeriksaan tersebut kerap disebut audit cukai. Adapun ketentuan mengenai audit cukai tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) beserta aturan pelaksanaannya.

Kemudian aturan pelaksana terkait audit cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (PMK 258/2016).

Baca Juga: Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Selain itu, hal-hal mengenai audit cukai juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (PER-35/2017).

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 19 UU Cukai, audit cukai didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Pihak yang berhak melaksanakan audit cukai ialah pejabat Bea dan Cukai.

Audit cukai ini dilaksanakan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Merujuk pada Pasal 4 PMK 358/2016, audit cukai terdiri dari tiga jenis, yakni audit umum, audit khusus, dan audit investigasi. Pengertian dari ketiga jenis audit tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 11 PMK 358/2016.

Baca Juga: Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Audit umum diartikan sebagai audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Selanjutnya, audit khusus merupakan audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Sementara itu, audit investigasi dapat dipahami sebagai audit kepabeanan dan/atau audit cukai dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Gencar Periksa Influencer, Begini Respons Taxmin

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Cukai, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap empat hal.

Pertama, pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai.

Kedua, bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada poin pertama.

Baca Juga: Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

Ketiga, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai.

Keempat, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada poin pertama, kedua, dan ketiga.

Mengacu pada Pasal 39 ayat (1a) UU Cukai, pejabat Bea dan Cukai mempunyai empat kewenangan dalam melaksanakan audit cukai.

Baca Juga: Uji Kepatuhan Pajak, Sebanyak 250 Influencer Mulai Diperiksa
  1. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;
  2. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai dan/atau pihak lain yang terkait;
  3. memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; atau
  4. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan yang dimaksud pada poin (iii).

Sementara itu, untuk kepentingan pelaksanaan audit cukai, auditee atau pihak yang sedang diaudit terikat empat kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PMK 358/2016.

Pertama, menyerahkan data audit serta menunjukkan sediaan barang untuk diperiksa. Kedua, memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis. Ketiga, menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya auditee apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. Keempat, menyerahkan contoh barang dari sediaan barang dalam hal diperlukan untuk menunjang pemeriksaan data audit. (kaw)

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi
Topik : kelas pajak, cukai, kelas cukai, pemeriksaan, audit cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Berisiko Tinggi, WP PT yang Belum Diaudit Bisa Diperiksa DJP

Selasa, 07 September 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kendalikan Konsumsi Rokok, Kenaikan Tarif Cukai Bukan Solusi Tunggal

Senin, 06 September 2021 | 18:08 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (1)

Memahami Definisi dan Tujuan Pengenaan Sanksi Administrasi Perpajakan

Senin, 06 September 2021 | 16:30 WIB
KAMUS CUKAI

APA ITU MMEA?

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Sabtu, 18 September 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Diskon PPnBM Mobil Baru Terbukti Pulihkan Sektor Otomotif