Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Hak Mendahulu?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Hak Mendahulu?

NEGARA mempunyai kewajiban menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Mandat itu membuat negara membutuhkan sumber pendanaan yang salah satunya dihimpun dari pajak.

Kewenangan memungut pajak telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak baik secara persuasif maupun secara represif.

Selain itu, negara juga memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak preferensi atau hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak untuk pemenuhan utang pajak. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan hak mendahulu?

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Definisi
ISTILAH hak mendahulu sebetulnya serupa dengan preferential debt for tax yang dalam IBFD International Tax Glossary (2015) dijabarkan sebagai berikut:

“Karena pajak adalah utang kepada negara, dalam kondisi tertentu, undang-undang pajak atau aturan komersial biasanya menyatakan utang pajak lebih diutamakan dari utang lainnya. Misalnya dalam kasus kebangkrutan, likuidasi perusahaan, atau urusan administrasi bagi orang yang meninggal”

Di Indonesia dasar hukum hak mendahulu untuk utang pajak tercantum dalam Pasal 21 UU KUP, Pasal 26 PP No.80/2007, Pasal 19 UU No.19/2000, dan Pasal 1134 dan Pasal 1137 KUH Perdata. Kendati tersebar dalam beberapa beleid, tidak ada pasal yang menjelaskan definisi hak mendahulu.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Namun, apabila merujuk padal Pasal 21 UU KUP maka dapat disimpulkan definisi dari hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum.

Hal ini berarti apabila penanggung pajak mempunyai tunggakan pajak, maka dengan hak mendahulu ini, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain.

Hak tersebut membuat pembayaran kepada kreditur lain baru bisa diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Adapun utang pajak tersebut meliputi pokok pajak serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak

Baca Juga: Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

Hak mendahulu juga berlaku apabila barang milik penanggung pajak tersebut telah dilakukan penyitaan. Dengan demikian, dalam hal terjadi lelang maka pihak yang melakukan pelelangan wajib mendahulukan hasil lelang tersebut untuk pelunasan utang pajak.

Bahkan hak mendahulu ini berlaku apabila wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, ataupun dilikuidasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan:

“Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut”

Baca Juga: Apa Itu Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih?

Berdasarkan ketentuan ini maka kedudukan utang pajak merupakan sesuatu yang istimewa. Bahkan posisi istimewa tersebut dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen.

Kreditur Preferen
SECARA umum kreditur preferen merupakan kreditur yang didahulukan karena memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen membuatnya mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dibandingkan kreditur lain.

Kendati melebihi segala hak mendahulu lainnya, hak mendahulu untuk utang pajak tidak berlaku terhadap tiga hal. Pertama, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

Baca Juga: Apa Itu Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)?

Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Ketiga, biaya perkara, yang hanya disebabkan pelelangan dan penyelesaian warisan. Hal ini berarti hasil penjualan/lelang harus digunakan untuk membayar biaya itu terlebih dahulu dan sisanya untuk melunasi utang pajak.

Namun, konteks negara sebagai kreditur preferen dalam pembagian harta sempat menjadi polemik. Pasalnya, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan juga menyatakan upah dan hak lain pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

Terkait dengan hal tersebut dapat merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengharuskan pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan dalam kasus kepailitan . Meski demikian, mahkamah menilai hak lain yang dimiliki pekerja tidak sama dengan upah.

Baca Juga: Otoritas Ungkap Utang Pajak Mantan Pemain Sepak Bola Barcelona Ini

Adanya putusan ini membuat kewajiban/ tagihan terhadap negara termasuk kedudukan utang pajak berada pada tingkat setelah upah. Namun, hak lain yang dimiliki pekerja berada di bawah peringkat kreditor separatis.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan majelis hakim yang memandang negara masih memiliki sumber penghasilan lain. Sementara itu, buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya.

Simpulan
HAK mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak ini membuat hasil penjualan/lelang atas barang-barang milik penanggung pajak harus digunakan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu. (Bsi)

Baca Juga: Waduh, Ratusan Mobil dan Motor Pemkab Nunggak Pajak Kendaraan

Topik : hak mendahulu, posisi negara, utang pajak, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 November 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keterangan Bebas PPN atas BKP Strategis?

Rabu, 17 November 2021 | 16:19 WIB
RESENSI BUKU

Kupas Tuntas Penyelesaian Utang Pajak Saat Usaha Mengalami Kepailitan

Selasa, 16 November 2021 | 11:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan?

Senin, 15 November 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Aplikasi M-Pajak?

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan