BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Mulai tahun lalu, organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ditjen Pajak (DJP) diperkuat.
Sesuai dengan penjelasan dalam Laporan Tahunan 2020 DJP, penguatan dilakukan dengan menambah tugas pengumpulan serta penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan. Kemudian, DJP juga membedakan unit seksi yang melakukan pengawasan.
“Pembedaan unit seksi yang melakukan pengawasan wajib pajak strategis penentu penerimaan dan wajib pajak lainnya berbasis penguasaan wilayah,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (27/10/2021).
Wajib pajak dengan porsi pembayaran yang besar di KPP Pratama diawasi account representative (AR) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. Sementara AR pada seksi lainnya fokus melakukan penggalian potensi serta melakukan penguasaan wilayah secara menyeluruh atas wajib pajak lainnya.
Melalui segmentasi pengawasan ini, sambung DJP, AR diharapkan dapat berkonsentrasi dalam pengawasan baik terhadap wajib pajak yang belum tergali maupun wajib pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.
“Pada akhirnya, KPP Pratama menjadi lebih fokus menangani kewilayahan dalam rangka pengembangan basis pemajakan dan cara kerja pada fungsi pengawasan berubah secara signifikan,” imbuh DJP.
DJP menekankan penguasaan atas informasi tidak hanya terbatas kepada subjek dan objek pajak yang sudah terdaftar di KPP. Penguasaan informasi juga berlaku atas subjek dan objek pajak yang berada di wilayah kerja KPP yang tersebut. Simak pula 'Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi'.
Pengawasan berbasis kewilayahan ini melalui sejumlah prosedur mulai dari assignment wilayah, assignment wajib pajak, hingga kegiatan pengawasan. Dalam kegiatan pengawasan juga ada tindak lanjut pengawasan baik terhadap wajib pajak baik yang telah maupun belum memiliki NPWP. (kaw)
