Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Beda Pajak Karbon dan Dagang Karbon, Ini Kata Arcandra Tahar

A+
A-
0
A+
A-
0
Beda Pajak Karbon dan Dagang Karbon, Ini Kata Arcandra Tahar

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar menjelaskan upaya mengurangi emisi karbon tidak hanya bisa dilakukan melalui instrumen pajak, tetapi juga bisa dijalankan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Arcandra mengatakan pajak karbon dan perdagangan karbon merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mengurangi efek emisi karbon. Penerapan pajak karbon merupakan bentuk pinalti bagi pelaku usaha yang menghasilkan emisi berlebih dalam kegiatan produksi.

Dia menerangkan skema pajak karbon dikenakan atas emisi yang dihasilkan melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Misal, suatu kilang minyak menghasilkan 1 juta ton CO2 dalam kegiatan produksi selama satu tahun.

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Sementara itu, tingkat emisi CO2 maksimal yang boleh dihasilkan hanya 700.000 ton per tahun. Dengan demikian, perusahaan kilang minyak harus membayar pajak karbon atas 300.000 ton CO2 yang dihasilkan.

"Misalnya [tarif pajak karbon] sebesar US$ 10/ton. Sehingga tiap tahun kilang itu harus membayar pajak karbon sebesar US$ 3 juta," katanya dalam akun Instagram @arcandra.tahar dikutip pada Jumat (13/8/2021).

Mengingat sifat pajak karbon sebagai bentuk pinalti maka pelaku usaha tidak akan dikenai pungutan tersebut sepanjang tingkat emisi dalam kegiatan produksi yang dilakukan industri di bawah ambang batas ketentuan pemerintah.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Dengan demikian, skema kebijakan fiskal tersebut pada intinya hendak mendorong para pelaku usaha untuk memperbaiki cara produksi sehingga emisi yang dihasilkan menjadi lebih rendah.

Sementara itu, skema perdagangan karbon tidak mengenal sistem denda seperti pungutan pajak atas kelebihan emisi yang dihasilkan. Setiap sektor usaha diberikan kuota atau kredit karbon. Misal dengan nilai yang sama dengan ambang batas pajak karbon sebesar 700.000 ton CO2 per tahun.

Jika kegiatan produksi melebihi kuota maka perusahaan wajib membeli kekurangan kredit karbon sebesar 300.000 juta ton dari perusahaan lain yang memiliki tabungan C02. Sistem tabungan tersebut berlaku jika kegiatan produksi sektor usaha dibawah kredit karbon yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Alhasil, tercipta mekanisme pasar perdagangan karbon secara alami. "Harga dari kredit CO2 ini akan bergantung supply dan demand atau bisa juga diatur pemerintah," jelas Arcandra. (rig)

Topik : pajak karbon, arcandra tahar, perdagangan karbon, emisi karbon, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 13:51 WIB
IRLANDIA

Sudah Berlaku 10 Tahun, Irlandia Kembali Naikkan Tarif Pajak Karbon

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:39 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Naik, Penerimaan Ditargetkan Ikut Terkerek 11,5%

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:19 WIB
PRANCIS

Uni Eropa Siap Hapus Pajak Layanan Digital Asal AS Mau Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:19 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 7%, Pemulihan Dunia Usaha Berlanjut