Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Opsen Pajak?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Opsen Pajak?

DESENTRALISASI fiskal, secara ringkas, merupakan pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengambil keputusan di bidang fiskal. Wewenang tersebut meliputi pengaturan atas aspek penerimaan dan pengeluaran.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya UU 25/1999. Namun, era desentralisasi fiskal baru efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Dalam perkembangannya, UU 25/1999 dicabut dan digantikan dengan UU 33/2004.

Pada dasarnya, UU 25/1999 dan UU 33/2004 mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah. Kewenangan itu diperkuat dengan UU 34/2000 s.t.d.d UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Setalah 2 dasarwarsa berjalan, terdapat perkembangan dan dinamika pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk itu, melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah berencana menyesuaikan ketentuan terkait dengan desentralisasi fiskal dan pajak daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Adapun salah satu terobosan yang diusulkan adalah penerapan skema opsen pajak. Ada 3 jenis pajak daerah yang memperkenalkan opsen pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Lantas, apa itu opsen pajak?

Definisi

MENGACU pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), opsen adalah tambahan pajak menurut persentase tertentu, biasanya untuk kepentingan kas pemerintah daerah. Selaras dengan itu, RUU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

Baca Juga: Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Sebagai suatu pungutan tambahan, subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang ditumpangi (diopsenkan). Begitu pula dengan objek pajak opsen juga mengikuti objek pajak yang diopsenkan. Misalnya, wajib dan objek pajak opsen BBNKB sama dengan wajib dan objek BBNKB.

Namun, berbeda dengan pajak pada umumnya, opsen tidak dikenakan berdasarkan pada nilai transaksi atau nilai objek pajak. Adapun dasar pengenaan opsen adalah besaran pajak terutang yang diopsenkan. Hal ini berarti cara menghitung opsen adalah tarif opsen dikalikan besaran pajak yang diopsenkan.

Contohnya, apabila pemerintah menetapkan tarif opsen BBNKB sebesar 30% maka tarif tersebut dikalikan dengan besaran BBNKB terutang (tarif BBNKB dikalikan dasar pengenaan pajak). Dengan demikian, adanya opsen BBNKB membuat beban wajib pajak bertambah maksimal 6% (tarif opsen 30% dikali tarif maksimal BBNKB 20%).

Baca Juga: Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Namun, dalam RUU HKPD, pemerintah berencana menurunkan tarif PKB, BBNKB, dan MBLB. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan agar beban wajib pajak tidak bertambah secara siginifikan, bahkan relatif tetap.

Selain itu, guna menyederhanakan administrasi, opsen akan dipungut secara bersamaan dengan pajak yang diopsenkan. Adapun penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah.

Sementara itu, skema opsen PKB dan BBNKB pada hakikatnya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Pasalnya, mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota selama ini menimbulkan masalah keterlambatan karena disalurkan secara periodik.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Untuk itu, skema opsen diperkenalkan dengan tujuan agar ketika wajib pajak membayar pajak provinsi seketika bagian kabupaten/kota atas pajak tersebut dapat diterima secara paralel. Begitu pula sebaliknya agar opsen MBLB dari pajak kabupaten/kota kepada provinsi dapat diterima tepat waktu.

Skema opsen sebelumnya sempat diajukan pemerintah melalui RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada 2018. Selain itu, skema opsen juga pernah diterapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah sampai dengan 1997, di antaranya opsen pajak penjualan bensin dan opsen pajak rumah tangga.

Dalam lanskap internasional, skema opsen pajak serupa dengan istilah piggyback tax. Secara ringkas, piggyback tax adalah pajak yang dirancang sebagai persentase tertentu dari pajak lain (Sarokin, 2020).

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Sementara itu, Garner Jr (1975) mendefinisikan piggyback tax sebagai pemungutan pajak oleh satu tingkat pemerintahan untuk kepentingan tingkat pemerintah yang lain. Misalnya di Amerika Serikat, pemerintahan negara bagian memungut pajak sekian persen di atas pajak penghasilan negara federal (Lohman, 2003).

Di sisi lain, McLure, Charles E (1983) mendefinisikan piggyback tax sebagai kewenangan pemerintah daerah untuk mengenakan pajak atas basis pajak nasional di samping pajak yang sudah dikenakan pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam satu basis pajak dikenakan 2 macam tarif pajak.

Simpulan

INTINYA, opsen pajak adalah pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu atas suatu jenis pajak. Sebagai suatu pungutan tambahan, dasar pengenaan pajak opsen adalah besaran pajak yang diopsenkan. (kaw)

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, opsen pajak, pajak daerah, RUU HKPD, kebijakan pajak, PDRD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 10:00 WIB
KABUPATEN KARANGASEM

Pajak Galian C Jadi Tumpuan, Pemda Perketat Pengawasan

Senin, 27 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak