Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DPRD Tolak Pajak Penerangan Jalan Naik

0
0

BINTAN, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan menolak usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan utuk menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 2% menjadi 7%. DPRD Bintan menilai kenaikan PPJ akan menyusahkan masyarakat Bintan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah DPRD Bintan Raja Miskal mencoba memberi beberapa saran untuk menghemat pengeluaran pemerintah tanpa harus menaikkan PPJ, antara lain dengan memasang KWh listrik setiap jarak tertentu pada lampu penerangan jalan.

“Dengan begini, tagihan listrik untuk lampu jalan yang dibayarkan Pemkab Bintan ke PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) dapat dihitung dengan rinci bedasarkan penggunaan listrik dari KWh yang dipasang,” ujar Raja, kemarin (20/7).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Selain itu, DPRD  juga menyarankan perubahan pada jenis lampu yang digunakan, yaitu dari bola lampu menjadi LED. Sebab lampu LED jauh lebih irit ketimbang menggunakan bola lampu biasa. Dengan mempertimbangkan usulan tersebut, DPRD meminta Pemkab Banten untuk mengkaji lebih dalam atas rencana kenaikan PPJ.

Pemkab Bintan bukan hanya meningkatkan PPJ saja, melainkan juga menaikkan pajak untuk hiburan lain selain pagelaran kesenian tradisional menjadi 10%. Begitu pula untuk tempat hiburan seperti klub malam, diskotik, tempat karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenis lainnya naik menjadi 15%.

Selain itu, seperti dikutip melalui batampos.co.id, Pemkab Bintan juga ingin menaikkan kesenian tradisional menjadi 2,5%. Namun usulan  ini juga ditolak oleh DPRD. Raja berpendapat kenaikan pajak untuk hiburan tradisional akan memudarkan tradisi kesenian lokal. DPRD justru memutuskan untuk menggratiskan pajak atas kesenian daerah.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Saya juga menolak keras jika Pemkab Bintan terapkan pajak hiburan kesenian tradisional. Karena menaikan pajak sama saja mematikan kelestarian kesenian tradisional khususnya di Bintan,” pungkas Raja. (Amu)

“Dengan begini, tagihan listrik untuk lampu jalan yang dibayarkan Pemkab Bintan ke PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) dapat dihitung dengan rinci bedasarkan penggunaan listrik dari KWh yang dipasang,” ujar Raja, kemarin (20/7).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Selain itu, DPRD  juga menyarankan perubahan pada jenis lampu yang digunakan, yaitu dari bola lampu menjadi LED. Sebab lampu LED jauh lebih irit ketimbang menggunakan bola lampu biasa. Dengan mempertimbangkan usulan tersebut, DPRD meminta Pemkab Banten untuk mengkaji lebih dalam atas rencana kenaikan PPJ.

Pemkab Bintan bukan hanya meningkatkan PPJ saja, melainkan juga menaikkan pajak untuk hiburan lain selain pagelaran kesenian tradisional menjadi 10%. Begitu pula untuk tempat hiburan seperti klub malam, diskotik, tempat karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenis lainnya naik menjadi 15%.

Selain itu, seperti dikutip melalui batampos.co.id, Pemkab Bintan juga ingin menaikkan kesenian tradisional menjadi 2,5%. Namun usulan  ini juga ditolak oleh DPRD. Raja berpendapat kenaikan pajak untuk hiburan tradisional akan memudarkan tradisi kesenian lokal. DPRD justru memutuskan untuk menggratiskan pajak atas kesenian daerah.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Saya juga menolak keras jika Pemkab Bintan terapkan pajak hiburan kesenian tradisional. Karena menaikan pajak sama saja mematikan kelestarian kesenian tradisional khususnya di Bintan,” pungkas Raja. (Amu)

Topik : pajak daerah, pajak penerangan jalan, bintan
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:55 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Juni 2019 | 19:55 WIB
KABUPATEN BEKASI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kamis, 13 Juni 2019 | 19:37 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU