Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

A+
A-
6
A+
A-
6
Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Setiap data dan informasi yang didapatkan dari kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan akan diolah lagi oleh Ditjen Pajak (DJP).

KPP Pratama diarahkan pada penguasaan wilayah yang mencakup penguasaan informasi, pendataan, serta pemetaan subjek dan objek pajak. Penguasaan dilakukan melalui produksi data serta pengawasan kepatuhan formal dan material Surat Pemberitahuan (SPT).

“Konsep penguasaan wilayah ini didasari pada semangat nilai sinergi,” tulis DJP dalam Laporan Tahunan 2020, dikutip pada Rabu (27/10/2021).

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Setiap data hasil produksi KPP Pratama yang bersumber dari kegiatan pengamatan wilayah, baik terhadap wajib pajak terdaftar maupun subjek pajak yang belum terdaftar, akan dikelola Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pengelolaan data yang dilakukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mencakup pengayaan dan analisis secara komprehensif. Dengan demikian, data atas satu wajib pajak dapat bersumber dari seluruh KPP secara nasional.

“Selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut,” tulis DJP. Simak pula Fokus Berharap Banyak dari Digitalisasi Administrasi Pajak.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Seperti diketahui, wajib pajak dengan porsi pembayaran yang besar di KPP Pratama diawasi account representative (AR) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II. AR pada seksi lainnya fokus melakukan penggalian potensi serta melakukan penguasaan wilayah secara menyeluruh atas wajib pajak lainnya.

Melalui segmentasi pengawasan ini, AR diharapkan dapat berkonsentrasi dalam pengawasan baik terhadap wajib pajak yang belum tergali maupun wajib pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Simak ‘Ada Segmentasi Wajib Pajak yang Diawasi AR KPP Pratama, Ini Tujuannya’. (kaw)

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?
Topik : Laporan Tahunan DJP, pajak, pengawasan pajak, account representative, AR, Ditjen Pajak, DJP, KPP Pratama

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN KATINGAN

Dapat Surat dari Menteri Keuangan, Pemda Datangi KP2KP

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:00 WIB
KOTA SEMARANG

Sudah Bayar PBB-P2, Ratusan Wajib Pajak Ikut Undian Berhadiah

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil