Berita
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI
Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Nilai Pabean?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Nilai Pabean?

PERDAGANGAN internasional yang terus berkembang membuat arus keluar masuk barang dari suatu negara semakin pesat. Tidak hanya perusahaan, orang pribadi pun kini banyak yang melakukan kegiatan perdagangan lintas batas, terutama impor.

Hal tersebut membuat pengetahuan akan cara perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) penting diketahui. Adapun salah satu komponen yang menjadi dasar dalam perhitungan bea masuk dan PDRI adalah nilai pabean. Lantas, apa itu sebenarnya nilai pabean?

Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif advalorem (persentase) (Ditjen Bea dan Cukai, 2013).

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Indonesia mengadopsi ketentuan nilai pabean berdasarkan Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 (WTO Valuation Agreement). Adopsi ini dituangkan dalam Pasal 15 UU No. 10 Tahun 1995 s.t.d.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Selanjutnya, aturan pelaksana terkait dengan nilai pabean tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.160/PMK. 04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk s.t.d.d PMK No. 62/PMK.04/2018.

Secara ringkas, ada 6 metode untuk menetapkan nilai pabean yang harus diterapkan secara hierarki. Pertama, nilai transaksi. Kedua, nilai transaksi barang identik. Ketiga, nilai transaksi barang serupa. Keempat, metode deduksi. Kelima, metode komputasi. Keenam, metode pengulangan (fallback).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Metode nilai transaksi menjadi cara penetapan bea masuk yang paling banyak digunakan. Pasalnya, nilai transaksi dari barang impor bersangkutan memang menjadi dasar utama penetapan nilai pabean. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 160/2010 yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah:

“Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean, ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.”

Secara lebih terperinci, biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada harga barang untuk dapat digunakan sebagai nilai transaksi, antara lain komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian; biaya pengepakan; royalti dan biaya lisensi; dan biaya asuransi.

Baca Juga: Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

Nilai transaksi yang dapat menjadi nilai pabean harus memenuhi International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF). Namun, dalam hal nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi maka dihitung menggunakan metode pada hierarki selanjutnya.

Adapun besarnya nilai pabean akan sangat memengaruhi jumlah bea masuk dan PDRI yang harus dibayarkan. Dalam sistem self assessment, importir harus secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor termasuk menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar.

Pemberitahuan nilai pabean oleh importir ini harus tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pemberitahuan nilai pabean lebih rendah dari yang seharusnya maka importir harus membayar kekurangan pembayaran dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Baca Juga: Apa Itu Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih?

Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai pabean dapat disimak dalam Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, UU No. s.t.d.d. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan PMK 160/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk s.t.d.d PMK 62/2018. (Bsi)

Topik : nilai pabean, definisi, kamus pajak, kamus pabean

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak?

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Wajib Pajak?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:00 WIB
UU HPP

Ada UU HPP, Bagaimana Ketentuan Lapisan Tarif PPh untuk Pesangon?