Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Awas, Bea Cukai Mulai Fokus Berantas Penyelundupan Barang Elektronik

1
1

Suasana konferensi pers pada Selasa (30/4/2019). 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mulai fokus pada upaya penegakan hukum untuk penyeludupan barang elektronik. Besarnya kerugian atas praktik ini menjadi alasan utama langkah otoritas.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan kerugian dari praktik ini tidak bisa dianggap remeh. Industri, negara, dan masyarakat, disebutnya, merugi atas penyeludupan barang elektronik dari luar negeri.

“Sekarang ini yang menjadi fokus adalah elektronik, di samping minuman keras ilegal. Elektronik ilegal ini terutama merusak dua hal yakni industri kita dan penerimaan. Merusak penerimaan karena ini kan ada unsur PPN dan PPh-nya,” katanya di Kantor Pusat DJBC, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Selain untuk melindungi industri dalam negeri dan mengamankan penerimaan negara, faktor perlindungan konsumen juga menjadi perhatian. Pasalnya, barang seludupan tersebut tidak dilengkapi garansi sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Adapun penindakan hukum yang dilakukan DJBC pada kuartal I/2019 telah menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu telepon genggam, laptop, tablet, dan alat elektronik lainnya. Nilai barang seludupan yang berhasil diamankan mencapai Rp61,86 miliar.

Capaian DJBC tersebut berasal dari dua kali penindakan hukum pada Januari dan April 2019. Modus baru dipakai dengan langsung membawa barang seludupan dari Singapura langsung menuju Jawa. Pelaku, sambungnya, menggunakan kapal berkecepatan tinggi.

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

“Modus yang digunakan dalam kedua penyelundupan tersebut tergolong nekat dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi/high speed craft (HSC). Jadi, karena pengamanan di Pantai Timur Sumatra sudah ketat, mereka langsung masuk ke Jawa,” papar Heru.

Dari dua penindakan tersebut, DJBC telah berhasil mengamankan satu orang tersangka yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Pengembangan penanganan perkara tersebut akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ditjen Pajak (DJP).

Atas penyelundupan ini, pelaku akan dijerat dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 103d j.o. pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana. Selain itu, ada ancaman denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

“Dalam penuntutan nanti pelaku tidak hanya akan dijerat dengan UU Kepabeanan. Dengan joint investigasi dengan PPATK dan DJP, kita kenakan juga unsur pencucian uang nantinya,” imbuhnya. (kaw)

“Sekarang ini yang menjadi fokus adalah elektronik, di samping minuman keras ilegal. Elektronik ilegal ini terutama merusak dua hal yakni industri kita dan penerimaan. Merusak penerimaan karena ini kan ada unsur PPN dan PPh-nya,” katanya di Kantor Pusat DJBC, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Wah, Pembagian THR Kerek Setoran Pajak Mei 2019

Selain untuk melindungi industri dalam negeri dan mengamankan penerimaan negara, faktor perlindungan konsumen juga menjadi perhatian. Pasalnya, barang seludupan tersebut tidak dilengkapi garansi sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Adapun penindakan hukum yang dilakukan DJBC pada kuartal I/2019 telah menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu telepon genggam, laptop, tablet, dan alat elektronik lainnya. Nilai barang seludupan yang berhasil diamankan mencapai Rp61,86 miliar.

Capaian DJBC tersebut berasal dari dua kali penindakan hukum pada Januari dan April 2019. Modus baru dipakai dengan langsung membawa barang seludupan dari Singapura langsung menuju Jawa. Pelaku, sambungnya, menggunakan kapal berkecepatan tinggi.

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

“Modus yang digunakan dalam kedua penyelundupan tersebut tergolong nekat dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi/high speed craft (HSC). Jadi, karena pengamanan di Pantai Timur Sumatra sudah ketat, mereka langsung masuk ke Jawa,” papar Heru.

Dari dua penindakan tersebut, DJBC telah berhasil mengamankan satu orang tersangka yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Pengembangan penanganan perkara tersebut akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ditjen Pajak (DJP).

Atas penyelundupan ini, pelaku akan dijerat dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 103d j.o. pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana. Selain itu, ada ancaman denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

“Dalam penuntutan nanti pelaku tidak hanya akan dijerat dengan UU Kepabeanan. Dengan joint investigasi dengan PPATK dan DJP, kita kenakan juga unsur pencucian uang nantinya,” imbuhnya. (kaw)

Topik : bea cukai, DJBC, DJP, PPATK
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP