EFEK VIRUS CORONA

Aturan Kerja dari Rumah untuk Cegah Penyebaran COVID-19 di Kemenkeu

Redaksi DDTCNews | Minggu, 15 Maret 2020 | 08:45 WIB
Aturan Kerja dari Rumah untuk Cegah Penyebaran COVID-19 di Kemenkeu

Ilustrasi Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Sesuai panduan tindak lanjut pencegahan penyebaran virus Corona di Kementerian Keuangan, kebijakan kerja dari rumah (work from home) bisa dijalankan.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan No. SE-5/MK.1/2020 disebutkan ada sejumlah poin terkait pengaturan kebijakan work from home (WFH).

“WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai,” demikian bunyi salah satu ketentuan dalam SE tersebut.

Baca Juga:
Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Pegawai yang mendapatkan penugasan WFH melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Kemenkeu berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit/satuan kerjanya.

Selanjutnya, pegawai yang mendapatkan penugasan WFH harus tetap berada di tempat tinggal. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan seperti terkait kesehatan dan pangan maka pegawai yang bersangkutan melapor pada atasan langsungnya.

Pegawai yang mendapat penugasan WFH melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati oleh atasan langsung dan melaporkan hasil kerja setiap akhir periode yang ditetapkan oleh atasan langsung.

Baca Juga:
Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Terbit pada Awal Ramadan

“Atasan langsung pegawai yang mendapat penugasan WFH bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH,” demikian penggalan ketentuan dalam SE tersebut.

Pimpinan unit eselon II/satuan kerja melaporkan secara berlaka (setiap akhir pekan) pelaksanaan WFH di unit/satuan kerjanya kepada sekretariat gugus tugas penanganan virus Corona di lingkungan Kemenkeu, dengan tembusan ke Sekjen c.q Kabiro Sumber Daya Manusia melalui sistem naskah dinas elektronik (NADINE) dan surel: [email protected].

Seperti diketahui, hingga saat ini, jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia sebanyak 96 atau bertambah 27 kasus dari sehari sebelumnya. Salah satu kasus tersebut menyangkut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Jumat, 23 Februari 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Terbit pada Awal Ramadan

Senin, 19 Februari 2024 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

NPWP Cabang akan Tak Dipakai, DJP Lakukan Pemusatan PPN Secara Jabatan

Sabtu, 17 Februari 2024 | 00:15 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik 30 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Terbanyak dari DJP

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang