BERITA TERKINI
DESENTRALISASI fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wewenang yang didelegasikan itu di antaranya adalah pengaturan dan pengambilan keputusan di bidang fiskal, termasuk kewenangan untuk memungut pajak daerah.
Kewenangan itu diperkuat dengan UU 34/2000 s.t.d.d UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Setelah 2 dasawarsa berjalan, terdapat perkembangan dan dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal, termasuk terkait dengan pajak daerah.
Untuk itu, pemerintah menyesuaikan beragam ketentuan pajak daerah melalui Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD ini diantaranya mengenalkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Pasal 1 angka 61 UU HKPD). Berdasarkan pada Pasal 81 huruf c UU HKPD, opsen di antaranya dikenakan atas pokok pajak terutang dari PKB. Adapun PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor.
Nah, opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan atas PKB. Selain berdasarkan pada UU HKPD, ketentuan mengenai opsen PKB juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023).
Berdasarkan pada kedua beleid itu, opsen PKB berarti pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep opsen PKB ini merupakan hal baru yang sebelumnya belum diatur dalam UU PDRD.
Sebagai suatu pungutan tambahan, wajib pajak opsen mengikuti pajak yang ditumpangi (diopsenkan). Dengan demikian, wajib pajak untuk opsen PKB sama seperti wajib pajak PKB.
Namun, berbeda dengan pajak, opsen tidak dikenakan berdasarkan pada nilai transaksi atau nilai objek pajak. Dasar pengenaan opsen adalah besaran pajak terutang yang diopsenkan. Hal ini berarti cara menghitung opsen adalah tarif opsen dikalikan besaran pajak yang diopsenkan.
Merujuk pada Pasal 83 UU HKPD, tarif opsen PKB ditetapkan 66% dari besaran PKB terutang. Berarti, opsen PKB dihitung dengan mengalikan tarif 66% dengan besaran PKB terutang (tarif PKB dikalikan dengan nilai jual kendaraan bermotor).
Adanya opsen PKB membuat wajib pajak pemilik kendaraan nantinya akan membayar PKB sekaligus opsen PKB. Untuk menyederhanakan administrasi, opsen PKB tersebut akan dipungut secara bersamaan dengan PKB.
Misal, Tuan A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S membeli mobil senilai Rp300 juta melalui dealer. Mobil tersebut langsung diregistrasi atas nama Tuan A sehingga terutang PKB. Adapun mobil tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Tuan A.
Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%. Sementara itu, tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah senilai 66%. Jumlah PKB terutang yang akan ditagihkan kepada Tuan A adalah 1% x Rp300 juta =Rp 3 juta.
Selain itu, Tuan A juga akan akan ditagih opsen PKB senilai 66% x Rp3 juta = Rp1,98 juta. Berarti total PKB dan opsen PKB terutang adalah senilai Rp4,98 juta. Total PKB dan opsen PKB terutang tersebut akan dibayarkan secara bersamaan.
Selanjutnya, setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan opsen PKB sesuai dengan tarif dalam perda dan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan setiap tahun. Adapun PKB akan menjadi penerimaan bagi Provinsi S, sedangkan opsen PKB akan menjadi penerimaan Kabupaten X.
Kendati ada opsen, opsen PKB pada umumnya tidak menambah beban wajib pajak. Sebab, pemerintah telah menurunkan tarif maksimal PKB seiring dengan adanya opsen PKB.
Sebelumnya, berdasarkan pada UU PDRD, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama minimal 1% dan maksimal 2%. Kini, berdasarkan UU HKPD, tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%.
Adapun wilayah pemungutannya merupakan daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Opsen PKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil. Kendati telah diatur, ketentuan opsen PKB baru berlaku mulai 5 Januari 2025.
