BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berharap proses konvensi multilateral konsensus pajak global dilakukan secara langsung.
Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama mengatakan selama pandemi Covid-19, proses pembahasan konsensus global sebagian besar dilakukan melalui forum virtual. Dia berharap pada tahun depan, saat Indonesia memegang kursi presidensi G-20, pembahasan bisa dilakukan secara langsung.
"Kalau memungkinkan kami juga lebih suka langsung," katanya Senin (1/11/2021).
Mekar menjelaskan pembahasan langsung tatap muka konvensi multilateral pada Pilar 1 dan Pilar 2 konsensus pajak global akan bergantung dengan kondisi pandemi Covid-19. Pengendalian penyebaran virus Corona menjadi kunci pembahasan langsung konvensi multilateral konsensus global.
Menurutnya, Multilateral Consensus (MLC) diperlukan sebagai landasan implementasi Pilar 1 konsensus global. Kemudian Multilateral Instrument (MLI) menjadi basis pelaksanaan tarif pajak minimum perusahaan multinasional sebesar 15%.
"Jadi jawabannya menunggu perkembangan penanganan pandemi tahun depan, bila sudah baik, sangat dimungkinkan melalui pertemuan langsung," terangnya.
Sebagai informasi, Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Pilar 1 mencakup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto EUR20 miliar dan tingkat keuntungan di atas 10%.
Kemudian Pilar 2 mengenakan tarif pajak minimum pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan EUR750 juta atau lebih. Dengan pajak minimum, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi.
Selain itu, Pilar 2 juga akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum 15%. Pilar 2 juga akan melindungi hak negara-negara berkembang untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu seperti bunga dan royalti menjadi minimal sebesar 9%. (sap)
