Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Australia Jorjoran Tambah Koleksi P3B

A+
A-
0
A+
A-
0
Australia Jorjoran Tambah Koleksi P3B

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengumumkan rencana Australia untuk memperluas kapasitas dan jumlah kemitraan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Paling tidak ada 10 perjanjian baru yang sedang dijajaki pemerintah Australia saat ini. Salah satunya adalah revisi P3B dengan India. Selain itu, perjanjian baru juga segera disepakati antara Australia dengan Luksemburg, Islandia, Portugal, dan Slovenia.

"Pembaruan tax treaty ini diharapkan dapat menstimulus integrasi ekonomi khususnya dari sektor perdagangan dan penanaman modal asing," jelas Josh dikutip dari lexology.com, Jum’at (1/10/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Teranyar, Australia menyepakati 2 tax treaty penting yakni dengan Israel pada 2020 dan Jerman pada 2017. Dengan demikian negara pemilik Sydney Opera House tersebut telah memiliki 45 P3B. Angka itu tentunya akan terus bertambah karena pernyataan yang diberikan Josh.

Langkah negara kanguru untuk meningkatkan P3B dinilai sangat tepat. Upaya mendorong perluasan tax treaty juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memodernisasi dan mendukung peningkatan kapasitas perjanjian yang sudah disepakati.

Pemerintah bahkan memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan terhadap perjanjian yang tengah digodok. Masyarakat dapat menyampaikan opininya hingga 31 Oktober 2021.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Perlu diketahui pula bahwa Australia menjadi salah satu pendukung utama dari instrumen pajak multilateral. Instrumen tersebut sebagian besar berlaku dalam setiap P3B.

Adapun instrumen yang digadang-gadang segera hadir berkaitan dengan badan usaha tetap, pembatasan dari fasilitas perjanjian, prosedur persetujuan bersama (MAP), penyelesaian sengketa atau arbitrase, dan sejumlah instrumen lain. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements
Topik : tax treaty, P3B, MAP, penghindaran pajak, Australia, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim