Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Apa Itu PPnBM?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu PPnBM?

BERDASARKAN intensitas atau tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersier mengacu pada kebutuhan akan barang mewah yang umumnya baru dikonsumsi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.

Barang mewah merupakan jenis barang yang permintaannya relatif responsif terhadap kenaikan pendapatan konsumen. Bahkan, harganya yang cenderung fantastis membuat konsumen atas barang-barang yang tergolong mewah lazimnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Konsumsi atas barang-barang yang tergolong mewah di Indonesia tidak hanya dikenakan PPN saja, tetapi juga menjadi sasaran pungutan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Lantas, apa itu PPnBM?

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Definisi
MERUJUK pada IBFD International Tax Glossary (2015), pajak atas barang mewah adalah pajak ad valorem tidak langsung yang dikenakan atas barang-barang non-esensial tertentu dan biasanya mahal yang ditetapkan sebagai barang mewah.

Contohnya, seperti perhiasan, batu dan logam mulia, dan kendaraan bermotor. Beberapa negara hanya menerapkan PPN dengan tarif yang lebih tinggi atas barang mewah yang ditentukan. Sementara itu, beberapa negara lain memberlakukan pajak khusus atas barang mewah.

Serupa dengan itu, Kagan (2020) mendefinisikan pajak atas barang mewah sebagai pajak penjualan atau pungutan tambahan yang dikenakan hanya pada produk atau layanan tertentu yang dianggap tidak esensial atau hanya dapat diakses oleh orang yang sangat kaya (Kagan, 2020).

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Sederhananya, pajak atas barang mewah ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah (Lennard, 1918). Menurut Lennard, ada dua sebab yang mendasari diberlakukannya pajak atas barang mewah.

Pertama, untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah sehingga konsumsi lebih diarahkan pada kebutuhan atau barang yang lebih mendesak, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial.

Kedua, pajak atas barang mewah bisa digunakan sebagai pelengkap jenis pajak lainnya dan menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak atas barang mewah dapat diterapkan pada sistem pajak penjualan (sales tax), PPN, atau sistem pemungutan cukai.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Di Indonesia, penyerahan barang kena pajak tertentu tak hanya dikenakan PPN, tetapi juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Ketentuan PPnBM tersebut diatur dalam UU PPN. Namun, UU PPN tidak menyebutkan secara eksplisit definisi dari PPnBM.

Meski demikian, definisi PPnBM tercantum dalam Pasal 1 angka 3 PMK 141/2021. Pasal tersebut mendefinisikan PPnBM sebagai pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah berdasarkan UU PPN.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU PPN, PPnBM dikenakan terhadap dua hal. Pertama, penyerahan BKP tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Terdapat 5 cakupan kegiatan yang termasuk dalam pengertian menghasilkan, meliputi:

  1. Merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
  2. Memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
  3. Mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
  4. Mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
  5. Membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu.

Kedua, impor BKP yang tergolong mewah. BKP tergolong mewah adalah: i) barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; (ii) barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; (iii) barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu saat penyerahan BKP oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Hal ini berarti kendati PPnBM memberi beban pajak tambahan kepada konsumen, tetapi pengenaanya tidak pada mata rantai jalur distribusi yang paling dekat dengan konsumen.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Simpulan
INTINYA, PPnBM sebagai pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berdasarkan UU PPN. Perincian ketentuan jenis-jenis barang tergolong mewah yang dikenai PPnBM diatur dalam peraturan teknis.

Peraturan teknis mengenai PPnBM di antaranya adalah PP 61/2020, PMK 96/2021, PP 74/2021, dan PMK 141/2021, Guna memahami lebih lanjut perihal PPnBM, simak juga kelas pajak seri PPnBM. (rig)

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, UU PPN, PPnBM, barang mewah,

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KINERJA BEA CUKAI

DJBC Ungkap Dampak Penurunan Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:05 WIB
HUT KE-15 DDTC

DDTC Library: Merawat Literasi, Membangun Masyarakat Melek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Perpajakan Sudah Telan Rp9,9 Triliun Hingga 5 Agustus 2022

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat