Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Penting Diketahui! Ini Tahapan Proses P3B

A+
A-
1
A+
A-
1
Penting Diketahui! Ini Tahapan Proses P3B

Ilustrasi.

PEMERINTAH Indonesia dan Singapura resmi meneken kesepakatan pembaruan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan II Singapura Indranee Rajah pada Selasa (4/2/2020) di Istana Bogor.

Sejumlah perubahan dilakukan dalam pembaruan P3B atau tax treaty tersebut. Salah satu aspek yang disorot adalah penurunan tarif pajak royalti dan branch profit tax. Ada pula penghapusan klausul most favoured nation (MFN) dalam kontrak bagi hasil dan kontrak karya sektor migas dan pertambangan.

Lantas, pertanyaannya, apakah pembaruan tersebut langsung otomatis bisa diterapkan? Ternyata tidak. Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan harapan agar pembaruan P3B itu bisa segara diratifikasi. Sebenarnya, bagaimana tahapan proses yang terkait dengan P3B?

Baca Juga: Ditjen Pajak: Tidak Ada Perubahan Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi dalam buku berjudul ‘Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional’ menjabarkan setidaknya ada 8 tahapan yang ada dalam siklus proses P3B. Berikut tahapan tersebut:

  1. Tahap komunikasi awal (initial contact)

P3B biasanya didahului dengan komunikasi awal antara kedua negara. Komunikasi biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri. Apabila kedua negara setuju untuk mengadakan P3B, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain prioritas materi yang hendak dibahas, penentuan tanggal dan lokasi untuk negosiasi, bahasa yang akan digunakan saat negosiasi dan kemungkinan diperlukannya penerjemah atau tidak.

Baca Juga: Pelayanan Langsung DJP Berhenti, Lapor SPT Masa Harus Lewat E-Filing?

Selain itu, ada pula pertukaran dokumen (draf model P3B, P3B terakhir yang berlaku, dan peraturan pajak domestik) sebelum dimulainya negosiasi serta penetapan anggota delegasi yang akan mewakili dalam proses negosiasi P3B.

  1. Tahap negosiasi (negotiation)

Anggota delegasi dari masing-masing negara yang akan P3B melakukan diskusi untuk merumuskan perjanjian. Pada umumnya, dalam proses negosiasi ini, ada beberapa kali perundingan yang tempatnya saling bergantian di antara dua negara yang mengadakan perjanjian.

  1. Tahap pemarafan (initialling)

Setelah draf P3B telah disetujui oleh delegasi dari masing-masing negara maka perjanjian tersebut diparaf dan dikirim ke masing-masing negara untuk dimintai persetujuannya oleh pihak yang berkompeten, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Baca Juga: DJP Terbitkan Surat Edaran Larangan Penanggung Pajak ke Luar Negeri
  1. Tahap penandatanganan (signature)

Setelah P3B diterima oleh masing-masing negara dan disetujui, selanjutnya ditandatangani secara formal oleh pihak yang berkompeten di masing-masing negara, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tanggal penandatangan ini menunjukkan “date of conclusion“.

  1. Tahap pengesahan (ratification)

Proses ratifikasi atau pengesahan ini merupakan proses tahapan yang penting dalam proses persetujuan P3B. Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar ketentuan hukum perjanjian internasional di masing-masing negara yang mengadakan perjanjian.

Di banyak negara, proses ratifikasi P3B harus melalui persetujuan DPR. Ketika P3B sudah diratifikasi oleh suatu negara maka harus diberitahukan kepada negara mitranya. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi P3B tidak melalui persetujuan oleh DPR tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR.

Baca Juga: Pajak Digital Berpotensi Jadi Sumber Penerimaan Baru Tahun Ini
  1. Tahap pemberlakuan (entry into force)

Suatu P3B dikatakan berlaku (entry into force) yaitu pada saat P3B tersebut menjadi kewajiban formal yang mengikat masing-masing negara untuk melaksanakannya. Saat berlakunya P3B selalu dinyatakan secara eksplisit dalam P3B. Saat pertukaran nota ratifikasi tidak otomatis membuat P3B segera dapat diberlakukan (entry into force). Pembahasan mengenai saat berlakunya P3B, dalam konteks P3B Indonesia akan diuraikan di artikel terpisah.

  1. Tahap pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam P3B (effective date)

Effective date adalah saat di mana ketentuan-ketentuan dalam P3B berlaku efektif untuk dapat dipergunakan oleh subjek pajak. Effective date ini selalu dinyatakan dengan tegas dalam P3B. Adapun pengaturan effective date dalam P3B akan diuraikan di artikel terpisah.

  1. Tahap penghentian (termination)

Suatu P3B juga mempunyai ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Ketentuan tentang berakhirnya P3B yang terdapat dalam pasal P3B merupakan ketentuan formal, di mana satu atau dua negara yang mengadakan P3B memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri P3B yang sudah berlaku.

Baca Juga: Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020

Pada dasarnya P3B berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan sampai dihentikan oleh salah satu negara yang terikat atas P3B tersebut. OECD Model menyarankan agar ketika suatu negara yang terikat atas P3B ingin mengakhirinya, sebaiknya diberitahukan kepada negara mitra perjanjian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya suatu tahun pajak atau tahun kalender yang dilakukan melalui saluran diplomatik. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 dari OECD Model.

Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, masih dalam buku tersebut, mengatakan tahap-tahap tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi hukum dan praktik yang berlaku di negara yang mengadakan perjanjian. (kaw)

Baca Juga: Ini Tahapan yang Harus Dilalui DJP Sebelum Penerapan Pajak Digital

Lantas, pertanyaannya, apakah pembaruan tersebut langsung otomatis bisa diterapkan? Ternyata tidak. Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan harapan agar pembaruan P3B itu bisa segara diratifikasi. Sebenarnya, bagaimana tahapan proses yang terkait dengan P3B?

Baca Juga: Ditjen Pajak: Tidak Ada Perubahan Deadline Lapor SPT Tahunan WP Badan

Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi dalam buku berjudul ‘Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional’ menjabarkan setidaknya ada 8 tahapan yang ada dalam siklus proses P3B. Berikut tahapan tersebut:

  1. Tahap komunikasi awal (initial contact)

P3B biasanya didahului dengan komunikasi awal antara kedua negara. Komunikasi biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri. Apabila kedua negara setuju untuk mengadakan P3B, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain prioritas materi yang hendak dibahas, penentuan tanggal dan lokasi untuk negosiasi, bahasa yang akan digunakan saat negosiasi dan kemungkinan diperlukannya penerjemah atau tidak.

Baca Juga: Pelayanan Langsung DJP Berhenti, Lapor SPT Masa Harus Lewat E-Filing?

Selain itu, ada pula pertukaran dokumen (draf model P3B, P3B terakhir yang berlaku, dan peraturan pajak domestik) sebelum dimulainya negosiasi serta penetapan anggota delegasi yang akan mewakili dalam proses negosiasi P3B.

  1. Tahap negosiasi (negotiation)

Anggota delegasi dari masing-masing negara yang akan P3B melakukan diskusi untuk merumuskan perjanjian. Pada umumnya, dalam proses negosiasi ini, ada beberapa kali perundingan yang tempatnya saling bergantian di antara dua negara yang mengadakan perjanjian.

  1. Tahap pemarafan (initialling)

Setelah draf P3B telah disetujui oleh delegasi dari masing-masing negara maka perjanjian tersebut diparaf dan dikirim ke masing-masing negara untuk dimintai persetujuannya oleh pihak yang berkompeten, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Baca Juga: DJP Terbitkan Surat Edaran Larangan Penanggung Pajak ke Luar Negeri
  1. Tahap penandatanganan (signature)

Setelah P3B diterima oleh masing-masing negara dan disetujui, selanjutnya ditandatangani secara formal oleh pihak yang berkompeten di masing-masing negara, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tanggal penandatangan ini menunjukkan “date of conclusion“.

  1. Tahap pengesahan (ratification)

Proses ratifikasi atau pengesahan ini merupakan proses tahapan yang penting dalam proses persetujuan P3B. Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar ketentuan hukum perjanjian internasional di masing-masing negara yang mengadakan perjanjian.

Di banyak negara, proses ratifikasi P3B harus melalui persetujuan DPR. Ketika P3B sudah diratifikasi oleh suatu negara maka harus diberitahukan kepada negara mitranya. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi P3B tidak melalui persetujuan oleh DPR tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR.

Baca Juga: Pajak Digital Berpotensi Jadi Sumber Penerimaan Baru Tahun Ini
  1. Tahap pemberlakuan (entry into force)

Suatu P3B dikatakan berlaku (entry into force) yaitu pada saat P3B tersebut menjadi kewajiban formal yang mengikat masing-masing negara untuk melaksanakannya. Saat berlakunya P3B selalu dinyatakan secara eksplisit dalam P3B. Saat pertukaran nota ratifikasi tidak otomatis membuat P3B segera dapat diberlakukan (entry into force). Pembahasan mengenai saat berlakunya P3B, dalam konteks P3B Indonesia akan diuraikan di artikel terpisah.

  1. Tahap pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam P3B (effective date)

Effective date adalah saat di mana ketentuan-ketentuan dalam P3B berlaku efektif untuk dapat dipergunakan oleh subjek pajak. Effective date ini selalu dinyatakan dengan tegas dalam P3B. Adapun pengaturan effective date dalam P3B akan diuraikan di artikel terpisah.

  1. Tahap penghentian (termination)

Suatu P3B juga mempunyai ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Ketentuan tentang berakhirnya P3B yang terdapat dalam pasal P3B merupakan ketentuan formal, di mana satu atau dua negara yang mengadakan P3B memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri P3B yang sudah berlaku.

Baca Juga: Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020

Pada dasarnya P3B berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan sampai dihentikan oleh salah satu negara yang terikat atas P3B tersebut. OECD Model menyarankan agar ketika suatu negara yang terikat atas P3B ingin mengakhirinya, sebaiknya diberitahukan kepada negara mitra perjanjian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya suatu tahun pajak atau tahun kalender yang dilakukan melalui saluran diplomatik. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 dari OECD Model.

Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septriadi, masih dalam buku tersebut, mengatakan tahap-tahap tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi hukum dan praktik yang berlaku di negara yang mengadakan perjanjian. (kaw)

Baca Juga: Ini Tahapan yang Harus Dilalui DJP Sebelum Penerapan Pajak Digital
Topik : perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B, tax treaty, DJP, OECD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 01 Oktober 2019 | 15:09 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 04 Maret 2020 | 07:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Maret 2019 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 15 Maret 2019 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 19:34 WIB
SE-03/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Jum'at, 03 April 2020 | 19:01 WIB
SE-03/2020
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:58 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK