Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

WP Badan PP 23 Gunakan Tarif PPh Umum Mulai Tahun Depan, Ini Kata DJP

A+
A-
21
A+
A-
21
WP Badan PP 23 Gunakan Tarif PPh Umum Mulai Tahun Depan, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews— Ditjen Pajak meyakini wajib pajak badan UMKM perseroan terbatas yang menerapkan PPh final UMKM—sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018—sejak 2018 sudah siap membayar PPh dengan tarif umum pada 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak badan berbentuk PT dipastikan siap membayar PPh dengan skema umum mengingat PT wajib menyelenggarakan pembukuan.

"Jadi, periode 3 tahun wajib pajak badan PT memanfaatkan skema tarif PPh final UMKM dirasa sudah cukup dan tidak ada kebijakan khusus terkait dengan hal tersebut," ujar Yoga, Senin (7/9/2020).

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Sesuai Pengumuman DJP No. PENG-10/PJ.09/2020, tahun ini merupakan tahun terakhir penerapan skema PPh final UMKM bagi wajib badan berbentuk PT yang terdaftar sebagai wajib pajak PP 23/2018 sejak 2018.

Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, dan firma yang terdaftar menerapkan PPh final UMKM sejak 2018, ketiga jenis wajib pajak badan tersebut masih bisa menerapkan PPh final UMKM hingga 2021.

Di sisi lain, wajib pajak badan UMKM yang tidak lagi dapat menerapkan PPh final UMKM sesungguhnya dapat menggunakan skema lain. Berdasarkan pasal 31E UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar bisa menikmati tarif PPh Badan sebesar 50% dari tarif yang berlaku umum.

Baca Juga: Ekonomi Digital Jadi Ancaman Penerimaan Pajak, Begini Catatan Kemenkeu

Dengan kata lain, apabila tarif PPh Badan yang berlaku umum sebesar 25% maka tarif PPh Badan yang dibebankan kepada UMKM menjadi hanya 12,5%. "Silahkan dimanfaatkan fasilitas yang ada seperti itu," ujar Yoga.

Contoh, wajib pajak badan memiliki peredaran bruto setahun sebesar Rp4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp500 juta. Dengan asumsi tarif PPh Badan yang berlaku umum sebesar 25% maka PPh terutangnya sebesar Rp62,5 juta (12,5% x Rp500 juta). (rig)

Baca Juga: Pangkas Tarif Cukai BBM, Setoran ke Negara Ini Hilang Rp188 Triliun
Topik : DJP, PP 23/2018, pph final umkm, wajib pajak badan, tarif umum pajak penghasilan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mulai Tahun Depan, DJP Tindak Lanjuti Pelaksanaan PPS

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:15 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Roadshow PPS, Kanwil DJP Jatim II Sasar Wajib Pajak Prominen

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Senin, 23 Mei 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan