Bea Cukai Gencarkan Sosialisasi Aturan Barang Kiriman Pekerja Migran

YOGYAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai menggencarkan sosialisasi mengenai aturan baru barang kiriman oleh pekerja migran yang tertuang dalam PMK 141/2023. Yang terbaru, sosialisasi digelar di Sidoarjo, Jawa Timur dan Yogyakarta.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan pihaknya siap memberikan kemudahan layanan kepabeanan dan cukai salah satunya mengenai kemudahan akses terhadap informasi impor barang.

Di Sidoarjo, Bea Cukai Juanda menghadiri Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) untuk memberikan edukasi mengenai ketentuan kepabeanan kepada 27 orang calon pekerja migran.

"Kami bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Timur untuk menjelaskan kepada pekerja migran mengenai ketentuan barang kiriman dan barang bawaan penumpang," kata Encep, dikutip pada Sabtu (23/12/2023).

Sementara di Yogyakarta, Bea Cukai Yogyakarta hadir sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO Pekerja Migran Indonesia di Yogyakarta International Airport (YIA).

Dalam kegaitan tersebut, Bea Cukai Yogyakarta menyampaikan ketentuan kepabeanan yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), yaitu ketentuan impor barang kiriman, barang pindahan, barang bawaan penumpang, dan registrasi IMEI.

"Membahas barang kieiman, dalam ketentuan terbaru, Bea Cukai menegaskan bahwa terdapat fasilitas pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman Pekerja Migran Indonesia, tetapi dengan syarat dan ketentuan sesuai dalam PMK/141 2023," Encep.

Selain itu juga perlu dipahami bahwa dalam pengiriman barang dari luar negeri oleh PMI terdapat ketentuan larangan dan pembatasan. Hal ini tertuang dalam Permendag 36/2023. Ditegaskan bahwa barang yang dikirim oleh PMI, merupakan keperluan rumah tangga dan/atau konsumsi, bukan merupakan barang kena cukai, bukan merupakan telepon seluler (HKT), dan tidak untuk dijual kembali.

Selain itu PMI juga berhak mendapat pembebasan pajak atas registrasi IMEI handphone, komputer genggam, dan/atau komputer tablet saat kedatangan.

Fasilitas ini dibatasi pada satu kali registrasi dalam satu tahun dengan hak maksimal dua perangkat setiap Pekerja Migran Indonesia. Registrasi dapat dilakukan dengan mengisi ecd.beacukai.go.id mulai dua hari sebelum kedatangan dan menunjukkan barcode yang diperoleh kepada petugas Bea Cukai di Bandara Kedatangan. (sap)