Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Bea Cukai Jerat Penyelundup Barang Impor dengan UU TPPU, Kok Bisa?

0
0

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan menggunakan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat penyelundup barang dari luar negeri. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (8/5/2019).

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dengan konsep follow the money, otoritas bisa melacak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gelap di sektor perdagangan. Dia pun mengaku memiliki beberapa catatan dan modus yang dilakukan para pelaku kriminalitas.

Pasalnya, indikasi adanya pencucian uang ini menguat ketika dalam beberapa kasus, ada korelasi kejadian baru dengan pemain lama terkait penyelundupan. Oleh karena itulah, institusinya bekerja sama dengan instansi lain untuk memperkuat pengawasan.

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

“Ya satu kelompok, makanya kami lakukan sinergi dengan Ditjen Pajak. Jadi sekarang ada tiga, yakni DJBC, Ditjen Pajak, dan PPATK,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 32 laporan keuangan mencurigakan yang diidentifikasi berkaitan dengan praktik penyelundupan barang selama tahun lalu.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti implementasi kewajiban penggunaan aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Hingga saat ini, Ditjen Pajak sudah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan pasal 26.

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kenaikan Dua Kali Lipat

Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan praktik penyelundupan barang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun lalu, 32 transaksi keuangan mencurigakan itu naik lebih dari dua kali lipat dari posisi 2017 sebanyak 12 transaksi.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan instansinya siap membantu otoritas kepabeanan dalam melacak para penyelundup barang. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data ekspor—impor khususnya untuk barang-barang elektronik.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan
  • Penerapan Bakal Diperluas

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengungkapkan implementasi e-Bupot bulan ini merupakan uji coba lanjutan dalam pelaksanaan e-Bupot yang sudah diterapkan sejak tahun lalu.

"Total sudah sebanyak 1.913 WP. Kami lakukan testing untuk sistem dan aplikasinya, kalau ini lancar maka penerapannya segera diperluas ke wilayah lain,” katanya.

  • Keuntungan Penggunaan E-Bupot

Hestu mengatakan penerapan e-Bupot memberi keuntungan bagi WP, WP pemotong, dan otoritas. Bagi WP, bukti potong akan masuk dalam prepopulated SPT Tahunan. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih mudah.

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal

Bagi WP pemotong, ada efisiensi karena bukti potong dan SPT Masa diterbitkan secara elektronik. Sementara, bagi DJP, ada jaminan penghasilan yang dipotong melalui sistem ini akan dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan WP penerima penghasilan yang dikenai potongan PPh.

  • Kepatuhan WP Badan Turun

Hingga batas akhir musim pelaporan SPT WP badan, hanya 768.000 WP yang telah melaporkan SPT. Jumlah tersebut hanya mencapai 52,24%. Meskipun masih ada waktu hingga akhir tahun, kepatuhan formal WP badan tersebut tercatat turun dibandingkan tahun lalu 58,8%.

  • Berharap Momentum Ramadan

Momentum Ramadan dan Lebaran diharapkan mampu mengerek pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pada tiga bulan pertama hanya bertengger di level 5,01%. Apalagi, pada kuartal I/2019, pemerintah sudah mencairkan anggaran Program Keluarga Harapan sekitar Rp22,8 triliun atau 60% dari total pagu belanja bantuan sosial senilai Rp38 triliun. (kaw)

Baca Juga: DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Pasalnya, indikasi adanya pencucian uang ini menguat ketika dalam beberapa kasus, ada korelasi kejadian baru dengan pemain lama terkait penyelundupan. Oleh karena itulah, institusinya bekerja sama dengan instansi lain untuk memperkuat pengawasan.

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

“Ya satu kelompok, makanya kami lakukan sinergi dengan Ditjen Pajak. Jadi sekarang ada tiga, yakni DJBC, Ditjen Pajak, dan PPATK,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 32 laporan keuangan mencurigakan yang diidentifikasi berkaitan dengan praktik penyelundupan barang selama tahun lalu.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti implementasi kewajiban penggunaan aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Hingga saat ini, Ditjen Pajak sudah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan pasal 26.

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kenaikan Dua Kali Lipat

Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan praktik penyelundupan barang selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun lalu, 32 transaksi keuangan mencurigakan itu naik lebih dari dua kali lipat dari posisi 2017 sebanyak 12 transaksi.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan instansinya siap membantu otoritas kepabeanan dalam melacak para penyelundup barang. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data ekspor—impor khususnya untuk barang-barang elektronik.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan
  • Penerapan Bakal Diperluas

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengungkapkan implementasi e-Bupot bulan ini merupakan uji coba lanjutan dalam pelaksanaan e-Bupot yang sudah diterapkan sejak tahun lalu.

"Total sudah sebanyak 1.913 WP. Kami lakukan testing untuk sistem dan aplikasinya, kalau ini lancar maka penerapannya segera diperluas ke wilayah lain,” katanya.

  • Keuntungan Penggunaan E-Bupot

Hestu mengatakan penerapan e-Bupot memberi keuntungan bagi WP, WP pemotong, dan otoritas. Bagi WP, bukti potong akan masuk dalam prepopulated SPT Tahunan. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih mudah.

Baca Juga: Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal

Bagi WP pemotong, ada efisiensi karena bukti potong dan SPT Masa diterbitkan secara elektronik. Sementara, bagi DJP, ada jaminan penghasilan yang dipotong melalui sistem ini akan dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan WP penerima penghasilan yang dikenai potongan PPh.

  • Kepatuhan WP Badan Turun

Hingga batas akhir musim pelaporan SPT WP badan, hanya 768.000 WP yang telah melaporkan SPT. Jumlah tersebut hanya mencapai 52,24%. Meskipun masih ada waktu hingga akhir tahun, kepatuhan formal WP badan tersebut tercatat turun dibandingkan tahun lalu 58,8%.

  • Berharap Momentum Ramadan

Momentum Ramadan dan Lebaran diharapkan mampu mengerek pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pada tiga bulan pertama hanya bertengger di level 5,01%. Apalagi, pada kuartal I/2019, pemerintah sudah mencairkan anggaran Program Keluarga Harapan sekitar Rp22,8 triliun atau 60% dari total pagu belanja bantuan sosial senilai Rp38 triliun. (kaw)

Baca Juga: DPR Minta Kajian Komprehensif Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Topik : bea cukai, DJBC, DJP, PPATK
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI