PP 44/2022
Begini Aturan Baru Soal Penyerahan BKP melalui Penyelenggara Lelang
Muhamad Wildan | Jumat, 30 Desember 2022 | 15:00 WIB
Begini Aturan Baru Soal Penyerahan BKP melalui Penyelenggara Lelang

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Penyerahan barang kena pajak (BKP) melalui penyelenggara lelang, termasuk penyerahan BKP yang tidak diketahui dengan pasti pemiliknya, merupakan penyerahan yang dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2022 yang merevisi PP 1/2012. Adapun ketentuan penyerahan BKP yang tidak diketahui dengan pasti pemiliknya, tidak disebutkan dalam PP 1/2012.

“Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang akan diatur dengan peraturan menteri keuangan,” bunyi Pasal 21 ayat (3) PP 44/2022, dikutip pada Jumat (30/12/2022).

Baca Juga:
Mantan Polisi Ini Divonis Bersalah Lakukan Penipuan Pajak

Selain itu, PP 44/2022 juga menghapus ketentuan teknis pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dengan menggunakan faktur pajak yang dibuat oleh pemilik barang atau SSP yang dibuat pembeli jika faktur pajak tidak dibuat pemilik barang.

Rencananya, ketentuan teknis pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan PP 44/2022—salah satu aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)—merupakan pengganti PP 1/2012.

Baca Juga:
Zakat Bisa Jadi Pengurang Pajak, Begini Ketentuannya

“PP 1/2012 dan perubahannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPnBM serta pengaturan dalam UU HPP sehingga perlu disempurnakan,” ujarnya.

Selain itu, Neilmaldrin juga menyebut terdapat 4 substansi baru yang diatur dalam PP 44/2022 tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Maret 2023 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT Mantan Polisi Ini Divonis Bersalah Lakukan Penipuan Pajak
Minggu, 26 Maret 2023 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK Zakat Bisa Jadi Pengurang Pajak, Begini Ketentuannya
Minggu, 26 Maret 2023 | 12:30 WIB HAYKAL KAMIL Tinggal 5 Hari! Aktor Ini Ingatkan WP Segera Lapor SPT Tahunan
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Maret 2023 | 15:00 WIB PLH DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING ASSOCIATION DJOKO WIDAJATNO 'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'
Minggu, 26 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD
Minggu, 26 Maret 2023 | 10:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Tegakkan Hukum, Ditjen Pajak Sita Harta Kekayaan Sampai Rp315 Miliar
Minggu, 26 Maret 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini
Minggu, 26 Maret 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN Barang Impor Ini Dapat Fasilitas, Laporan Realisasinya Bisa via Email
Minggu, 26 Maret 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Setoran PNBP Diperkirakan Melandai pada Tengah Tahun
Sabtu, 25 Maret 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK NPWP-nya Terpisah dengan Suami? Begini Cara Lapor Pajak Karyawati
Sabtu, 25 Maret 2023 | 13:30 WIB ADA APA DENGAN PAJAK Pengenaan Pajak atas Reklame, Bagaimana Ketentuannya?