KAMUS PAJAK

Apa Itu Hak Mendahulu?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
Apa Itu Hak Mendahulu?

NEGARA mempunyai kewajiban menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Mandat itu membuat negara membutuhkan sumber pendanaan yang salah satunya dihimpun dari pajak.

Kewenangan memungut pajak telah diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak baik secara persuasif maupun secara represif.

Selain itu, negara juga memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak preferensi atau hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak untuk pemenuhan utang pajak. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan hak mendahulu?

Baca Juga:
Tak Setor PPN Rp 525 Juta, 3 Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Definisi
ISTILAH hak mendahulu sebetulnya serupa dengan preferential debt for tax yang dalam IBFD International Tax Glossary (2015) dijabarkan sebagai berikut:

“Karena pajak adalah utang kepada negara, dalam kondisi tertentu, undang-undang pajak atau aturan komersial biasanya menyatakan utang pajak lebih diutamakan dari utang lainnya. Misalnya dalam kasus kebangkrutan, likuidasi perusahaan, atau urusan administrasi bagi orang yang meninggal”

Di Indonesia dasar hukum hak mendahulu untuk utang pajak tercantum dalam Pasal 21 UU KUP, Pasal 26 PP No.80/2007, Pasal 19 UU No.19/2000, dan Pasal 1134 dan Pasal 1137 KUH Perdata. Kendati tersebar dalam beberapa beleid, tidak ada pasal yang menjelaskan definisi hak mendahulu.

Baca Juga:
Tindaklanjuti Tunggakan Pajak, KPP Minta Bank Telusuri Rekening WP

Namun, apabila merujuk padal Pasal 21 UU KUP maka dapat disimpulkan definisi dari hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum.

Hal ini berarti apabila penanggung pajak mempunyai tunggakan pajak, maka dengan hak mendahulu ini, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain.

Hak tersebut membuat pembayaran kepada kreditur lain baru bisa diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Adapun utang pajak tersebut meliputi pokok pajak serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak

Baca Juga:
Kemplang Pajak, Terdakwa Dijatuhi Vonis Denda Rp 16 Miliar

Hak mendahulu juga berlaku apabila barang milik penanggung pajak tersebut telah dilakukan penyitaan. Dengan demikian, dalam hal terjadi lelang maka pihak yang melakukan pelelangan wajib mendahulukan hasil lelang tersebut untuk pelunasan utang pajak.

Bahkan hak mendahulu ini berlaku apabila wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, ataupun dilikuidasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan:

“Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut”

Baca Juga:
Ada 29.000 WP Masih Menunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Imbauan Ini

Berdasarkan ketentuan ini maka kedudukan utang pajak merupakan sesuatu yang istimewa. Bahkan posisi istimewa tersebut dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen.

Kreditur Preferen
SECARA umum kreditur preferen merupakan kreditur yang didahulukan karena memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen membuatnya mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dibandingkan kreditur lain.

Kendati melebihi segala hak mendahulu lainnya, hak mendahulu untuk utang pajak tidak berlaku terhadap tiga hal. Pertama, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

Baca Juga:
WP Ini Terima Aset Sitaan Berupa Sertifikat Tanah Usai Bayar Tunggakan

Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Ketiga, biaya perkara, yang hanya disebabkan pelelangan dan penyelesaian warisan. Hal ini berarti hasil penjualan/lelang harus digunakan untuk membayar biaya itu terlebih dahulu dan sisanya untuk melunasi utang pajak.

Namun, konteks negara sebagai kreditur preferen dalam pembagian harta sempat menjadi polemik. Pasalnya, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan juga menyatakan upah dan hak lain pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

Terkait dengan hal tersebut dapat merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengharuskan pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan dalam kasus kepailitan . Meski demikian, mahkamah menilai hak lain yang dimiliki pekerja tidak sama dengan upah.

Baca Juga:
Selesaikan Piutang Pajak Daerah, Pemkot Bakal Gandeng Kejaksaan

Adanya putusan ini membuat kewajiban/ tagihan terhadap negara termasuk kedudukan utang pajak berada pada tingkat setelah upah. Namun, hak lain yang dimiliki pekerja berada di bawah peringkat kreditor separatis.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan majelis hakim yang memandang negara masih memiliki sumber penghasilan lain. Sementara itu, buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya.

Simpulan
HAK mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak ini membuat hasil penjualan/lelang atas barang-barang milik penanggung pajak harus digunakan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 15 Maret 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP SUMSELBABEL

Tak Setor PPN Rp 525 Juta, 3 Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 13 Maret 2024 | 12:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Batu Bata?

Selasa, 12 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pemblokiran Berbasis Data Utang Pajak, Revisi Aturan Bakal Terbit

Senin, 11 Maret 2024 | 10:30 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Pencegahan dalam Penagihan Pajak?

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji

Selasa, 19 Maret 2024 | 13:33 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Penyediaan Jaringan Listrik dan Air