BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar menjelaskan upaya mengurangi emisi karbon tidak hanya bisa dilakukan melalui instrumen pajak, tetapi juga bisa dijalankan melalui mekanisme perdagangan karbon.
Arcandra mengatakan pajak karbon dan perdagangan karbon merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mengurangi efek emisi karbon. Penerapan pajak karbon merupakan bentuk pinalti bagi pelaku usaha yang menghasilkan emisi berlebih dalam kegiatan produksi.
Dia menerangkan skema pajak karbon dikenakan atas emisi yang dihasilkan melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Misal, suatu kilang minyak menghasilkan 1 juta ton CO2 dalam kegiatan produksi selama satu tahun.
Sementara itu, tingkat emisi CO2 maksimal yang boleh dihasilkan hanya 700.000 ton per tahun. Dengan demikian, perusahaan kilang minyak harus membayar pajak karbon atas 300.000 ton CO2 yang dihasilkan.
"Misalnya [tarif pajak karbon] sebesar US$ 10/ton. Sehingga tiap tahun kilang itu harus membayar pajak karbon sebesar US$ 3 juta," katanya dalam akun Instagram @arcandra.tahar dikutip pada Jumat (13/8/2021).
Mengingat sifat pajak karbon sebagai bentuk pinalti maka pelaku usaha tidak akan dikenai pungutan tersebut sepanjang tingkat emisi dalam kegiatan produksi yang dilakukan industri di bawah ambang batas ketentuan pemerintah.
Dengan demikian, skema kebijakan fiskal tersebut pada intinya hendak mendorong para pelaku usaha untuk memperbaiki cara produksi sehingga emisi yang dihasilkan menjadi lebih rendah.
Sementara itu, skema perdagangan karbon tidak mengenal sistem denda seperti pungutan pajak atas kelebihan emisi yang dihasilkan. Setiap sektor usaha diberikan kuota atau kredit karbon. Misal dengan nilai yang sama dengan ambang batas pajak karbon sebesar 700.000 ton CO2 per tahun.
Jika kegiatan produksi melebihi kuota maka perusahaan wajib membeli kekurangan kredit karbon sebesar 300.000 juta ton dari perusahaan lain yang memiliki tabungan C02. Sistem tabungan tersebut berlaku jika kegiatan produksi sektor usaha dibawah kredit karbon yang sudah ditetapkan.
Alhasil, tercipta mekanisme pasar perdagangan karbon secara alami. "Harga dari kredit CO2 ini akan bergantung supply dan demand atau bisa juga diatur pemerintah," jelas Arcandra. (rig)
