Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu

Ilustrasi UN Tax Committee

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendorong berbagai inisiatif perpajakan internasional melalui United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (UN Tax Committee).

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardani menjadi perwakilan dari Indonesia untuk UN Tax Committee. Menurut Oka, Indonesia akan aktif dalam mengoptimalkan ruang kerja perpajakan internasional.

"Indonesia antara lain akan melanjutkan berbagai inisiatif dan mengoptimalkan ruang kerjasama untuk mendorong terwujudnya perpajakan yang fair dengan memerhatikan aspek implementasinya," katanya, dikutip pada Minggu (1/8/2021).

Baca Juga: Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Seperti diketahui, Sekjen PBB Antonio Guterres baru saja menunjuk 25 pakar perpajakan baru dari berbagai negara dalam keanggotaan UN Tax Committee untuk masa jabatan 2021 sampai dengan 2025.

UN Tax Committee merupakan komite di bawah naungan PBB yang menjalankan tugas merancang skema kebijakan perpajakan yang bersifat forward looking serta sejalan dengan perkembangan ekonomi dan digitalisasi ekonomi.

Komite ini memiliki peran untuk membantu negara-negara dalam memperluas basis pajak, menekan praktik penghindaran serta pengelakan pajak, memperkuat sistem administrasi pajak, serta mencegah double taxation dan double non-taxation.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Tidak seperti OECD Center for Tax Policy and Administration, mayoritas keanggotaan UN Tax Committee ini diisi oleh pakar-pakar perpajakan yang berasal dari negara-negara berkembang.

Selain Indonesia, UN Tax Committee juga dianggotai oleh pakar dari negara-negara berkembang seperti Pakistan, India, Nigeria, Malawi, Ghana, Zambia, Myanmar, Mauritania, Argentina, Ekuador, hingga Angola.

Meski demikian, terdapat pula perwakilan-perwakilan dari negara maju seperti Irlandia, Belanda, Kanada, Norwegia, Italia, hingga Swedia. (rig)

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Topik : UN Tax Committee, PBB, kebijakan pajak internasional, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 00:18 WIB
hadirnya Indonesia dalam komite perpajakan adalah untuk melihat perkembangan kebijkan pajak serta bertukar wawasan terkait implementasi kebijakan yang telah berhasil di negara tersebut dan kemudian dilakukan pengkajian kemungkinan dapat diterapkan di Indonesia
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak