Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Apa Itu Vooruitslag?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Vooruitslag?

DITJEN Bea Cukai (DJBC) menjadi instansi yang lekat dengan perannya sebagai gerbang pengawas keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Namun, DJBC sebenarnya juga memiliki berbagai fungsi lain, termasuk di antaranya sebagai trade facilitator.

Sebagai trade facilitator, DJBC memberikan beragam fasilitas untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan serta menekan biaya. Fasilitas yang diberikan DJBC di antaranya berupa fasilitas prosedural. Terdapat beragam jenis fasilitas prosedural, salah satunya vooruitslag. Lantas, apa itu vooruitslag?

Definisi
MERUJUK pada PMK No.160/2007, vooruitslag adalah fasilitas pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, tempat penimbunan sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Baca Juga: DJBC Ajak Industri Kecil Manfaatkan Fasilitas Kepabeanan KITE

Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang dipakai sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, packing list, bill of lading, dan manifest.

Fasilitas vooruistlag diberikan terhadap importir yang telah mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dan/atau cukai. Namun demikian, atas permohonan itu belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas.

Khusus terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan persetujuan vooruitslag walaupun importir belum mengajukan permohonan fasilitas pembebasan tersebut.

Baca Juga: DJBC Evaluasi Berkala Jenis Alkes yang Dapat Insentif Fiskal

Fasilitas vooruitslag ini membuat barang impor dapat dikeluarkan terlebih dahulu dan penyelesaian pemberitahuan pabean impor dilakukan kemudian. Fasilitas ini berkaitan dengan barang impor yang akan memperoleh pembebasan atau keringanan tapi masih menunggu keputusan.

Berdasarkan UU Kepabeanan, bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. Namun, kewajiban membayar bea masuk dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

Nah, atas barang impor yang tengah menunggu keputusan pembebasan atau keringanan ini dapat memperoleh fasilitas penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan atau disebut vooruitslag.

Baca Juga: DJBC Sebut Perusahaan KB dan KITE Berkontribusi 36,27% Ekspor Nasional

Fasilitas vooruitslag di antaranya diberikan terhadap barang milik TNI dan pemerintah dengan jaminan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab. Fasilitas ini juga dapat diberikan atas barang niaga yang sangat mendesak penggunaannya dan harus segera dipasang akan tetapi karena sesuatu hal dokumennya tidak lengkap (Anwar, 2014).

Untuk mendapatkan persetujuan vooruitslag, importir harus mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, importir juga harus menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, PDRI , dan/atau cukai yang terutang.

Jaminan yang diserahkan dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi (customs bond), atau jaminan lainnya. Setelah mendapat vooruitslag, importir harus menyelesaikan kewajiban kepabeanan, termasuk membayar bea masuk dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Ketentuan mengenai vooruitslag sebelumnya diatur dalam PMK 160/2007. Namun, PMK 160/2007 kini sudah tidak berlaku karena telah dicabut dan digantikan dengan PMK 167/2015.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.PER-25/BC/2016 yang merupakan aturan turunan dari PMK 167/2015. (rig)

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan
Topik : kamus kepabeanan, kepabeanan, kamus, vooruitslag, DJBC, importir, fasilitas perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Juli 2022 | 15:00 WIB
TIPS KEPABEANAN

Cara Membuat Customs Declaration Secara Online

Jum'at, 29 Juli 2022 | 09:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

122 Perusahaan Sudah Manfaatkan Relaksasi Pelunasan Pita Cukai 90 Hari

Kamis, 28 Juli 2022 | 19:15 WIB
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Koordinasi dengan Pemda Soal DBH CHT

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka