Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Wamenkeu: Kebijakan Fiskal Harus Mengarah ke Penciptaan Lapangan Kerja

A+
A-
0
A+
A-
0
Wamenkeu: Kebijakan Fiskal Harus Mengarah ke Penciptaan Lapangan Kerja

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan setiap kebijakan pemerintah, terutama dari sisi fiskal, harus dipastikan memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Suahasil mengatakan isu ketenagakerjaan menjadi salah satu persoalan penting yang harus segera diselesaikan, baik dari sisi penyediaan lapangan kerja maupun kualitas pekerjanya. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan menjadi semakin menantang karena pandemi Covid-19.

"Ini menjadi sangat penting, kita harus pastikan kebijakan-kebijakan fiskal akan menunjang penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Indonesia," katanya dalam pembukaan Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 2021, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Penduduk Miskin Melonjak, Pemerintah Didesak Terapkan Pajak Kekayaan

Suahasil mengaku senang terhadap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dalam AIFED 2021 yang merancang 4 aspek pembahasan sebagai masukan kebijakan ke depan, yakni product, people, place, dan policy. Menurutnya, keempat aspek tersebut dapat dihubungkan dengan isu ketenagakerjaan dan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada aspek product, dia mencontohkan kajian yang dibutuhkan misalnya produk atau potensi baru seperti apa yang dapat menunjang penciptaan lapangan kerja. Sementara dari aspek people, persoalan tidak hanya mengenai bonus demografi tetapi juga tentang penguatan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pencari kerja.

Ketiga, mengenai place, Suahasil menyoroti kondisi geografis Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda. Oleh karena itu, sudut pandang kewilayahan juga perlu dihubungkan dengan kebijakan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga: Otorita Ibu Kota Baru Bisa Pungut Pajak dan Retribusi Khusus

Terakhir mengenai policy, dia menilai perlu ada rumusan kebijakan yang komprehensif agar dampaknya pada penciptaan lapangan kerja semakin kuat. Walaupun Kemenkeu menjadi pemegang otoritas fiskal, lanjut Suahasil, setiap kebijakan yang dirilis akan menjadi kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu koordinasi yang kuat antarsektor.

"Kebijakan dari BKF juga harus menyadari hubungan sektor fiskal dan keuangan, serta bagaimana pengaruhnya untuk mendorong lingkungan global yang dapat menunjang penciptaan lapangan kerja di masa pandemi," ujarnya.

Kemenkeu mengadakan AIFED untuk menjaring masukan kebijakan dari para akademisi, ekonom, dan profesional untuk menghadapi isu-isu terkini. Misalnya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, AIFED akan mencari inovasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. (sap)

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Topik : kebijakan fiskal, kinerja fiskal, lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan, BKF

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Rabu, 01 Desember 2021 | 21:30 WIB
Kebijakan fiskal tidak hanya berupa kebijakan pajak saja. Dalam arti luas, kebijakan fiskal berkaitan dengan kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, melalui instrumen pemungutan pajak dan belanja negara.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Januari 2022 | 16:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 19,2% Sepanjang 2021, Simak Penjelasan Menkeu

Senin, 03 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun 2022 Dimulai, Ini Pesan Dirjen Pajak untuk Seluruh WP

Jum'at, 31 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak 2021 Capai Target, DPR Wanti-Wanti DJP Soal Ini

Rabu, 29 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Capai 100% Jadi Momentum Kurangi Utang

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang