Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Atlet Olimpiade Dapat Bonus dari Jokowi, Begini Ketentuan Pajaknya

A+
A-
1
A+
A-
1
Atlet Olimpiade Dapat Bonus dari Jokowi, Begini Ketentuan Pajaknya

Jokowi Presiden Joko Widodo saat bertemu para atlet di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Jokowi Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberikan bonus kepada para atlet yang bertanding pada Olimpiade Tokyo 2020.

Jokowi mengatakan bonus tersebut menjadi bentuk penghargaan dan apresiasi dari pemerintah kepada para atlet. Menurutnya, para atlet telah berjuang dan bekerja keras pada hajatan olahraga paling bergengsi dunia tersebut sehingga membuat masyarakat bangga.

"Atas prestasi yang saudara-saudara raih, pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus," katanya saat bertemu para atlet di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021).

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Jokowi menuturkan bonus tertinggi diberikan kepada peraih medali emas pada cabang olah raga bulu tangkis ganda putri yaitu pasangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu. Bonus yang diberikan senilai Rp5,5 miliar.

Kemudian, atlet angkat besi kelas 61 kilogram Eko Yuli Irawan menerima bonus Rp2,5 miliar karena telah menyabet medali perak. Sementara itu, tiga atlet yang memperoleh medali akan memperoleh bonus masing-masing Rp1,5 miliar.

Ketiga atlet tersebut antara lain Windy Cantika Aisah dari cabang olah raga angkat besi putri, Rahmat Erwin Abdullah dari cabang olah raga angkat besi putra, dan Anthony Sinisuka Ginting dari cabang olah raga bulu tangkis tunggal putra.

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Nominal bonus tersebut lebih besar daripada yang diberikan atlet peraih medali pada Olimpiade Rio 2016. Saat itu, pemerintah memberikan bonus Rp5 miliar untuk peraih medali emas, Rp2 miliar untuk peraih medali perak, dan Rp1 miliar untuk peraih medali perunggu.

"Bonus juga diberikan kepada para pelatih dan atlet nonperaih medali. Cukup gede tetapi enggak usah saya sebut [nilainya]," ujar Jokowi.

Menurut Undang-Undang (UU) PPh Pasal 21, pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Baca Juga: Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Kemudian, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang mengatur tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Pasal 3 peraturan tersebut memerinci penerima penghasilan salah satunya adalah peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain seperti olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Diproyeksi Tembus 10% di Atas Target, Ini Kuncinya

Pada Pasal 5, disebutkan penghasilan peserta kegiatan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yaitu berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Mengenai tarif, UU PPh menyebut pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan tarif pajak dalam pasal 17, kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah. Pasal itu menetapkan ada 4 lapisan tarif pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yakni tarif 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta, tarif 15% untuk lapisan di atas Rp50 juta hingga Rp250 juta, tarif 25% untuk lapisan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, serta tarif 30% untuk lapisan di atas Rp500 juta. (rig)

Baca Juga: Soal Kebijakan Insentif Pajak 2022, Ini Kata Wamenkeu
Topik : olimpiade tokyo 2020, atlet, bonus, pajak penghasilan, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Setelah Aturan Turunan Siap, DJP Bakal Gencarkan Sosialisasi UU HPP

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:30 WIB
EKONOMI DIGITAL

QRIS Diperluas, Aktivitas Bisnis dan Pembayaran Pajak Terintegrasi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada PPS, Sanksi 200% Tax Amnesty Tidak Diberlakukan Sementara

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya