Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ada Kriteria Pelaku Usaha PMSE yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN

A+
A-
4
A+
A-
4
Ada Kriteria Pelaku Usaha PMSE yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN

Ilustrasi. Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja online di salah satu situs belanja online di Depok, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). Ditjen Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Ada kriteria tertentu dari pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketentuan ini ada dalam PMK 48/2020. Dalam pasal 4 beleid tersebut ditegaskan pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Selain itu, kriteria lain yang juga bisa dipakai sebagai penentu pelaku usaha PMSE itu ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN PMSE adalah jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Baca Juga: E-Faktur 3.0 Berlaku Nasional Besok, DJP Kirim Email untuk 542.000 PKP

“Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses … ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 4 ayat (3) beleid yang mulai berlaku 1 Juli 2020 tersebut. Simak artikel ‘Mulai 1 Juli 2020, Pakai Barang Digital dari Luar Negeri Kena PPN’.

Namun, hingga saat ini, ambang batas (threshold) nilai transaksi dan/atau jumlah traffic tersebut belum ditetapkan. Dengan demikian, nantinya akan ada ketentuan teknis yang mengatur lebih detail terkait kriteria tersebut.

Adapun kewenangan penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, sesuai PMK 48/2020, dilimpahkan ke Dirjen Pajak. Dengan demikian, penunjukkan sebagai pemungut PPN PMSE ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Baca Juga: Implementasi Nasional e-Faktur 3.0 Mulai Besok, Ini Kata Dirjen Pajak

“Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE … mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya, demikian penggalan Pasal 4 ayat (6).

Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan. Nomor identitas ini dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun pelaku Usaha PMSE yang memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.

Baca Juga: Ada Menu Download Prepopulated Pajak Masukan di e-Faktur Web Based

Seperti diketahui, melalui beleid tersebut pemerintah mengenakan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. PPN tersebut nantinya dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk. Simak juga artikel ‘Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE’. (kaw)

Topik : barang digital, jasa digital, PMK 48/2020, PMSE, PPN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 11:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0