Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Begini Cara Mengajukan Pengukuhan PKP

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Cara Mengajukan Pengukuhan PKP

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan PPN dan/atau PPnBM wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pasalnya, jika belum terdaftar sebagai PKP, maka pengusaha tersebut tidak wajib untuk memungut PPN.

Terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, sebelum mempersiapkan berkas-berkas yang harus dipenuhi, syarat utama pengusaha wajib menjadi PKP yaitu apabila memiliki pendapatan bruto (omzet) di atas Rp4,8 Miliar. Kendati demikian, pengusaha yang omzetnya dibawah Rp4,8 Miliar bisa memilih untuk menjadi PKP atau tidak.

Syarat pengajuan PKP sebenarnya tidak terlalu rumit, namun kebanyakan pengusaha gagal memperoleh PKP karena pengajuannya ditolak. Alasan penolakan pada umumnya dikarenakan adanya kendala dalam penerbitan PKP. Beberapa penolakan juga bisa terjadi karena pengusaha tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, misalnya pengusaha yang melakukan BKP/JKP yang dikecualikan/bukan objek PPN.

Baca Juga: Ini Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran Transaksi dengan Konsumen Akhir

Untuk mendapatkan pengukuhan PKP, wajib pajak cukup mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP, selanjutnya melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut :

  1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
    • fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    • dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    • surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  2. Untuk Wajib Pajak badan:
    • fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    • fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
    • dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    • surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  3. Untuk Wajib Pajak badan dengan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation):
    • fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    • fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    • fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing;
    • dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
    • surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

Kadang kala, pada saat pengajuan permohonan pengukuhan PKP, petugas juga akan meminta persyaratan tambahan berupa:

  • Bukti sewa/kepemilikan tempat usaha;
  • Foto ruangan / tempat usaha;
  • Denah tempat usaha;
  • Peta lokasi;
  • Spesimen penanda tangan faktur (form disediakan KPP) + fotokopi KTP penandatangan faktur;
  • Daftar Harta / Inventaris Kantor;
  • Laporan Keuangan (Neraca dan L/R).

Jangka waktu permohonan pengukuhan PKP adalah paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Setelah permohonan pengukuhan PKP disampaikan, maka pemohon harus menunggu sampai petugas pajak melakukan survei lapangan.

Baca Juga: Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

Permohonan pengukuhan PKP diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang meliputi tempat kegiatan usaha berada. Keputusan permohonan pengukuhan PKP diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan.(Gfa)

Topik : pkp, pengusaha kena pajak, pengukuhan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN