Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

2
2

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. 

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo berharap agar zakat dapat dikelola seperti pajak. Dengan demikian, pengelolaan akan lebih rapi dan optimal.

Dengan pengelolaan yang sama dengan pajak, pemangku kepentingan bisa membuat adanya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Fungsi NPWZ, sambung Mardiasmo, akan sama seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas.

“Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ,” ujarnya dalam Rakornas Zakat 2019 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertajuk ‘Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak’ ini, Mardiasmo juga meminta agar ada perbaikan zakat payer accounting. Ini serupa dengan tax payer accountingdalam sistem pajak.

Hal ini dinilai penting agar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dapat lebih tertata baik. Dalam konteks ini, pembayar zakat bisa diminta untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) zakatnya. Skema ini bisa digunakan untuk perbandingan nilai harta dan zakat.

Adanya NPWZ, lanjut dia, pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Dengan NPWZ, Mardiasmo berharap akan ada tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Zakat betul-betul dikelola seperti pajak yang bisa memberikan program bagus sehingga zakat sebagai komplementer sumber pembiayaan pembangunan,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat seperti pajak, Mardiasmo berpendapat harus ada account representatives (AR) seperti yang ada di Kantor Pajak. Nantinya, AR juga bisa ditempatkan di Kantor Baznas sehingga potensi zakat benar-benar dapat direkam.

Account representative di daerah-daerah yang betul-betul melihat mencari, mapping untuk kebaikan umat jadi enggak ada masalah,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ,” ujarnya dalam Rakornas Zakat 2019 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertajuk ‘Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak’ ini, Mardiasmo juga meminta agar ada perbaikan zakat payer accounting. Ini serupa dengan tax payer accountingdalam sistem pajak.

Hal ini dinilai penting agar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dapat lebih tertata baik. Dalam konteks ini, pembayar zakat bisa diminta untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) zakatnya. Skema ini bisa digunakan untuk perbandingan nilai harta dan zakat.

Adanya NPWZ, lanjut dia, pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Dengan NPWZ, Mardiasmo berharap akan ada tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Zakat betul-betul dikelola seperti pajak yang bisa memberikan program bagus sehingga zakat sebagai komplementer sumber pembiayaan pembangunan,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat seperti pajak, Mardiasmo berpendapat harus ada account representatives (AR) seperti yang ada di Kantor Pajak. Nantinya, AR juga bisa ditempatkan di Kantor Baznas sehingga potensi zakat benar-benar dapat direkam.

Account representative di daerah-daerah yang betul-betul melihat mencari, mapping untuk kebaikan umat jadi enggak ada masalah,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon
Topik : zakat, Mardiasmo, Kemenkeu, pajak, NPWP
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP