FILIPINA

Asosiasi Pengusaha Ini Kompak Tolak Cukai Plastik Sekali Pakai

Dian Kurniati | Jumat, 01 September 2023 | 11:30 WIB
Asosiasi Pengusaha Ini Kompak Tolak Cukai Plastik Sekali Pakai

Warga membuang sampah plastik ke dalam 'Eco Bin' di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

MANILA, DDTCNews - Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Federasi Eksportir Filipina menolak rencana pemerintah mengenakan cukai atas produk plastik sekali pakai.

Presiden Federasi Eksportir Filipina Sergio Ortiz-Luis Jr. mengatakan pengenaan cukai plastik akan menambah ongkos produksi. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menggerus konsumsi mengingat biaya yang dikeluarkan masyarakat juga bakal lebih besar.

"Pengenaan cukai plastik sekali pakai akan menyebabkan peningkatan biaya yang besar bagi dunia usaha dan konsumen," katanya, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

Baca Juga:
Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal

Ortiz-Luis mengatakan kebijakan cukai plastik belum bisa diterapkan karena akan langsung berdampak pada perekonomian. Saat ini, lanjutnya, plastik masih menjadi andalan bagi pengusaha untuk mengemas produknya.

Apabila pengusaha didorong menggunakan kemasan kertas, dia khawatir makin banyak pohon di Filipina yang harus ditebang untuk memproduksi kertas.

Selain itu, dia memandang cukai tidak akan benar-benar efektif melindungi lingkungan. Ketimbang mengenakan cukai, lanjutnya, pemerintah dapat memfokuskan kebijakannya untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sampah.

Baca Juga:
Dapat Laporan Warga, Bea Cukai Gerebek Toko yang Jual Miras Ilegal

Sementara itu, Presiden Asosiasi Pengecer Filipina Roberto S. Claudio menilai pengusaha eceran bakal menjadi pihak yang paling dirugikan dari kebijakan cukai plastik sekali pakai. Dia memperkirakan cukai ini bakal dibebankan kepada pengecer sebelum nantinya dikenakan kepada konsumen.

"Kami adalah pihak yang paling terkena dampak karena kami yang menjual. Kami membungkus barang-barang tersebut menggunakan plastik dan memberikannya kepada konsumen," ujarnya dilansir businessmirror.com.ph.

Claudio meminta pemerintah berhati-hati dalam mengenakan cukai plastik. Menurutnya, hal paling krusial dalam kebijakan ini adalah menyusun definisi plastik sekali pakai.

Baca Juga:
Pengembalian Jaminan Rush Handling Tidak Perlu Tunggu Penetapan PIB

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pidato kenegaraan mendesak kongres segera menyetujui RUU soal pengenaan cukai pada plastik sekali pakai.

Pada 2022, DPR telah menyetujui pembacaan ketiga RUU DPR 4102 tentang Cukai Kantong Plastik Sekali Pakai. Pada RUU ini, cukai senilai PHP100 atau sekitar Rp27.500 akan dikenakan pada setiap kilogram plastik sekali pakai.

Kebijakan ini diperkirakan bakal mendatangkan tambahan penerimaan negara senilai PHP9,3 miliar atau Rp2,58 triliun pada tahun pertama penerapannya. Penerimaan negara yang dikumpulkan dari kebijakan ini akan dipakai untuk program pelestarian lingkungan berdasarkan UU 9003.

Selain itu, kebijakan cukai ini juga akan membuat harga 1 pak kantong plastik naik sekitar 75% pada tahun pertama pelaksanaannya. Langkah ini diproyeksi mampu menurunkan volume konsumsi kantong plastik sebesar 24,7%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Mei 2024 | 14:30 WIB BEA CUKAI BOJONEGORO

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal

Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:30 WIB KABUPATEN KUNINGAN

Daftar Tarif Pajak Baru di Kuningan, Tarif Beragam untuk PBJT Listrik

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Mendagri: Pemda dengan Rasio PAD di Bawah 20% Jangan Mimpi Bisa Maju