BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PETALING JAYA, DDTCNews - Rencana pemerintah mengenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mulai 2024 dinilai akan membuat harga bawang mewah makin mahal.
Bendahara Umum Kamar Dagang dan Industri China di Malaysia Datuk Koong Lin Loong mengatakan kebijakan PPnBM akan secara langsung berdampak pada harga produk yang masuk kelompok mewah serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, persiapan penerapan PPnBM harus dilakukan secara hati-hati.
"Kami memerlukan lebih banyak waktu sebelum menerapkan pajak baru. Sebab, masih banyak hal juga yang perlu diselesaikan pemerintah," katanya, dikutip pada Senin (30/10/2023).
Koong mengatakan aspek penting dalam kebijakan PPnBM adalah menetapkan barang yang tergolong mewah. Sejauh ini, barang yang bakal dikenakan PPnBM antara lain mobil yang harganya di atas RM200.000 atau sekitar Rp665,9 juta, jam tangan dengan harga di atas RM20.000 atau Rp66,59 juta, dan perhiasan bernilai RM10.000 atau Rp33,29 juta ke atas.
Setelahnya, perlu dipikirkan pula mekanisme penerapan PPnBM agar adil dan efektif. Dalam hal ini, dia meminta pemerintah melibatkan pengusaha ketika menyusun undang-undang tentang PPnBM.
Koong menyebut PPnBM kabarnya akan mulai diterapkan pada 1 Mei 2024. Padahal, lanjutnya, pengenaan pajak baru tidak boleh terlalu terburu-buru.
Menurutnya, pengusaha membutuhkan waktu setidaknya 12 bulan sebelum implementasikan PPnBM karena jenis pajak ini sangat baru di Malaysia. Hal itu berbeda apabila pemerintah pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) yang sempat berlaku di negara tersebut.
"Dengan pajak baru ini, akan ada tarif yang berbeda karena usulannya adalah antara 5% dan 10%. Apabila operator melakukan kesalahan, mereka bisa terkena sanksi sehingga menambah biaya menjalankan usaha," ujarnya dilansir thestar.com.my.
Rencana pengenaan PPnBM disampaikan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim saat membacakan APBN 2024. PPnBM, atau di Malaysia akan disebut pajak barang bernilai tinggi (high value goods tax/HVGT), menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. (sap)
