Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Begini Aturan Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022

A+
A-
34
A+
A-
34
Begini Aturan Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen pajak merilis peraturan baru terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi pemungut selain instansi pemerintah dan untuk pihak lain. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (29/9/2022).

Peraturan yang dimaksud adalah PER-14/PJ/2022. Pada saat beleid ini berlaku, yakni mulai masa pajak Oktober 2022, PER-147/PJ/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terbitnya PER-14/PJ/2022 untuk mengakomodasi bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPT PPN bagi pihak lain.

“Pihak lain dimaksud adalah pihak yang ditunjuk menteri keuangan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan pasal 32A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), seperti penyelenggara transaksi kripto dan perusahaan asuransi dan reasuransi,” tulis DJP dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Sebagai tindak lanjut dari perdirjen tersebut, telah diluncurkan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022. Semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk dan pemungut PPN pihak lain wajib menggunakan aplikasi e-SPT baru tersebut.

“[Penggunaan aplikasi itu] untuk membuat SPT Masa PPN 1107 PUT sejak mulai berlakunya perdirjen baru tersebut,” imbuh DJP.

Selain mengenai SPT Masa PPN 1107 PUT, ada pula bahasan terkait dengan perubahan susunan organisasi pada Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Kemudian, ada pula ulasan tentang pelaporan PPN atau PPnBM bagi rekanan yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah.

Baca Juga: Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022

DJP menegaskan masih ada pemungut PPN yang diperbolehkan memakai aplikasi e-SPT sebelumnya atau aplikasi existing. Pemungut itu adalah pemungut PPN selain instansi pemerintah yang sebelum berlakunya perdirjen baru telah menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi sebelumnya.

Pemungut itu tetap dapat menggunakan aplikasi existing dan diberikan pilihan untuk beralih ke aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022. Jika memilih beralih ke aplikasi baru, pemungut PPN tidak dapat kembali menggunakan aplikasi existing. (DDTCNews)

Penyampaian SPT Masa PPN

Sebaliknya, jika memilih memakai aplikasi existing, pemungut PPN selain instansi pemerintah masih dapat menyampaikan SPT Masa PPN secara langsung ke KPP/KP2KP, melalui pos dengan bukti penerimaan surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat.

Baca Juga: Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Berdasarkan perdirjen yang baru ini, SPT Masa PPN 1107 PUT wajib disampaikan melalui saluran tertentu (e-filing). Jika dalam suatu masa pajak tidak ada transaksi yang wajib dipungut PPN dan PPnBM-nya, pemungut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPN 1107 PUT untuk masa pajak bersangkutan. (DDTCNews)

Pelaporan SPT Rekanan Pemerintah

Dirjen pajak menerbitkan PER-13/PJ/2022 guna memberikan kemudahan bagi rekanan pemerintah yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah.

Apabila rekanan pemerintah adalah pengusaha kecil, rekanan tidak perlu melaporkan PPN yang telah dipungut oleh pihak lain. Pihak lain adalah marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak, yaitu rekanan dan instansi pemerintah.

Baca Juga: Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Jika rekanan tidak termasuk dalam kriteria pengusaha kecil maka rekanan wajib melaporkan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) dalam SPT Masa PPN pada kolom penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN.

Ketentuan baru pada PER-13/PJ/2022 ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan PMK 58/2022. Seperti diketahui, PMK 58/2022 mewajibkan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penyerahan barang dan jasa oleh rekanan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. (DDTCNews)

Direktorat PDRD di DJPK Kemenkeu

Berdasarkan pada PMK 141/2022, yang merevisi PMK 118/2021, salah satu direktorat baru pada DJPK adalah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menpan-RB.

Baca Juga: DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Merujuk pada Pasal 1454 PMK 141/2022, Direktorat PDRD memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis pada bidang PDRD. Direktorat PDRD menjalankan beberapa fungsi .

Fungsi yang dimaksud seperti penyiapan perumusan kebijakan PDRD, penyiapan pelaksanaan kebijakan PDRD, penyiapan penyusunan NSPK PDRD, penyiapan pemberian bimbingan teknis PDRD, evaluasi raperda dan perda PDRD, serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan PDRD.

Pada PMK sebelumnya, urusan PDRD adalah tanggung jawab Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer melalui 2 subdirektorat, yakni Subdirektorat Pengembangan Potensi PDRD serta Subdirektorat Sinkronisasi, Pengawasan, dan Pengendalian PDRD. (DDTCNews)

Baca Juga: Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

SBSN untuk Dana Peserta PPS

Pemerintah telah mendapatkan Rp404,4 miliar dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) pada 22 September 2022.

Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah hanya menawarkan 1 seri SBSN, yaitu PBS035, pada 22 September 2022. Penawaran yang diberikan kurang lebih sama seperti penawaran sebelumnya.

"Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi penerbitan SBSN dengan cara private placement dalam rangka PPS dengan jumlah senilai Rp404,4 miliar," sebut DJPPR. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, SPT Masa PPN, e-SPT, e-SPT PPN 1107 PUT

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:30 WIB
PMK 18/2021

WP Usaha Kecil Bisa Perpanjang Waktu Pelunasan Pajak, Simak Caranya

Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN GRESIK

Ada UU HKPD, Gresik Siapkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang Baru

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:30 WIB
FILIPINA

DPR Targetkan RUU Kemudahan Membayar Pajak Bisa Disahkan Tahun Ini

Sabtu, 03 Desember 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala