Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Beda Banding dan Gugatan

A+
A-
19
A+
A-
19
Beda Banding dan Gugatan

PENGADILAN Pajak memperpanjang masa pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19), sehingga turut memperpanjang jangka waktu penghentian sementara pelaksanaan persidangan serta ketentuan jangka waktu pengajuan banding dan gugatan. Simak artikel ‘Pengajuan Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak selama Masa COVID-19

Adapun banding dan gugatan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak atau penanggung pajak guna menyelesaikan sengketa pajak di tingkat Pengadilan Pajak. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan banding dan gugatan?

Banding
MERUJUK pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002 kekuasaan Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, banding menjadi cara yang dapat dipilih wajib pajak yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan Direktur Jederal (Dirjen) Pajak atas keberatan yang diajukan.

Hal ini berarti banding merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah wajib pajak mengajukan keberatan. Sebagai ilustrasi apabila wajib pajak telah selesai menjalani pemeriksaan perpajakan untuk tahun atau masa pajak tertentu maka sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut akan diterbitkan SKP.

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

SKP ini dapat berupa SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Nihil (SKPN) atau SKP Lebih Bayar (SKPLB). Apabila wajib pajak merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

Apabila atas Surat Keputusan Keberatan tersebut wajib pajak masih belum dapat menerima maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya, Pengadilan Pajak akan memberikan Putusan Banding. Anda juga dapat menyimak cara pengajuan banding pada artikel berikut.

Baca Juga: Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Namun, apabila wajib pajak masih belum bisa menerima hasil putusan banding maka berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU 14/2002 wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Gugatan
MERUJUK pada Pasal 1 angka 7 UU 14/2002, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan atas empat hal. Pertama, pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.

Keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Contoh perihal yang dapat diajukan gugatan oleh wajib pajak adalah pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, pencegahan dan penyanderaan yang tidak sesuai prosedur. Anda juga dapat menyimak prosedur pengajuan gugatan pada artikel berikut

Baca Juga: Apa Itu Amortisasi?

Perbandingan
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan perbedaan utama antara gugatan dengan pengajuan banding adalah objek yang disengketakan. Banding hanya mengakomodasi permasalahan dari surat keputusan keberatan yang umumnya merujuk pada perbedaan penafsiran atau hal lain yang pada akhirnya dapat memicu perbedaan dalam perhitungan pajak yang terutang

Sementara itu, objek yang disengketakan dalam gugatan adalah prosedur dan ketentuan formal/tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Hal ini berarti lingkup masalah yang dapat diajukan dalam gugatan lebih luas bila dibandingkan dengan banding. (Bsi)

Baca Juga: Kurangi Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak, Menkeu Ini Bentuk Komite

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, banding, gugatan, beda banding dan gugatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 30 April 2020 | 05:02 WIB
terimakasih atas Infonya DDTC ...
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Juni 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Bantahan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

Senin, 09 Mei 2022 | 15:02 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK

Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya