Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Tax Shifting?

A+
A-
10
A+
A-
10
Apa Itu Tax Shifting?

PAJAK merupakan pungutan yang dibebankan negara kepada warga negaranya. Beban pembayaran pajak ada yang bersifat langsung dan tidak dapat dialihkan sehingga harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Ada pula beban pembayaran pajak yang dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Pengalihan atau pergeseran beban pajak ini disebut dengan tax shifting. Istilah ini kerap ditemui saat pembahasan cukai dan PPN. Lantas, apa itu tax shifting?

Definisi
TAX shifting adalah pengalihan beban pajak dari satu pelaku ekonomi ke pelaku ekonomi lainnya. Misal, beban pajak penjualan yang secara formal dikenakan pada perusahaan dapat dialihkan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi (Black, Hashimzade , dan Myles: 2009)

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Selaras dengan itu, Jose (2022) mendefinisikan tax shifting sebagai kegiatan mengalihkan beban pembayaran pajak dari satu pihak ke pihak lain. Misal, dalam kasus goods and service tax (GST), beban pajak dialihkan dari produsen ke konsumen akhir.

Sementara itu, Lumbantoruan (1996) mendefinisikan pergeseran pajak (tax shifting) sebagai transfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

Pergeseran beban pajak ini bisa dilakukan melalui sejumlah arah, di antaranya ke belakang (backward shifting) atau ke depan (forward shifting). Menurut Cox dan McLure, backward shifting terjadi ketika harga barang yang dikenakan pajak tetap sama tetapi beban pajak ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Misal, produsen berupaya menekan biaya upah pegawainya atau mencari harga bahan baku yang lebih rendah. Melalui cara ini, beban pajak ditanggung pihak yang terlibat dalam proses produksi bukan oleh konsumen akhir.

Backward shifting terutama terjadi dalam kasus pungutan baru atau kenaikan tarif pajak. Pungutan atau kenaikan tarif ini membuat pengusaha terpaksa menanggung sebagian beban pajaknya karena khawatir kenaikan harga dapat memengaruhi permintaan produk (IBFD, 2015).

Sementara itu, forward shifting terjadi ketika beban pajak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen bukan pemasok atau produsen. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan pajak dalam harga yang dibebankan kepada konsumen (IBFD, 2015). Backward shifting ini berkaitan dengan atau pajak tidak langsung atas konsumsi seperti PPN.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Dengan forward shifting, beban PPN dialihkan sepenuhnya kepada konsumen dan tercermin dalam harga barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen atau pembeli.

Berdasarkan konsep tersebut, pihak yang memikul beban pajak adalah konsumen akhir, tetapi pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pajak ke negara adalah penjual. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pengalihan beban pajak, tax shifting

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD