LITERASI PAJAK

Gratis, Download E-Book Konsep & Studi Komparasi PPN di Sini!

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 November 2019 | 15:47 WIB
Gratis, Download E-Book Konsep & Studi Komparasi PPN di Sini!

JAKARTA, DDTCNews – DDTC telah merilis buku ‘Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai’ pada tahun lalu. Sekarang, Anda bisa mendapatkan versi digitalnya secara gratis.

Anda bisa men-download versi e-book buku tersebut di laman berikut. Buku ini ditulis oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, Manager of Research & Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora.

Terbitnya buku ini berangkat dari adanya kelangkaan literatur pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia yang mampu menyajikan perpaduan antara teori dan konsep secara memadai sekaligus memberikan gambaran penerapan PPN secara komprehensif.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

“Buku ini hadir sebagai solusinya,” demikian penggalan pengantar dari penulis dalam buku tersebut.

Buku ini disusun dengan sumber referensi terpercaya. Dengan latar belakang penulis yang pernah mengikuti kuliah dan kursus PPN di mancanegara, buku ini dapat menjadi pijakan dalam memahami konsep dasar PPN secara utuh.

Selain membahas secara konsep, buku ini mengulas perbandingan kebijakan PPN dengan negara lain. Pembahasan mengenai isu-isu PPN yang bersifat spesifik juga ada di dalam buku ini. Penulis berharap buku ini bisa membuat pembaca lebih mudah memahami masalah-masalah PPN terkini di Indonesia beserta dengan alternatif penyelesaian yang tepat.

Baca Juga:
Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Saat ini, hanya sedikit negara di dunia yang tidak menerapkan PPN. PPN bisa dikatakan telah menjadi alat fiskal yang penting bagi hampir semua negara di dunia. Beberapa kelebihan yang dimiliki menjadi salah satu alasan penggunaan PPN sebagai instrumen penerimaan di berbagai negara.

Namun, kepopuleran PPN ternyata tidak diimbangi dengan pemahaman yang signifikan mengenai konsep atas PPN itu sendiri. Pengetahuan masyarakat hanya sebatas pada istilah dan teknis penerapan, tanpa disertai landasan konseptual yang menjadi roh terciptanya kebijakan PPN.

“Padahal, untuk dapat menerapkan PPN sesuai tujuannya, penguasaan atas konsep PPN sangat dibutuhkan,” imbuh penulis.

Baca Juga:
Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Penerbitan buku ini menjadi bagian dari upaya DDTC menghidupi visinya sebagai institusi pajak berbasis riset dan ilmu pengetahuan yang terus menetapkan standar tinggi dan bekelanjutan. Buku ini sebagai perwujudan misi menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia.

Buku ini juga menjadi bentuk konkret dari komitmen DDTC untuk membentuk masyarakat melek pajak sekaligus menggairahkan ruang diskusi pajak di Tanah Air. Terlebih, salah satu misi DDTC adalah berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan pajak demi menjamin transformasi sistem pajak yang seimbang yang memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari