Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Begini Catatan DPR Soal Kinerja Penerimaan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Catatan DPR Soal Kinerja Penerimaan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Kemenkeu. Kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan anggota dewan.

Anggota Komisi XI Sihar Sitorus mengatakan dengan realisasi penerimaan yang tidak mencapai target tahun lalu, diperlukan terobosan kebijakan untuk mengamankan penerimaan tahun ini. Oleh karena itu, politisi PDIP itu mempertanyakan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan otoritas pada tahun ini.

"Latar belakang ekonomi kita hampir sama dengan 2019, dengan target penerimaan pajak yang meningkat apakah ada item-item baru yang akan di pajaki," katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (28/1/2020).

Baca Juga: Wah, Realisasi Setoran PBB di Jakarta Sudah Tembus Rp5,9 Triliun

Sementara itu, Putri Komarudin menyoroti kinerja penerimaan yang selalu gagal mencapai target alias shorfall. Dia menanyakan bagaimana strategi Kemenkeu untuk memperbaiki kinerja penerimaan pada tahun ini.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati yang menyoroti kinerja penerimaan pajak yang selalu shorfall dalam lima tahun terakhir. Selain itu, kinerja tax ratio Indonesia juga cenderung turun dari tahun ke tahun.

"Tax ratio kita rendah selama lima tahun terakhir, padahal pemerintah sudah punya alat berupa akses informasi keuangan dan Automatic Exchange of Information (AEoI)," imbuhnya.

Baca Juga: Sektor Perikanan di Kabupaten Ini Punya Potensi Topang Setoran PAD

Selanjutnya, Said Abdullah menekankan pentingnya pemerintah mencari sumber penerimaan baru dengan berlakunya omnibus law perpajakan. Pasalnya, rencana beleid tersebut memberikan banyak fasilitas fiskal yang berpotensi menggerus penerimaan dalam jangka pendek.

"Omnibus law bidang perpajakan akan segera di bahas dan apakah pemerintah sudah menyiapkan sumber pendapatan baru untuk mengganti pendapatan yg hilang akibat perubahan peraturan tersebut," paparnya.

Seperti diketahui, pada tahun lalu realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1.332,1 triliun dan hanya bertumbuh 1,4%. Realisasi tersebut memenuhi 84,4% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.557,6 triliun.

Baca Juga: Optimalisasi dan Reformasi Perpajakan 2021, Ini Rencana Sri Mulyani

Kinerja tersebut menjadi tantangan besar untuk mengumpulkan penerimaan tahun ini. Pasalnya dengan target yang dipatok sebesar Rp1.642,6 triliun, maka dengan kata lain setoran pajak wajib tumbuh 23,3% agar shortfall tidak kembali terulang. (Bsi)

Topik : target pajak 2020, apbn 2020, penerimaan pajak, shortfall, DPR, menteri keuangan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 14:45 WIB
PMK 128/2020
Kamis, 24 September 2020 | 12:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Kamis, 24 September 2020 | 08:30 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 11:01 WIB
KOTA DUMAI
Rabu, 30 September 2020 | 11:01 WIB
PMK 137/2020
Rabu, 30 September 2020 | 10:50 WIB
DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI