Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengubah ketentuan penyusutan aset tidak berwujud yang memungkinkan pengusaha melakukan klaim pajak hingga AU$170 juta atau Rp1,73 miliar.

Frydenberg mengatakan aset yang dapat disusutkan nilainya termasuk perangkat lunak, lisensi, dan hak cipta. Dia berharap kebijakan tersebut dapat meringankan arus kas atau menambah modal pelaku usaha.

"Aturan ini juga bagian dari rencana kami menjadikan Australia sebagai ekonomi digital terkemuka pada 2030. Kami ingin bisnis Australia memanfaatkan percepatan digitalisasi ekonomi yang terjadi selama pandemi ini," katanya, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Frydenberg menuturkan pelaku bisnis Australia menghabiskan lebih banyak dana untuk perangkat lunak selama 2020 ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal itu utamanya disebabkan pandemi Covid-19 yang mengharuskan kegiatan ekonomi beralih dari konvensional menjadi serba digital.

Pemerintah pun khawatir aturan penyusutan aset yang sebelumnya berlaku tak cukup mencerminkan perubahan teknologi yang cepat lantaran pelaku bisnis baru bisa mengklaim pengurangan setelah aset tidak lagi bernilai.

Dalam hitungan Frydenberg, depresiasi nilai aset di bidang teknologi digital cenderung lebih cepat ketimbang sektor lain, seperti pertanian. Untuk itu, ketentuan soal penyusutan aset perlu direvisi agar pengusaha tidak segan berinvestasi pada teknologi.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Biro Statistik Australia mencatat secara keseluruhan biaya yang dihabiskan untuk membeli perangkat lunak pada 2020 mencapai AU$18,4 miliar. Angka itu naik dari posisi 2019 senilai AU$18 miliar, AU$17 miliar pada 2018, dan AU$15,75 miliar pada 2017.

Data dari otoritas pajak Australia juga menunjukkan sekitar 25.000 bisnis mengeklaim pengurangan sekitar AU$75 miliar dalam periode lima tahun atau sejak 2016-2017 hingga akhir 2020-2021.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Dewan Teknologi Australia Kate Pounder menilai perusahaan lokal cenderung masih tertinggal dalam berinvestasi dalam aset tidak berwujud, ketimbang perusahaan asing.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Menurut penelitian Accenture, perusahaan Australia berinvestasi 30% lebih sedikit untuk teknologi dan informatika daripada pengusaha di Kanada.

"Aset tidak berwujud akan membuat pangsa investasi pada bisnis meningkat. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah akan memastikan harapan peningkatan teknologi tercapai mengingat ada berbagai model bisnis yang berbeda untuk perangkat lunak," ujarnya seperti dilansir afr.com. (rig)

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak
Topik : australia, ekonomi digital, aset tidak berwujud, peraturan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS

Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:44 WIB
INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak Mobil Diperpanjang, Menperin: Jaga Momentum Pemulihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak