Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

AS Investigasi 9 Negara Soal Pajak Digital, Ini Komentar IBM

A+
A-
0
A+
A-
0
AS Investigasi 9 Negara Soal Pajak Digital, Ini Komentar IBM

Ilustrasi Gedung IBM. (foto: bigstock) 

WASHINGTON D.C, DDTCNews—Korporasi teknologi multinasional berbasis di AS, IBM memberikan komentar perihal investigasi yang dilakukan United States Trade Representative (USTR) terhadap penerapan pajak digital di 9 negara, termasuk Indonesia dan satu kawasan.

Dalam surat yang disampaikan kepada USTR, IBM menyatakan dukungan penuh kepada OECD untuk mendapatkan solusi global atas pajak digital. Untuk itu, IBM mendorong AS untuk tetap melanjutkan pembahasan melalui OECD.

IBM meyakini pengenaan pajak digital secara unilateral yang berujung retaliasi justru berisiko besar terhadap perekonomian AS. Oleh karena itu, IBM menyatakan tidak begitu mendukung langkah USTR dalam melakukan investigasi pajak digital.

Baca Juga: Sempat Tiarap, Investasi Sektor Usaha Sekunder Kini Mulai Tumbuh

"Meski beberapa perusahaan teknologi mendukung investigasi yang dilakukan oleh USTR, IBM justru tidak sepakat dengan pendekatan USTR,” tulis IBM dalam suratnya, dikutip Jumat (10/7/2020).

IBM menambahkan tak menutup kemungkinan retaliasi AS juga akan dibalas oleh negara-negara lainnya, baik dalam bentuk tarif bea masuk, pajak atau bentuk lainnya. Kondisi ini tentu akan berdampak buruk terhadap sektor-sektor usaha AS.

Untuk itu, lanjut IBM, tidak masuk akal bila AS mengeluarkan langkah retaliasi untuk melindungi perusahaan teknologi AS dari pajak digital karena langkah tersebut justru akan akan membebani biaya yang ditanggung oleh perusahaan AS.

Baca Juga: Menkeu Harap Joe Biden Dapat Sepakati Konsensus Pajak Digital

Bila USTR bersikukuh harus ada kebijakan khusus atas pengenaan pajak digital, IBM merekomendasikan kepada USTR agar kebijakan tersebut dikoordinasikan melalui lembaga-lembaga multinasional seperti OECD atau WTO.

Dalam suratnya tersebut, IBM juga tidak ketinggalan mengkritik sikap AS yang menyatakan menarik diri dari konsensus global dalam rangka menyelesaikan masalah pemajakan atas ekonomi digital.

"Langkah retaliasi seperti pengenaan bea masuk dan penarikan diri dari negosiasi di bawah OECD merupakan langkah yang prematur dan bisa menimbulkan aksi saling balas. Hal ini akan memiliki konsekuensi negatif terhadap ekonomi AS dan global," tulis IBM.

Baca Juga: Imbas Pandemi Covid-19, Jumlah Wirausaha Baru Melonjak

Oleh karena itu, IBM meminta kepada pemerintah AS untuk tetap terlibat dalam pembahasan konsensus global dalam rangka melindungi kepentingan bisnis AS serta membangun sistem perpajakan internasional yang lebih stabil dan berkepastian hukum. (rig)

Topik : IBM, OECD, USTR, investigasi, pajak digital, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:15 WIB
SERBIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 11:30 WIB
NIGERIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 10:25 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA