Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Apa Itu Land Value Tax (LVT)?

0
0
Ilustrasi

SETIAP negara memiliki beragam jenis bentuk pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Land Value Tax (LVT) merupakan salah satu jenisnya. Ide penggunaan LVT ini telah dicetuskan sejak lebih dari 150 tahun silam, dan sudah lebih dari 30 negara di seluruh dunia menerapkan LVT.

LVT merupakan pajak atas nilai tanah yang menjadi alternatif dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan karakteristik yang berbeda, sebab LVT hanya melihat nilai dari lahan tanpa memerhatikan nilai bangunan maupun pemanfaatan lahan tersebut.

Artinya, tidak ada jumlah pajak yang berbeda baik jika tanah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau dibiarkan menganggur. Bagi pemilik tanah menganggur, LVT akan memberikan beban yang progresif karena pemilik tidak memiliki manfaat atau penghasilan apapun dari tanah tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Ekspor Jasa Kena Pajak?

Ilustrasinya, pada dua bidang tanah di lokasi yang sama, di atas tanah yang pertama dibangun gedung bertingkat, sedangkan yang lain dibiarkan kosong. Besaran LVT yang harus dibayarkan masing-masing pemilik tanah itu sama. Namun, bagi pemilik tanah yang kosong, LVT tentu akan terasa lebih berat.

Dengan cara kerja seperti itu, LVT dapat mendorong alokasi pemanfaatan tanah yang lebih baik, menghindari penumpukan tanah menganggur. Pada gilirannya, pemanfaatan tanah tersebut akan mengundang investasi, tenaga kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran mengenai perlunya LVT dipopulerkan terutama oleh Henry George (1839-1897) melalui risalahnya yang paling terkenal, Progress and Poverty (1879). Risalahnya inilah yang memengaruhi berbagai negara di dunia untuk menerapkan LVT.

Baca Juga: Memahami Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

(Baca: Begini Sejarah Lahirnya LVT)

George berpendapat bahwa nilai tanah tergantung pada kualitas alami yang dikombinasikan dengan aktivitas ekonomi, termasuk investasi publik. Sewa atas tanah yang bernilai ekonomis itu merupakan sumber terbaik dari penerimaan pajak.

Menurut Dye dan England (2010), LVT juga bersifat netral karena tidak mendistorsi keputusan jenis dan besaran investasi atas lahan. Berbeda dengan hampir seluruh pajak lainnya, LVT tidak bersifat menghambat, melainkan justru mendorong produktivitas ekonomi.

Baca Juga: Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Secara umum, LVT merupakan pungutan pajak yang bersifat berkala (tahunan). Selain itu, LVT menjadi salah satu alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung tujuan pembangunan negara. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah, perencana kota dan masyarakat.

Terdapat tiga komponen utama yang diperlukan untuk menentukan basis dari LVT, yaitu sebagai berikut:

  • Menetapkan pemilik atas tanah, karena LVT dikenakan pada pemilik tanah bukan yang menempati tanah tersebut.
  • Melakukan survei atas penggunaan lahan dan mengidentifikasi penggunaan dari setiap lahan.
  • Penilaian tanah pada umumya dilakukan berdasarkan penggunaannya. Namun, pada sebagian tanah yang belum digunakan, penilaian dilakukan berdasarkan lokasi tanah tersebut berada, atau berdasarkan fungsi komersil atas potensi penggunaan tanah tersebut di masa depan.* (Berbagai sumber)
Baca Juga: Memahami Fenomena Tax Exile

Artinya, tidak ada jumlah pajak yang berbeda baik jika tanah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau dibiarkan menganggur. Bagi pemilik tanah menganggur, LVT akan memberikan beban yang progresif karena pemilik tidak memiliki manfaat atau penghasilan apapun dari tanah tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Ekspor Jasa Kena Pajak?

Ilustrasinya, pada dua bidang tanah di lokasi yang sama, di atas tanah yang pertama dibangun gedung bertingkat, sedangkan yang lain dibiarkan kosong. Besaran LVT yang harus dibayarkan masing-masing pemilik tanah itu sama. Namun, bagi pemilik tanah yang kosong, LVT tentu akan terasa lebih berat.

Dengan cara kerja seperti itu, LVT dapat mendorong alokasi pemanfaatan tanah yang lebih baik, menghindari penumpukan tanah menganggur. Pada gilirannya, pemanfaatan tanah tersebut akan mengundang investasi, tenaga kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran mengenai perlunya LVT dipopulerkan terutama oleh Henry George (1839-1897) melalui risalahnya yang paling terkenal, Progress and Poverty (1879). Risalahnya inilah yang memengaruhi berbagai negara di dunia untuk menerapkan LVT.

Baca Juga: Memahami Konsep Capital Gains sebagai Penghasilan

(Baca: Begini Sejarah Lahirnya LVT)

George berpendapat bahwa nilai tanah tergantung pada kualitas alami yang dikombinasikan dengan aktivitas ekonomi, termasuk investasi publik. Sewa atas tanah yang bernilai ekonomis itu merupakan sumber terbaik dari penerimaan pajak.

Menurut Dye dan England (2010), LVT juga bersifat netral karena tidak mendistorsi keputusan jenis dan besaran investasi atas lahan. Berbeda dengan hampir seluruh pajak lainnya, LVT tidak bersifat menghambat, melainkan justru mendorong produktivitas ekonomi.

Baca Juga: Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Secara umum, LVT merupakan pungutan pajak yang bersifat berkala (tahunan). Selain itu, LVT menjadi salah satu alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mendukung tujuan pembangunan negara. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah, perencana kota dan masyarakat.

Terdapat tiga komponen utama yang diperlukan untuk menentukan basis dari LVT, yaitu sebagai berikut:

  • Menetapkan pemilik atas tanah, karena LVT dikenakan pada pemilik tanah bukan yang menempati tanah tersebut.
  • Melakukan survei atas penggunaan lahan dan mengidentifikasi penggunaan dari setiap lahan.
  • Penilaian tanah pada umumya dilakukan berdasarkan penggunaannya. Namun, pada sebagian tanah yang belum digunakan, penilaian dilakukan berdasarkan lokasi tanah tersebut berada, atau berdasarkan fungsi komersil atas potensi penggunaan tanah tersebut di masa depan.* (Berbagai sumber)
Baca Juga: Memahami Fenomena Tax Exile
Topik : kamus pajak, land value tax, lvt, pajak tanah progresif
artikel terkait
Selasa, 07 Juni 2016 | 11:58 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 14 Juni 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 24 Oktober 2016 | 13:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 02 Mei 2019 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 13 Juni 2019 | 17:50 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 09 Mei 2019 | 16:18 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 02 Mei 2019 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 25 April 2019 | 17:39 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 18 April 2019 | 17:32 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 28 Maret 2019 | 17:50 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 28 Februari 2019 | 16:41 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 21 Februari 2019 | 15:35 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 14 Februari 2019 | 16:38 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 07 Februari 2019 | 18:55 WIB
KAMUS PAJAK