Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bea Cukai Jerat Penyelundup Barang Impor dengan UU TPPU, Kok Bisa?

0
0

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan menggunakan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat penyelundup barang dari luar negeri. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (8/5/2019).

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dengan konsep follow the money, otoritas bisa melacak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gelap di sektor perdagangan. Dia pun mengaku memiliki beberapa catatan dan modus yang dilakukan para pelaku kriminalitas.

Pasalnya, indikasi adanya pencucian uang ini menguat ketika dalam beberapa kasus, ada korelasi kejadian baru dengan pemain lama terkait penyelundupan. Oleh karena itulah, institusinya bekerja sama dengan instansi lain untuk memperkuat pengawasan.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Ini Respons Anggota Banggar DPR

“Ya satu kelompok, makanya kami lakukan sinergi dengan Ditjen Pajak. Jadi sekarang ada tiga, yakni DJBC, Ditjen Pajak, dan PPATK,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 32 laporan keuangan mencurigakan yang diidentifikasi berkaitan dengan praktik penyelundupan barang selama tahun lalu.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti implementasi kewajiban penggunaan aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Hingga saat ini, Ditjen Pajak sudah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan pasal 26.

Baca Juga: Pengumuman! Cukai Rokok Naik 23% Mulai 1 Januari 2020

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kenaikan Dua Kali Lipat

Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan praktik penyelundupan barang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun lalu, 32 transaksi keuangan mencurigakan itu naik lebih dari dua kali lipat dari posisi 2017 sebanyak 12 transaksi.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan instansinya siap membantu otoritas kepabeanan dalam melacak para penyelundup barang. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data ekspor—impor khususnya untuk barang-barang elektronik.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?
  • Penerapan Bakal Diperluas

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengungkapkan implementasi e-Bupot bulan ini merupakan uji coba lanjutan dalam pelaksanaan e-Bupot yang sudah diterapkan sejak tahun lalu.

"Total sudah sebanyak 1.913 WP. Kami lakukan testing untuk sistem dan aplikasinya, kalau ini lancar maka penerapannya segera diperluas ke wilayah lain,” katanya.

  • Keuntungan Penggunaan E-Bupot

Hestu mengatakan penerapan e-Bupot memberi keuntungan bagi WP, WP pemotong, dan otoritas. Bagi WP, bukti potong akan masuk dalam prepopulated SPT Tahunan. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih mudah.

Baca Juga: Dikurung Sejak April 2019, Penunggak Pajak Dibebaskan

Bagi WP pemotong, ada efisiensi karena bukti potong dan SPT Masa diterbitkan secara elektronik. Sementara, bagi DJP, ada jaminan penghasilan yang dipotong melalui sistem ini akan dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan WP penerima penghasilan yang dikenai potongan PPh.

  • Kepatuhan WP Badan Turun

Hingga batas akhir musim pelaporan SPT WP badan, hanya 768.000 WP yang telah melaporkan SPT. Jumlah tersebut hanya mencapai 52,24%. Meskipun masih ada waktu hingga akhir tahun, kepatuhan formal WP badan tersebut tercatat turun dibandingkan tahun lalu 58,8%.

  • Berharap Momentum Ramadan

Momentum Ramadan dan Lebaran diharapkan mampu mengerek pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pada tiga bulan pertama hanya bertengger di level 5,01%. Apalagi, pada kuartal I/2019, pemerintah sudah mencairkan anggaran Program Keluarga Harapan sekitar Rp22,8 triliun atau 60% dari total pagu belanja bantuan sosial senilai Rp38 triliun. (kaw)

Baca Juga: Tax Buoyancy Kembali di Bawah 1%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Pasalnya, indikasi adanya pencucian uang ini menguat ketika dalam beberapa kasus, ada korelasi kejadian baru dengan pemain lama terkait penyelundupan. Oleh karena itulah, institusinya bekerja sama dengan instansi lain untuk memperkuat pengawasan.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok, Ini Respons Anggota Banggar DPR

“Ya satu kelompok, makanya kami lakukan sinergi dengan Ditjen Pajak. Jadi sekarang ada tiga, yakni DJBC, Ditjen Pajak, dan PPATK,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 32 laporan keuangan mencurigakan yang diidentifikasi berkaitan dengan praktik penyelundupan barang selama tahun lalu.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti implementasi kewajiban penggunaan aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Hingga saat ini, Ditjen Pajak sudah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan pasal 26.

Baca Juga: Pengumuman! Cukai Rokok Naik 23% Mulai 1 Januari 2020

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kenaikan Dua Kali Lipat

Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan praktik penyelundupan barang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun lalu, 32 transaksi keuangan mencurigakan itu naik lebih dari dua kali lipat dari posisi 2017 sebanyak 12 transaksi.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan instansinya siap membantu otoritas kepabeanan dalam melacak para penyelundup barang. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data ekspor—impor khususnya untuk barang-barang elektronik.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?
  • Penerapan Bakal Diperluas

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengungkapkan implementasi e-Bupot bulan ini merupakan uji coba lanjutan dalam pelaksanaan e-Bupot yang sudah diterapkan sejak tahun lalu.

"Total sudah sebanyak 1.913 WP. Kami lakukan testing untuk sistem dan aplikasinya, kalau ini lancar maka penerapannya segera diperluas ke wilayah lain,” katanya.

  • Keuntungan Penggunaan E-Bupot

Hestu mengatakan penerapan e-Bupot memberi keuntungan bagi WP, WP pemotong, dan otoritas. Bagi WP, bukti potong akan masuk dalam prepopulated SPT Tahunan. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih mudah.

Baca Juga: Dikurung Sejak April 2019, Penunggak Pajak Dibebaskan

Bagi WP pemotong, ada efisiensi karena bukti potong dan SPT Masa diterbitkan secara elektronik. Sementara, bagi DJP, ada jaminan penghasilan yang dipotong melalui sistem ini akan dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan WP penerima penghasilan yang dikenai potongan PPh.

  • Kepatuhan WP Badan Turun

Hingga batas akhir musim pelaporan SPT WP badan, hanya 768.000 WP yang telah melaporkan SPT. Jumlah tersebut hanya mencapai 52,24%. Meskipun masih ada waktu hingga akhir tahun, kepatuhan formal WP badan tersebut tercatat turun dibandingkan tahun lalu 58,8%.

  • Berharap Momentum Ramadan

Momentum Ramadan dan Lebaran diharapkan mampu mengerek pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pada tiga bulan pertama hanya bertengger di level 5,01%. Apalagi, pada kuartal I/2019, pemerintah sudah mencairkan anggaran Program Keluarga Harapan sekitar Rp22,8 triliun atau 60% dari total pagu belanja bantuan sosial senilai Rp38 triliun. (kaw)

Baca Juga: Tax Buoyancy Kembali di Bawah 1%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
Topik : bea cukai, DJBC, DJP, PPATK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 16 September 2019 | 15:25 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Senin, 16 September 2019 | 15:04 WIB
RAPBN 2020
Senin, 16 September 2019 | 10:51 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Senin, 16 September 2019 | 10:32 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Senin, 16 September 2019 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 15 September 2019 | 16:20 WIB
PMK 128/2019
Minggu, 15 September 2019 | 16:01 WIB
TARIF CUKAI ROKOK
Sabtu, 14 September 2019 | 15:12 WIB
PMK 128/2019
Sabtu, 14 September 2019 | 15:06 WIB
OMNIBUS LAW PERIZINAN
Jum'at, 13 September 2019 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN CUKAI