Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bahas Tarif PPN 12% dengan DPR, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
Bahas Tarif PPN 12% dengan DPR, Ini Kata Sri Mulyani

Salah satu bagian slide yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI, Senin (28/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan membeberkan sejumlah alasan perihal usulan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%, termasuk mewacanakan skema PPN multitarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema PPN multitarif diperlukan untuk dapat menciptakan sistem PPN yang lebih adil. Menurutnya, tarif tunggal PPN 10% yang di bawah rata-rata dunia 15,4% tersebut kurang mencerminkan keadilan.

"Satu tarif tunggal kurang mencerminkan keadilan atau kebutuhan untuk melakukan pemihakan," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kebanyakan negara menerapkan PPN dengan tarif sebesar 11—20%. Indonesia adalah salah satu dari 21 negara yang menerapkan PPN dengan tarif hanya sebesar 10%.

Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat banyak negara yang meningkatkan tarif PPN-nya dari yang awalnya di bawah 10% menjadi di atas 10%. Negara-negara yang dimaksud antara lain Arab Saudi, Belgia, Lithuania, Norwegia, Turki, hingga Bulgaria.

Sejalan dengan tren tersebut, pemerintah mengusulkan peningkatan tarif PPN umum dari yang saat ini sebesar 10% menjadi 12%. Pada saat bersamaan, pemerintah mengusulkan penerapan PPN multitarif dengan tarif sebesar 5% hingga 25%.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Nanti, lanjut Sri Mulyani, tarif yang lebih rendah dari tarif normal akan diberlakukan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Bagi masyarakat tidak mampu, pengenaan PPN atas kebutuhan pokok hingga jasa pendidikan ini akan dikompensasi dengan pemberian subsidi oleh pemerintah. (rig)

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat
Topik : menkeu sri mulyani, PPN 12%, PPN multitarif, komisi XI DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:00 WIB
IRLANDIA

Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

Selasa, 21 September 2021 | 15:03 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Tidak Ada untuk TUN Khusus Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 15:00 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Sri Mulyani Ungkap Respons Debitur BLBI Saat Ditagih Bayar Utang

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax