KEMENTERIAN KEUANGAN

Wamenkeu: Perumusan Kebijakan Keuangan Pakai Data, Tak Cuma Intuisi

Dian Kurniati | Rabu, 02 November 2022 | 12:45 WIB
Wamenkeu: Perumusan Kebijakan Keuangan Pakai Data, Tak Cuma Intuisi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengingatkan jajarannya agar selalu memanfaatkan data dalam membuat kebijakan di bidang keuangan negara.

Suahasil mengatakan institusi sebesar Kemenkeu seharusnya bukan hanya menyimpan data, tetapi juga mengelolanya dengan baik sehingga mendatangkan manfaat. Menurutnya, kebijakan yang baik juga harus didukung dengan data-data.

"Artinya kita merumuskan kebijakan bukan hanya memakai intuisi. Kita merumuskan kebijakan karena kita tahu perilakunya di luar seperti ini, karena ada data," katanya, dikutip pada Rabu (2/11/2022).

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Suahasil mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran mengenai pentingnya data dalam setiap pembuatan kebijakan di bidang keuangan negara. Meski dalam suasana yang sulit, data kesehatan yang diperoleh selama 2,5 tahun kini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pendistribusian paket obat Covid-19 secara gratis dari Kementerian Kesehatan.

Dia menyebut Kemenkeu juga memiliki big data yang dapat dimanfaatkan oleh semua unit. Menurutnya, data-data itulah yang akan memastikan setiap kebijakan keuangan negara menghasilkan output atau outcome yang bermanfaat bagi masyarakat atau ekonomi.

Beberapa data penting yang biasa dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan di Kemenkeu di antaranya mengenai pajak, transaksi satuan kerja, sektor keuangan, kredit usaha rakyat, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:
Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Suahasil berharap seluruh jajarannya memiliki tradisi untuk memanfaatkan data dalam menjalankan tugas. Misalnya ketika membuat nota dinas, laporan, perspektif, kesimpulan, serta usulan dan rekomendasi kebijakan.

"Ini akan membuat kita menuju data driven organization dan knowledge based policy making process," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara