Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

WP Punya Hubungan dengan Badan Usaha Asing, Fiskus Minta Klarifikasi

A+
A-
1
A+
A-
1
WP Punya Hubungan dengan Badan Usaha Asing, Fiskus Minta Klarifikasi

Ilustrasi.

DENPASAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar melakukan kunjungan ke salah satu wajib pajak yang bergerak di bidang usaha manajemen perhotelan untuk vila dan cottage di Jalan Semer, Badung pada 13 September 2022.

Kepala Seksi Pengawasan VI Ketut Sudarmada mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk kegiatan penggalian potensi melalui pembaruan profil dan konfirmasi wajib pajak yang menjalankan manajemen perhotelan.

“Pelaksanaan kunjungan dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai jasa-jasa manajemen yang dijalankan oleh wajib pajak yang dikunjungi,” katanya dikutip dari laman Ditjen Pajak (DJP), Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Selain itu, lanjut Ketut, petugas dalam kunjungan tersebut juga meminta klarifikasi terkait dengan hubungan wajib pajak dengan badan usaha yang berada di luar negeri berkenaan adanya data yang ada di sistem perpajakan DJP.

Dia juga berharap wajib pajak yang bergerak di bidang jasa manajemen perhotelan dapat menjelaskan secara terperinci perihal penghasilan dan pengeluaran dalam laporan perpajakan. Menurutnya, laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan dapat membuat wajib pajak terhindar dari sanksi.

"Laporan perpajakan yang sesuai ketentuan dapat menghindarkan wajib pajak dari pengenaan sanksi," jelas Ketut.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sementara itu, perwakilan wajib pajak yang dikunjungi menjelaskan proses bisnis yang dijalankan beserta jenis jasa-jasa yang diterapkan dalam pengelolaan hotel dan cottage seperti pengaturan SDM, gaji, dan operasional.

Perwakilan wajib pajak tersebut juga turut menjelaskan perihal hubungan perusahaan dengan badan usaha di luar negeri. Menurutnya, hubungan perusahaan dengan badan usaha di luar negeri akan ditanggapi tersendiri secara terperinci.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, kedudukan, kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak. (rig)

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kpp madya denpasar, pajak, daerah, kunjungan, visit, fiskus, pegawai pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T