Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Apakah PPN dengan GST Berbeda?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apakah PPN dengan GST Berbeda?

SELAIN value added tax (VAT), atau yang dikenal dengan pajak pertambahan nilai (PPN), kita sering kali mendengar atau menemukan istilah goods and services tax (GST). Pertanyaannya, apakah GST merupakan jenis pajak yang berbeda dari PPN?

Pada dasarnya, PPN dan GST merupakan jenis pajak yang secara konseptual sama. Persamaan keduanya dapat dilihat dengan membandingkan penjelasan tentang konsep dasar PPN dan GST dalam dua literatur berikut.

Pertama, Alan Schenk dan Oliver Oldman dalam bukunya yang berjudul Value Added Tax: A Comparative Approach (2007) menyebutkan:

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

The principle of the common system of value added tax involves the application to goods and services of a general tax on consumption exactly proportional to the price of goods and services, whatever the number of transaction which take place in the production and distribution process before the stage at which tax is charged.”

Kedua, Arjunan Subramaniam dalam bukunya Understanding GST (2014) juga menggunakan penjelasan yang sama ketika membahas mengenai konsep dasar dari sistem GST. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

The principle of the GST system is that GST involves the application to goods and services of a general tax on consumption in propotion to the price of goods and services, whatever the number of transaction which takes place in the production and distribution process.”

Baca Juga: Bergerak Dinamis, Rupiah Menguat Atas Dolar AS & Sebagian Negara Mitra

Berdasarkan pada kutipan dari kedua literatur di atas, dapat dilihat bahwa PPN dan GST memiliki konsep yang sama, yaitu pajak atas konsumsi yang bersifat umum, yang diterapkan atas barang dan jasa. Keduanya juga bersifat proporsional terhadap harga barang dan jasa.

PPN dan GST memiliki dua sifat dasar yang sama. Pertama, karena dikenakan atas barang dan jasa, keduanya disebut juga sebagai pajak objektif. Kedua, PPN dan GST dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi oleh pengusaha kena pajak (PKP) melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dengan kata lain, PPN dan GST sama-sama merupakan pajak tidak langsung.

Seluruh literatur dan pernyataan ahli pajak juga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu PPN dan GST sebenarnya merupakan satu jenis pajak yang sama, tetapi dengan penamaan yang berbeda. Sebagai contoh, pernyataan ini dapat ditemukan dalam bagian pembukaan International VAT/GST Guidelines 2017.

Baca Juga: Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

OECD memulai penjelasannya dengan menyebutkan bahwa bahwa istilah “value added tax” yang digunakan dalam guidelines tersebut digunakan untuk mengacu pada setiap pajak di suatu negara yang mengandung fitur dasar PPN, dengan nama atau singkatan apa pun yang dikenal, misalnya istilah GST.

Selanjutnya, Cnossen dalam tulisannya yang berjudul African Countries without VAT (2017) menyebutkan sebagai berikut:

Although value added tax (VAT), also called goods and services tax (GST), has been adopted as the main broad-based consumption tax in more than 160 countries around the world...

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa PPN disebut juga dengan GST. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Min dalam The Essential Guide to Malaysia GST (2015):

“You may have heard of the Value-Added Tax or VAT. This is another name used for GST, particularly in Europe…”

Penjelasan Ming di atas jelas menekankan bahwa PPN merupakan nama lain dari GST. Dengan demikian, penggunaan istilah PPN dapat dipertukarkan dengan istilah GST.

Baca Juga: Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama

Banyak negara yang memperlakukan PPN dan GST sebagai satu jenis pajak dengan dua nama yang berbeda. Contohnya, di Singapura yang ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan GST, menyebutkan bahwa di negara lain, GST dikenal dengan nama PPN.

Sementara itu, Xu Yan dalam tulisannya yang diterbitkan dalam Tax Notes International dengan judul Putting the ‘Value Added’ in China’s VAT (2010) menyebutkan bahwa GST diterapkan dalam cara yang serupa layaknya PPN di negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara PPN dan GST. Keduanya merupakan satu jenis pajak yang sama yang sekadar berbeda nama. Penamaan yang berbeda pun bukan didasari oleh adanya perbedaan konsep dan karakteristik di antara keduanya. Namun, lebih kepada “preferensi” dari masing-masing negara.

Baca Juga: Aturan PER-11/PJ/2022 Berlaku Bulan Depan, Simak Ketentuan Transisinya

Berikut beberapa buku yang dalam sampul bukunya menyebutkan PPN (VAT) dan GST adalah suatu jenis pajak sama yang berbeda nama:

1. A VAT/GST Model Convention. Link: https://library.ddtc.co.id/index.php?p=show_detail&id=6536&keywords=GST.

2. Consumption Tax Trends 2010: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Link: https://library.ddtc.co.id/index.php?p=show_detail&id=6068&keywords=GST .

Baca Juga: Cara Bayar Pajak Melalui KlikBCA Bisnis

3. Improving VAT/GST: Designing a Simple and Fraud-Proof Tax System. Link: https://library.ddtc.co.id/index.php?p=show_detail&id=5544&keywords=GST.

4. The VAT/GST Treatment of Public Bodies. Link: https://library.ddtc.co.id/index.php?p=show_detail&id=5231&keywords=GST.

5. VAT/GST in A Global Digital Economy. Link: https://library.ddtc.co.id/index.php?p=show_detail&id=7358&keywords=GST.

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Ingin lebih tahu lagi tentang konsep dasar ruang lingkup PPN? silahkan klik artikel ini. Atau, ingin dapatkan Buku PPN gratis yang megupas secara konsep dan praktik PPN, baik di Indonesia maupun di beberapa negara, klik di sini.

Topik : kelas pajak, PPN, GST

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Jum'at, 02 Juli 2021 | 03:52 WIB
Terimakasih Ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 06:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Cek Dulu! Ini Daftar 25 Broker Aset Kripto yang Terdaftar Bappepti

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP SANGATTA

One on One Lagi, PKP Diingatkan Soal Pelaporan SPT Masa & Faktur Pajak

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PMK 68/2022

Pegang Uang Publik, Exchanger Kripto Diminta Segera Daftar ke Bappebti

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Sebut Inflasi Harga Pangan Perlu Diturunkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Target Setoran Cukai 2023 Naik 9,5 Persen, Ini Strategi Pemerintah

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bonus Demografi Jadi Momentum Tingkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PAJAK BERTUTUR 2022

Gelaran Pajak Bertutur 2022 Dimulai, Ini yang Ingin Dicapai DJP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tindaklanjuti Permohonan Pengusaha, Kantor Pajak Lakukan Pemeriksaan