Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Saja yang Diatur dalam P3B? Simak di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Saja yang Diatur dalam P3B? Simak di Sini

Ilustrasi. 

PEMERINTAH berencana melakukan negosiasi ulang terhadap sejumlah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan hak pemajakan sekaligus menarik investasi.

Pada 4 Februari 2020, Indonesia dan Singapura resmi meneken amendemen P3B kedua negara. Tidak tanggung-tanggung, pembaruan P3B itu telah melalui lima kali negosiasi, terhitung sejak Juli 2015. Simak artikel ‘Penting Diketahui! Ini Tahapan Proses P3B’.

Lantas, apa saja ketentuan-ketentuan yang umumnya masuk dalam suatu P3B?

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?

Suatu P3B yang yang bersifat komprehensif (comprehensive tax treaty) pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

  1. Ketentuan tentang hal-hal yang menjadi ruang lingkup (scope provisions) dari suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, yang terdiri atas:
    1. Jenis-jenis pajak yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda;
    2. Subjek pajak yang dapat memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda;
    3. Negara yang dicakup dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.
  2. Ketentuan yang mengatur tentang definisi dari istilah atau terminologi yang ada dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (definition provisions);
  3. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan (substanstive provisions);
  4. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda (provisions for the elimination of double taxation);
  5. Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak (anti avoidance provisions), yang terdiri atas:
    1. Ketentuan tentang hubungan istimewa;
    2. Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan (Mutual Agreement Procedure);
    3. Ketentuan tentang pertukaran informasi.
  6. Ketentuan lainnya (special provisions) seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, teritorial ekstensi, dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak;
  7. Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (final provisions).

P3B yang komprehensif (comprehensive tax treaty) adalah suatu perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian terhadap semua atau hampir semua jenis penghasilan. Sebagian besar P3B berbentuk P3B yang komprehensif.

Selain P3B yang komprehensif, terdapat juga P3B yang bersifat terbatas (limited tax treaty). P3B tersebut merupakan perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian hanya atas suatu jenis penghasilan tertentu, misalnya hanya atas penghasilan yang diperoleh dari lalulintas penerbangan internasional.

Baca Juga: Apa Itu Data CSV?

Contoh P3B yang bersifat terbatas adalah P3B antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang hanya mengatur hak pemajakan atas penghasilan dari lalulintas penerbangan udara dan penghasilan pekerjaan dalam hubungan kerja terkait penghasilan lalulintas penerbangan tersebut.

Anda juga bisa membaca ulasan komprehensif mengenai P3B dalam e-book ‘Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi’ di laman berikut. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi bersama para profesional DDTC lainnya. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Jalur Merah, Kuning, Hijau dan Mita?
Topik : kamus pajak, kamus, P3B, tax treaty, comprehensive tax treaty, limited tax treaty
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 24 Agustus 2020 | 13:27 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 21 Agustus 2020 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Agustus 2020 | 16:55 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:45 WIB
PP 52/2020
Rabu, 30 September 2020 | 15:15 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK