Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

World Bank: Pajak yang Lebih Progresif Cegah Ketimpangan

A+
A-
0
A+
A-
0
World Bank: Pajak yang Lebih Progresif Cegah Ketimpangan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - World Bank mendorong negara-negara Asia Timur dan Pasifik agar menerapkan kebijakan pajak yang lebih progresif. Tujuannya, meminimalisasi ketimpangan yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan World Bank pada laporannya yang berjudul East Asia and Pacific Economic Update - Long Covid, hingga saat ini penerimaan pajak negara berkembang Asia Timur masih lebih banyak disokong oleh pajak tidak langsung.

"Negara Asia Timur dapat meningkatkan progresivitas pajak melalui peningkatan pemanfaatan pajak langsung seperti PPh badan, PPh orang pribadi, dan pajak kekayaan," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Selain meningkatkan progresivitas sistem pajak, World Bank juga mendorong negara-negara Asia Timur untuk menghapuskan belanja-belanja subsidi yang selama ini salah sasaran dan dinikmati oleh mereka yang seharusnya tidak menikmati subsidi tersebut.

Subsidi secara tidak langsung atas barang-barang tertentu perlu dihapuskan karena subsidi tersebut justru lebih dinikmati oleh rumah tangga kaya.

World Bank mencatat penghapusan subsidi yang tidak tepat sasaran seperti subsidi BBM telah berhasil diterapkan di Indonesia melalui reformasi fiskal pada 2015. Berkat reformasi fiskal tersebut, Indonesia memiliki dana yang cukup untuk menyokong belanja infrastruktur, belanja perlindungan sosial, dan belanja kesehatan.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Sebagai catatan, risiko peningkatan ketimpangan pada masa yang akan datang tercermin pada perbedaan kinerja perusahaan besar dan perusahaan kecil pada masa pandemi Covid-19.

Pada 2020, angka penjualan perusahaan besar tercatat terkontraksi 15% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan angka penjualan usaha mikro dan kecil tercatat terkontraksi hingga 48%. Dengan demikian, rumah tangga yang menggantungkan penghasilannya pada usaha mikro dan kecil berpotensi terperosok ke cekungan kemiskinan.

Bank Dunia juga menggarisbawahi bahw meningkatnya ketimpangan pada hari ini berpotensi memperburuk ketimpangan pada masa yang akan datang. (sap)

Baca Juga: Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Topik : pajak internasional, tarif pajak progresif, PPh, PPN, pajak kekayaan, tax the rich

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK