Fokus
Literasi
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Beda Pajak Karbon dan Dagang Karbon, Ini Kata Arcandra Tahar

A+
A-
0
A+
A-
0
Beda Pajak Karbon dan Dagang Karbon, Ini Kata Arcandra Tahar

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar menjelaskan upaya mengurangi emisi karbon tidak hanya bisa dilakukan melalui instrumen pajak, tetapi juga bisa dijalankan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Arcandra mengatakan pajak karbon dan perdagangan karbon merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mengurangi efek emisi karbon. Penerapan pajak karbon merupakan bentuk pinalti bagi pelaku usaha yang menghasilkan emisi berlebih dalam kegiatan produksi.

Dia menerangkan skema pajak karbon dikenakan atas emisi yang dihasilkan melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Misal, suatu kilang minyak menghasilkan 1 juta ton CO2 dalam kegiatan produksi selama satu tahun.

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Sementara itu, tingkat emisi CO2 maksimal yang boleh dihasilkan hanya 700.000 ton per tahun. Dengan demikian, perusahaan kilang minyak harus membayar pajak karbon atas 300.000 ton CO2 yang dihasilkan.

"Misalnya [tarif pajak karbon] sebesar US$ 10/ton. Sehingga tiap tahun kilang itu harus membayar pajak karbon sebesar US$ 3 juta," katanya dalam akun Instagram @arcandra.tahar dikutip pada Jumat (13/8/2021).

Mengingat sifat pajak karbon sebagai bentuk pinalti maka pelaku usaha tidak akan dikenai pungutan tersebut sepanjang tingkat emisi dalam kegiatan produksi yang dilakukan industri di bawah ambang batas ketentuan pemerintah.

Baca Juga: Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama

Dengan demikian, skema kebijakan fiskal tersebut pada intinya hendak mendorong para pelaku usaha untuk memperbaiki cara produksi sehingga emisi yang dihasilkan menjadi lebih rendah.

Sementara itu, skema perdagangan karbon tidak mengenal sistem denda seperti pungutan pajak atas kelebihan emisi yang dihasilkan. Setiap sektor usaha diberikan kuota atau kredit karbon. Misal dengan nilai yang sama dengan ambang batas pajak karbon sebesar 700.000 ton CO2 per tahun.

Jika kegiatan produksi melebihi kuota maka perusahaan wajib membeli kekurangan kredit karbon sebesar 300.000 juta ton dari perusahaan lain yang memiliki tabungan C02. Sistem tabungan tersebut berlaku jika kegiatan produksi sektor usaha dibawah kredit karbon yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Ini Usulkan Pajak Kekayaan dan Windfall Tax

Alhasil, tercipta mekanisme pasar perdagangan karbon secara alami. "Harga dari kredit CO2 ini akan bergantung supply dan demand atau bisa juga diatur pemerintah," jelas Arcandra. (rig)

Topik : pajak karbon, arcandra tahar, perdagangan karbon, emisi karbon, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 12:30 WIB
BELANJA DAERAH

Saldo Pemda di Bank Masih Tinggi, Sri Mulyani Bilang Begini

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Perpajakan Sudah Telan Rp9,9 Triliun Hingga 5 Agustus 2022

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

berita pilihan

Senin, 15 Agustus 2022 | 20:37 WIB
SRI LANKA

Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Proforma Invoice?

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Ajukan Permohonan Penghapusan NPWP, Istri WP Diperiksa Kantor Pajak

Senin, 15 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Pengusaha Mebel Tunggak Pajak Rp1,7 Miliar, Mesin Produksi Disita KPP

Senin, 15 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banggar Minta Subsidi Energi Hanya Disalurkan ke Orang Miskin

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:45 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Harga Berangsur Turun, BPS Sebut Windfall Komoditas Segera Berakhir

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?