KEBIJAKAN EKONOMI

Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Permintaan Jokowi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 November 2019 | 15:30 WIB
Atasi Defisit Transaksi Berjalan, Ini Permintaan Jokowi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan) menghadiri Indonesia Mining Association Award 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Palace, SCBD, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya jika para pengusaha tambang mampu memproses barang tambangnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, maka defisit transaksi berjalan akan selesai hanya dalam tempo 3 tahun.

Presiden Jokowi mengatakan hilirisasi produk pertambangan itu memiliki multiplier effect yang besar, terutama dalam mengatasi defisit neraca berjalan (current account deficit) dan defisit perdagangan, yang sudah berpuluh tahun tidak bisa diselesaikan.

“Kemarin saya hitung-hitungan, kalau semuanya merujuk pada hilirisasi, saya yakin tidak ada 3 tahun, problem defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, bisa diselesaikan,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam Indonesia Mining Association Award 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Presiden Jokowi mengakui ekspor dari dunia pertambangan memberikan kontribusi yang besar pada neraca perdagangan. Namun, ekspor itu juga memberikan ketergantungan yang begitu sangat besar bagi Indonesia. Apabila ekspor itu jatuh, dampaknya ke perekonomian juga besar.

Oleh sebab itu, Presiden mengajak pentingnya hilirisasi, memulai memproses barang tambang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga negara memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect, termasuk penciptaan lapangan kerja yang itu dibutuhkan oleh masyarakat.

Presiden meyakini banyak sekali yang bisa dilakukan dalam hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah. Ia mencontohkan batu bara, sekarang dengan teknologi bisa menjadi DME (dimethyl ether), lalu LPG (liquified petroleum gas) bisa menjadi petrochemical, metanol dan lain-lain.

Baca Juga:
Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

“Kalau ini muncul, ngapain kita impor LPG, ngapain kita impor petrokimia yang sangat besar. Langsung hilang itu yang namanya current account deficit. Saya jamin hilang, enggak akan lebih dari 3 tahun, kalau tambah satu komoditas, katakanlah batu bara, rampung kita,” tegas Presiden.

Apabila masalah defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diselesaikan, menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak akan ketakutan dengan risiko stabilitas nilai tukar, apakah rupiah terhadap dolar AS atau dengan mata uang lain, rupiah akan tetap aman.

Dalam kesempatan itu, seperti dilansir laman resmi setkab.go.id, Presiden Jokowi juga mengingatkan Undang-Undang Minerba juga mengamanatkan ke sana sampai 2017, tetapi ada relaksasi menjadi tahun 2022. Kepala Negara mengajak semuanya untuk bersiap diri menuju ke sana.

Baca Juga:
Serahkan DIPA dan TKD 2024 kepada Menteri dan Pemda, Ini Pesan Jokowi

Menurut Presiden, dirinya sudah memaksa BUMN untuk masuk ke arah hilirisasi tersebut dan sudah dimulai di Kalimantan Barat. Untuk yang swasta, Presiden mengajak yang memiliki tambang untuk ikut membangun industrinya.

Copper juga sama, turunannya bisa 15 kali dan asam sulfatnya bisa dipakai untuk selain dari sisi turunan nikel, juga bisa dipakai campuran untuk lithium baterai, sehingga mendukung desain strategi besar ke depan yang kita ingin membangun mobil listrik,” kata Presiden. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 04 April 2024 | 10:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi Ingin Lanjutkan Bantuan Beras Hingga Desember 2024

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Minggu, 17 Maret 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Ma‘ruf Amin Sebut Makan Siang Gratis Belum Masuk RAPBN 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara