Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

2
2

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. 

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo berharap agar zakat dapat dikelola seperti pajak. Dengan demikian, pengelolaan akan lebih rapi dan optimal.

Dengan pengelolaan yang sama dengan pajak, pemangku kepentingan bisa membuat adanya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Fungsi NPWZ, sambung Mardiasmo, akan sama seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas.

“Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ,” ujarnya dalam Rakornas Zakat 2019 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Tak Tunggu Solusi OECD, Negara Ini Susun Aturan Pajak Digital Sendiri

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertajuk ‘Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak’ ini, Mardiasmo juga meminta agar ada perbaikan zakat payer accounting. Ini serupa dengan tax payer accountingdalam sistem pajak.

Hal ini dinilai penting agar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dapat lebih tertata baik. Dalam konteks ini, pembayar zakat bisa diminta untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) zakatnya. Skema ini bisa digunakan untuk perbandingan nilai harta dan zakat.

Adanya NPWZ, lanjut dia, pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Dengan NPWZ, Mardiasmo berharap akan ada tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.

Baca Juga: Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

“Zakat betul-betul dikelola seperti pajak yang bisa memberikan program bagus sehingga zakat sebagai komplementer sumber pembiayaan pembangunan,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat seperti pajak, Mardiasmo berpendapat harus ada account representatives (AR) seperti yang ada di Kantor Pajak. Nantinya, AR juga bisa ditempatkan di Kantor Baznas sehingga potensi zakat benar-benar dapat direkam.

Account representative di daerah-daerah yang betul-betul melihat mencari, mapping untuk kebaikan umat jadi enggak ada masalah,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Ternyata Ini Tujuan China Pangkas Pajak Besar-besaran

“Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ,” ujarnya dalam Rakornas Zakat 2019 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Tak Tunggu Solusi OECD, Negara Ini Susun Aturan Pajak Digital Sendiri

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertajuk ‘Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak’ ini, Mardiasmo juga meminta agar ada perbaikan zakat payer accounting. Ini serupa dengan tax payer accountingdalam sistem pajak.

Hal ini dinilai penting agar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dapat lebih tertata baik. Dalam konteks ini, pembayar zakat bisa diminta untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) zakatnya. Skema ini bisa digunakan untuk perbandingan nilai harta dan zakat.

Adanya NPWZ, lanjut dia, pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Dengan NPWZ, Mardiasmo berharap akan ada tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.

Baca Juga: Apindo: Percepatan Restitusi Dorong Efisiensi Manufaktur

“Zakat betul-betul dikelola seperti pajak yang bisa memberikan program bagus sehingga zakat sebagai komplementer sumber pembiayaan pembangunan,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat seperti pajak, Mardiasmo berpendapat harus ada account representatives (AR) seperti yang ada di Kantor Pajak. Nantinya, AR juga bisa ditempatkan di Kantor Baznas sehingga potensi zakat benar-benar dapat direkam.

Account representative di daerah-daerah yang betul-betul melihat mencari, mapping untuk kebaikan umat jadi enggak ada masalah,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Ternyata Ini Tujuan China Pangkas Pajak Besar-besaran
Topik : zakat, Mardiasmo, Kemenkeu, pajak, NPWP
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI