Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Cara Menghitung PBB Rumah Anda

A+
A-
5
A+
A-
5
Begini Cara Menghitung PBB Rumah Anda

PAJAK Bumi Bangunan (PBB) tampaknya menjadi salah satu jenis pajak yang paling familier di antara masyarakat. Masyarakat yang memiliki atau memanfaatkan suatu tanah/bangunan, misalnya berupa rumah, tentu pernah bersinggungan dengan PBB.

Setiap tahun, setidaknya masyarakat akan membayar PPB terutang atas rumahnya berdasarkan pada nominal yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Namun, apakah Anda mengetahui bagaimana sebenarnya PBB atas rumah Anda dihitung?

PBB yang dikenakan atas rumah Anda disebut sebagai PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 ini merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, besaran tarif beserta keringanan yang diberikan atas PBB-P2 ini bisa bervariasi antardaerah. Simak ‘Beda PBB-P2 dan PBB-P3’.

Baca Juga: Cara Hitung Kredit Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Sebagai PKP

PBB-P2 dikenakan pada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi (misalnya tanah) dan/atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas suatu bangunan (misalnya rumah).

Nah, untuk menghitung PPB-P2 atas rumah maka setidaknya ada 4 langkah yang perlu Anda lakukan.

Pertama, menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan. NJOP adalah nilai yang ditentukan oleh pemerintah daerah minimal setiap 3 tahun sekali. Besaran NJOP tersebut ditentukan berdasarkan pada harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (harga jual di pasaran).

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Namun, apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP bisa ditentukan berdasarkan pada perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Berdasarkan pada nilai NJOP yang telah ditentukan, Anda dapat menghitung NJOP dengan mengalikannya pada luas tanah/bangunan.

Misalnya, Rian mempunyai rumah di Bandung. Rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 800m2 dengan harga jual Rp300.000/m2. Sementara itu, bangunan rumah Rian memiliki luas 400m2 dengan nilai jual 350.000/m2. Dengan demikian, NJOP atas bumi (tanah) dan bangunan (rumah) itu senilai:


Baca Juga: Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Kedua, mengetahui Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP merupakan batas NJOP yang tidak kena pajak yang ditetapkan pemerintah. Artinya, apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak dibawah NJOPTKP maka tidak dikenakan PBB-P2.

Pemerintah melalui UU PDRD telah menetapkan besaran NJOPTKP diberikan paling rendah senilai Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Masing-masing daerah dapat menetapkan lebih lanjut besaran NJOPTKP di wilayahnya. Oleh karena itu, besaran NJOPTKP pada setiap daerah dapat berbeda-beda.

Misalnya, Pemerintah Kota Bandung menetapkan NJOPTKP senilai Rp25.000.000. Namun, NJOPTKP hanya diterapkan 1 kali kepada setiap wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki/menguasai lebih dari 1 objek pajak maka NJOPTKP diberikan kepada objek pajak dengan NJOP paling besar.

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Ketiga, mengetahui besaran tarif PBB-P2 yang berlaku. Melalui UU PDRD, pemerintah mengatur tarif PBB-P2 ditetapkan maksimal 0,3%. Tarif PBB-P2 tersebut dapat bervariasi tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Misalnya, Pemerintah Kota Bandung menetapkan tarif PBB-P2 sebesar 0,2%.

Keempat, menghitung besaran PBB-P2 terutang. Berdasarkan pada Pasal 81 UU PDRD, besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan mengalikan tarif PBB-P2 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) setelah dikurangi NJOPTKP.

Lebih lanjut, dalam penejelasan Pasal 81 UU PDRD, NJOP untuk bangunan dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebelum dikalikan dengan tarif. Dengan demikian, berdasarkan pada data yang diperoleh, perhitungan jumlah pokok PBB-P2 yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya


Dari penjelasan langkah-langkah penghitungan tersebut, sekarang Anda bisa mengecek sendiri nilai PPB-P2 atas rumah Anda. Silakan dicoba. (kaw)

Baca Juga: Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu
Topik : tips pajak, PBB, PBB-P2, rumah, tanah dan bangunan, NJOP, NJOPTKP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama

Selasa, 07 September 2021 | 19:30 WIB
KOTA MATARAM

Diskon 50% PBB Dapat Apresiasi Pengusaha

Selasa, 07 September 2021 | 11:43 WIB
KOTA BEKASI

Asyik, Kota Bekasi Beri Pemutihan dan Diskon PBB Hingga 60%

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi