PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB

JAKARTA, DDTCNews - DDTC Academy dan DDTCNews kembali berkolaborasi memproduksi konten Pajak dalam Berita. Konten video singkat berdurasi kurang dari 3 menit ini dirilis di akun YouTube DDTC Indonesia.

Video berjudul WP Belum Diaudit Memiliki Risiko Lebih Tinggi dan NPWP Bendahara Dihapus ini memuat rangkuman berita pajak terpopuler sepekan dalam kurun waktu 9 – 15 September 2021.

Baca Juga:
Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Salah satu topik yang dibahas dalam video kali ini adalah temuan Ditjen Pajak (DJP) bahwa wajib pajak yang laporan keuangannya belum diaudit memiliki risiko kepatuhan lebih tinggi.

Selain itu, ada pula rangkuman berita Dirjen Pajak menghapus NPWP bendahara dari sistem administrasi DJP.

Dengan tampilan visual yang menarik untuk disimak, Pajak dalam Berita dapat menjadi salah satu tontonan yang bisa dijadikan masyarakat pajak sebagai sarana menambah wawasan perpajakan.

Baca Juga:
Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Seperti apa rangkuman berita pajak populer sepekan kali ini? Saksikan dalam channel YouTube DDTC Indonesia di sini.

Tertarik untuk memperoleh konten menarik mengenai edukasi perpajakan lainnya?

Ikuti akun sosial media DDTC Academy berikut ini, Instagram (@ddtcacademy), Facebook (DDTC Academy), Twitter (@ddtcacademy), Telegram Channel (DDTCAcademy), dan LinkedIn Group (DDTC Academy). (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Omzet Belum Tembus Rp 4,8 Miliar, Rumah Makan Padang Kukuh Ajukan PKP

BERITA PILIHAN

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak