Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

PERDAGANGAN internasional yang terus berkembang membuat arus keluar masuk barang dari suatu negara makin pesat. Tidak hanya perusahaan, orang pribadi pun kini banyak yang melakukan kegiatan perdagangan lintas batas, terutama impor.

Hal tersebut membuat pengetahuan akan cara perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) penting untuk diketahui. Prinsip penghitungan bea masuk sebenarnya dilakukan secara self assessment.

Namun, ada kalanya importir belum memahami tata laksana penghitungan nilai pabean secara benar. Padahal, nilai pabean merupakan salah satu komponen penting yang menjadi dasar dalam perhitungan bea masuk.

Baca Juga: Imbas Kenaikan Tarif Cukai, DJBC Sebut Produksi Rokok Turun 4,8 Persen

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP- 166/BC/2003, untuk memberikan kepastian kepada importir mengenai besaran nilai pabean maka importir dapat mengajukan valuation ruling. Lantas, apa itu valuation ruling?

Definisi
PENJELASAN mengenai valuation ruling di antaranya pernah diuraikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP- 166/BC/2003 tentang Tatalaksana Pemberian Customs Advice Dan Valuation Ruling.

Mengacu KEP- 166/BC/2003, valuation ruling adalah informasi tentang penetapan nilai pabean atas barang yang pernah diimpor untuk digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean barang identik yang akan diimpor oleh importir yang sama dari pemasok yang sama.

Baca Juga: Apa Itu Audit Kepabeanan?

Valuation ruling diberikan kepada importir atas permintaan importir yang bersangkutan. Valuation ruling, masih berdasarkan KEP- 166/BC/2003, dipergunakan importir untuk memberitahukan nilai pabean pada pemberitahuan pabean.

Berdasarkan KEP- 166/BC/2003, valuation ruling digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean dalam tingkat pemeriksaan nilai pabean pada saat proses pengeluaran barang dan pada audit kepabeanan.

Namun, valuation ruling menjadi tidak berlaku apabila ditemukan bukti yang berbeda pada penelitian nilai pabean saat proses pengeluaran barang atau pada audit kepabeanan.

Baca Juga: Ada Usulan Bahan Baku Manufaktur Bebas Bea, BKF: Mayoritas Sudah Nol

Valuation ruling juga bisa tidak berlaku jika data yang diberitahukan pada permohonan tidak benar atau terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan fisik barang.

Selain dalam KEP- 166/BC/2003, ketentuan perihal valuation ruling juga tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 122/PMK. 04/2011 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 51/PMK.04/2008.

Berdasarkan Pasal 10C ayat (3) beleid tersebut, valuation ruling adalah penetapan nilai pabean oleh Dirjen atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Baca Juga: Ketentuan Pengenaan Bea Masuk dan PDRI atas Barang Kiriman

Penetapan nilai pabean dalam valuation ruling dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu.

Dirjen atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan valuation ruling berdasarkan permohonan importir. Nilai pabean atas barang impor yang ditetapkan melalui valuation ruling ini dapat menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean (Pasal 10C ayat (2) PMK 122/2011).

Valuation ruling merupakan konsep yang diperkenalkan oleh WTO untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi para importir (Purwito dan Indriani: 2015). Sebagai konsep yang diperkenalkan WTO, layanan valuation ruling juga ditawarkan oleh instansi Bea Cukai Selandia Baru.

Baca Juga: India Tuding Vivo Lakukan Pengelakan Bea Masuk Hingga Rp4,7 Triliun

Merujuk pada laman resminya, Bea Cukai Selandia Baru mengartikan valuation ruling sebagai keputusan Kepala Eksekutif Bea dan Cukai yang memberikan importir suatu ketetapan yang mengikat tentang bagaimana suatu barang impor, dalam keadaan tertentu, harus dinilai.

Importir dapat menggunakan layanan valuation ruling saat merasa tidak yakin tentang bagaimana cara menilai barang yang diimpor. Layanan ini akan memberikan kepastian tentang pandangan Bea Cukai Selandia Baru dalam menentukan nilai barang yang diimpor. (rig)

Baca Juga: Isi Customs Declaration, Niluh Djelantik: Jujur Ungkap Barang Bawaan
Topik : kamus kepabeanan, kamus, kepabeanan, valuation ruling, nilai pabean, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pungutan Ekspor CPO Dipangkas, DJBC Optimalkan Pelayanan & Pengawasan

Senin, 25 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reimpor?

Jum'at, 22 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PIBK dalam Impor Barang Kiriman?

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini