Review
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu Hak Mendahulu?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Hak Mendahulu?

NEGARA mempunyai kewajiban menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Mandat itu membuat negara membutuhkan sumber pendanaan yang salah satunya dihimpun dari pajak.

Kewenangan memungut pajak telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak baik secara persuasif maupun secara represif.

Selain itu, negara juga memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak preferensi atau hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak untuk pemenuhan utang pajak. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan hak mendahulu?

Baca Juga: Apa Itu Biaya Jabatan?

Definisi
ISTILAH hak mendahulu sebetulnya serupa dengan preferential debt for tax yang dalam IBFD International Tax Glossary (2015) dijabarkan sebagai berikut:

“Karena pajak adalah utang kepada negara, dalam kondisi tertentu, undang-undang pajak atau aturan komersial biasanya menyatakan utang pajak lebih diutamakan dari utang lainnya. Misalnya dalam kasus kebangkrutan, likuidasi perusahaan, atau urusan administrasi bagi orang yang meninggal”

Di Indonesia dasar hukum hak mendahulu untuk utang pajak tercantum dalam Pasal 21 UU KUP, Pasal 26 PP No.80/2007, Pasal 19 UU No.19/2000, dan Pasal 1134 dan Pasal 1137 KUH Perdata. Kendati tersebar dalam beberapa beleid, tidak ada pasal yang menjelaskan definisi hak mendahulu.

Baca Juga: Apa Itu Authorized Economic Operator (AEO)?

Namun, apabila merujuk padal Pasal 21 UU KUP maka dapat disimpulkan definisi dari hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum.

Hal ini berarti apabila penanggung pajak mempunyai tunggakan pajak, maka dengan hak mendahulu ini, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain.

Hak tersebut membuat pembayaran kepada kreditur lain baru bisa diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Adapun utang pajak tersebut meliputi pokok pajak serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak

Baca Juga: Apa Itu DBH Pajak?

Hak mendahulu juga berlaku apabila barang milik penanggung pajak tersebut telah dilakukan penyitaan. Dengan demikian, dalam hal terjadi lelang maka pihak yang melakukan pelelangan wajib mendahulukan hasil lelang tersebut untuk pelunasan utang pajak.

Bahkan hak mendahulu ini berlaku apabila wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, ataupun dilikuidasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan:

“Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut”

Baca Juga: Apa Itu Safeguard?

Berdasarkan ketentuan ini maka kedudukan utang pajak merupakan sesuatu yang istimewa. Bahkan posisi istimewa tersebut dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen.

Kreditur Preferen
SECARA umum kreditur preferen merupakan kreditur yang didahulukan karena memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen membuatnya mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dibandingkan kreditur lain.

Kendati melebihi segala hak mendahulu lainnya, hak mendahulu untuk utang pajak tidak berlaku terhadap tiga hal. Pertama, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

Baca Juga: Apa Itu e-PHTB?

Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Ketiga, biaya perkara, yang hanya disebabkan pelelangan dan penyelesaian warisan. Hal ini berarti hasil penjualan/lelang harus digunakan untuk membayar biaya itu terlebih dahulu dan sisanya untuk melunasi utang pajak.

Namun, konteks negara sebagai kreditur preferen dalam pembagian harta sempat menjadi polemik. Pasalnya, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan juga menyatakan upah dan hak lain pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

Terkait dengan hal tersebut dapat merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengharuskan pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan dalam kasus kepailitan . Meski demikian, mahkamah menilai hak lain yang dimiliki pekerja tidak sama dengan upah.

Baca Juga: Apa Itu MITA Kepabeanan?

Adanya putusan ini membuat kewajiban/ tagihan terhadap negara termasuk kedudukan utang pajak berada pada tingkat setelah upah. Namun, hak lain yang dimiliki pekerja berada di bawah peringkat kreditor separatis.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan majelis hakim yang memandang negara masih memiliki sumber penghasilan lain. Sementara itu, buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya.

Simpulan
HAK mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak ini membuat hasil penjualan/lelang atas barang-barang milik penanggung pajak harus digunakan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Faktur Pajak Digunggung?

Topik : hak mendahulu, posisi negara, utang pajak, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 17 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 22 September 2020 | 17:15 WIB
PP 50/2020
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024