Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Beda Banding dan Gugatan

A+
A-
19
A+
A-
19
Beda Banding dan Gugatan

PENGADILAN Pajak memperpanjang masa pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19), sehingga turut memperpanjang jangka waktu penghentian sementara pelaksanaan persidangan serta ketentuan jangka waktu pengajuan banding dan gugatan. Simak artikel ‘Pengajuan Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak selama Masa COVID-19

Adapun banding dan gugatan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak atau penanggung pajak guna menyelesaikan sengketa pajak di tingkat Pengadilan Pajak. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan banding dan gugatan?

Banding
MERUJUK pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002 kekuasaan Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, banding menjadi cara yang dapat dipilih wajib pajak yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang diterbitkan Direktur Jederal (Dirjen) Pajak atas keberatan yang diajukan.

Hal ini berarti banding merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah wajib pajak mengajukan keberatan. Sebagai ilustrasi apabila wajib pajak telah selesai menjalani pemeriksaan perpajakan untuk tahun atau masa pajak tertentu maka sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut akan diterbitkan SKP.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

SKP ini dapat berupa SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Nihil (SKPN) atau SKP Lebih Bayar (SKPLB). Apabila wajib pajak merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

Apabila atas Surat Keputusan Keberatan tersebut wajib pajak masih belum dapat menerima maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya, Pengadilan Pajak akan memberikan Putusan Banding. Anda juga dapat menyimak cara pengajuan banding pada artikel berikut.

Baca Juga: Apa Itu Laporan Keuangan Berbasis XBRL?

Namun, apabila wajib pajak masih belum bisa menerima hasil putusan banding maka berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU 14/2002 wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Gugatan
MERUJUK pada Pasal 1 angka 7 UU 14/2002, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan atas empat hal. Pertama, pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

Baca Juga: Apa Itu Pajak Jendela?

Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.

Keempat, penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Contoh perihal yang dapat diajukan gugatan oleh wajib pajak adalah pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, pencegahan dan penyanderaan yang tidak sesuai prosedur. Anda juga dapat menyimak prosedur pengajuan gugatan pada artikel berikut

Baca Juga: Apa Itu Business Purpose Test dalam Ketentuan Antipenghindaran Pajak?

Perbandingan
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan perbedaan utama antara gugatan dengan pengajuan banding adalah objek yang disengketakan. Banding hanya mengakomodasi permasalahan dari surat keputusan keberatan yang umumnya merujuk pada perbedaan penafsiran atau hal lain yang pada akhirnya dapat memicu perbedaan dalam perhitungan pajak yang terutang

Sementara itu, objek yang disengketakan dalam gugatan adalah prosedur dan ketentuan formal/tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Hal ini berarti lingkup masalah yang dapat diajukan dalam gugatan lebih luas bila dibandingkan dengan banding. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Repatriasi Harta dalam Konteks Perpajakan ?
Topik : kamus pajak, banding, gugatan, beda banding dan gugatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 30 April 2020 | 05:02 WIB
terimakasih atas Infonya DDTC ...
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 Maret 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Joint Venture?

Jum'at, 18 Maret 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Jasa Pengurusan Ekspor dan Bagaimana Perlakuan PPN-nya?

Rabu, 16 Maret 2022 | 13:45 WIB
KAMUS PAJAK

Mudahkan Wajib Pajak, Apa Itu Pre-Populated Tax Return?

Senin, 14 Maret 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan?

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2