Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Opsen Pajak?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Opsen Pajak?

DESENTRALISASI fiskal, secara ringkas, merupakan pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengambil keputusan di bidang fiskal. Wewenang tersebut meliputi pengaturan atas aspek penerimaan dan pengeluaran.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya UU 25/1999. Namun, era desentralisasi fiskal baru efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Dalam perkembangannya, UU 25/1999 dicabut dan digantikan dengan UU 33/2004.

Pada dasarnya, UU 25/1999 dan UU 33/2004 mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah. Kewenangan itu diperkuat dengan UU 34/2000 s.t.d.d UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Baca Juga: Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Setalah 2 dasarwarsa berjalan, terdapat perkembangan dan dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk itu, melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah berencana menyesuaikan ketentuan terkait dengan desentralisasi fiskal dan pajak daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Adapun salah satu terobosan yang diusulkan adalah penerapan skema opsen pajak. Ada 3 jenis pajak daerah yang memperkenalkan opsen pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Lantas, apa itu opsen pajak?

Definisi

MENGACU pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), opsen adalah tambahan pajak menurut persentase tertentu, biasanya untuk kepentingan kas pemerintah daerah. Selaras dengan itu, RUU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

Baca Juga: Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Sebagai suatu pungutan tambahan, subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang ditumpangi (diopsenkan). Begitu pula dengan objek pajak opsen juga mengikuti objek pajak yang diopsenkan. Misalnya, wajib dan objek pajak opsen BBNKB sama dengan wajib dan objek BBNKB.

Namun, berbeda dengan pajak pada umumnya, opsen tidak dikenakan berdasarkan pada nilai transaksi atau nilai objek pajak. Adapun dasar pengenaan opsen adalah besaran pajak terutang yang diopsenkan. Hal ini berarti cara menghitung opsen adalah tarif opsen dikalikan besaran pajak yang diopsenkan.

Contohnya, apabila pemerintah menetapkan tarif opsen BBNKB sebesar 30% maka tarif tersebut dikalikan dengan besaran BBNKB terutang (tarif BBNKB dikalikan dasar pengenaan pajak). Dengan demikian, adanya opsen BBNKB membuat beban wajib pajak bertambah maksimal 6% (tarif opsen 30% dikali tarif maksimal BBNKB 20%).

Baca Juga: Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Namun, dalam RUU HKPD, pemerintah berencana menurunkan tarif PKB, BBNKB, dan MBLB. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan agar beban wajib pajak tidak bertambah secara siginifikan, bahkan relatif tetap.

Selain itu, guna menyederhanakan administrasi, opsen akan dipungut secara bersamaan dengan pajak yang diopsenkan. Adapun penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah.

Sementara itu, skema opsen PKB dan BBNKB pada hakikatnya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Pasalnya, mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota selama ini menimbulkan masalah keterlambatan karena disalurkan secara periodik.

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Untuk itu, skema opsen diperkenalkan dengan tujuan agar ketika wajib pajak membayar pajak provinsi seketika bagian kabupaten/kota atas pajak tersebut dapat diterima secara paralel. Begitu pula sebaliknya agar opsen MBLB dari pajak kabupaten/kota kepada provinsi dapat diterima tepat waktu.

Skema opsen sebelumnya sempat diajukan pemerintah melalui RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada 2018. Selain itu, skema opsen juga pernah diterapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah sampai dengan 1997, di antaranya opsen pajak penjualan bensin dan opsen pajak rumah tangga.

Dalam lanskap internasional, skema opsen pajak serupa dengan istilah piggyback tax. Secara ringkas, piggyback tax adalah pajak yang dirancang sebagai persentase tertentu dari pajak lain (Sarokin, 2020).

Baca Juga: Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Sementara itu, Garner Jr (1975) mendefinisikan piggyback tax sebagai pemungutan pajak oleh satu tingkat pemerintahan untuk kepentingan tingkat pemerintah yang lain. Misalnya di Amerika Serikat, pemerintahan negara bagian memungut pajak sekian persen di atas pajak penghasilan negara federal (Lohman, 2003).

Di sisi lain, McLure, Charles E (1983) mendefinisikan piggyback tax sebagai kewenangan pemerintah daerah untuk mengenakan pajak atas basis pajak nasional di samping pajak yang sudah dikenakan pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam satu basis pajak dikenakan 2 macam tarif pajak.

Simpulan

INTINYA, opsen pajak adalah pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu atas suatu jenis pajak. Sebagai suatu pungutan tambahan, dasar pengenaan pajak opsen adalah besaran pajak yang diopsenkan. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, opsen pajak, pajak daerah, RUU HKPD, kebijakan pajak, PDRD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur Portal Layanan di DJP Online

Jum'at, 28 Januari 2022 | 15:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta TA Punya Harta Belum Dilaporkan, Ini Konsekuensi Tak Ikut PPS