Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Begini Ketentuan Audit di Bidang Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Ketentuan Audit di Bidang Cukai

PENERAPAN sistem self-assessment di Indonesia memberikan konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam hal ini, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, otoritas pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas pajak yang telah dilaporkannya.

Sistem pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak juga diterapkan di bidang cukai. Dalam bidang cukai, proses pemeriksaan tersebut kerap disebut audit cukai. Adapun ketentuan mengenai audit cukai tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) beserta aturan pelaksanaannya.

Kemudian aturan pelaksana terkait audit cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (PMK 258/2016).

Baca Juga: Soal Penambahan Barang Kena Cukai Baru, Ini Fokus Kemenkeu Sekarang

Selain itu, hal-hal mengenai audit cukai juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (PER-35/2017).

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 19 UU Cukai, audit cukai didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Pihak yang berhak melaksanakan audit cukai ialah pejabat Bea dan Cukai.

Audit cukai ini dilaksanakan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Merujuk pada Pasal 4 PMK 358/2016, audit cukai terdiri dari tiga jenis, yakni audit umum, audit khusus, dan audit investigasi. Pengertian dari ketiga jenis audit tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 11 PMK 358/2016.

Baca Juga: Mengenal Definisi dan Tujuan Penyidikan di Bidang Perpajakan

Audit umum diartikan sebagai audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Selanjutnya, audit khusus merupakan audit kepabeanan dan/atau audit cukai yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Sementara itu, audit investigasi dapat dipahami sebagai audit kepabeanan dan/atau audit cukai dalam rangka membantu proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Baca Juga: DBH Cukai Tembakau 2021 Lampaui Setoran Pajak dan Retribusi

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Cukai, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap empat hal.

Pertama, pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai.

Kedua, bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada poin pertama.

Baca Juga: Kejar Target, Pemeriksaan Wajib Pajak PBB Dilakukan

Ketiga, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai.

Keempat, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada poin pertama, kedua, dan ketiga.

Mengacu pada Pasal 39 ayat (1a) UU Cukai, pejabat Bea dan Cukai mempunyai empat kewenangan dalam melaksanakan audit cukai.

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak dengan Tujuan Lain
  1. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;
  2. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai dan/atau pihak lain yang terkait;
  3. memasuki bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut; atau
  4. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan yang dimaksud pada poin (iii).

Sementara itu, untuk kepentingan pelaksanaan audit cukai, auditee atau pihak yang sedang diaudit terikat empat kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PMK 358/2016.

Pertama, menyerahkan data audit serta menunjukkan sediaan barang untuk diperiksa. Kedua, memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis. Ketiga, menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya auditee apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. Keempat, menyerahkan contoh barang dari sediaan barang dalam hal diperlukan untuk menunjang pemeriksaan data audit. (kaw)

Baca Juga: Klasifikasi Jenis Objek Cukai
Topik : kelas pajak, cukai, kelas cukai, pemeriksaan, audit cukai
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 07 Juni 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 06 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 04 Juni 2021 | 21:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 18:34 WIB
KINERJA FISKAL