Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

8
8

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. 

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo berharap agar zakat dapat dikelola seperti pajak. Dengan demikian, pengelolaan akan lebih rapi dan optimal.

Dengan pengelolaan yang sama dengan pajak, pemangku kepentingan bisa membuat adanya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Fungsi NPWZ, sambung Mardiasmo, akan sama seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas.

“Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ,” ujarnya dalam Rakornas Zakat 2019 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertajuk ‘Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak’ ini, Mardiasmo juga meminta agar ada perbaikan zakat payer accounting. Ini serupa dengan tax payer accountingdalam sistem pajak.

Hal ini dinilai penting agar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dapat lebih tertata baik. Dalam konteks ini, pembayar zakat bisa diminta untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) zakatnya. Skema ini bisa digunakan untuk perbandingan nilai harta dan zakat.

Adanya NPWZ, lanjut dia, pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Dengan NPWZ, Mardiasmo berharap akan ada tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

“Zakat betul-betul dikelola seperti pajak yang bisa memberikan program bagus sehingga zakat sebagai komplementer sumber pembiayaan pembangunan,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat seperti pajak, Mardiasmo berpendapat harus ada account representatives (AR) seperti yang ada di Kantor Pajak. Nantinya, AR juga bisa ditempatkan di Kantor Baznas sehingga potensi zakat benar-benar dapat direkam.

Account representative di daerah-daerah yang betul-betul melihat mencari, mapping untuk kebaikan umat jadi enggak ada masalah,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

“Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ,” ujarnya dalam Rakornas Zakat 2019 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bertajuk ‘Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak’ ini, Mardiasmo juga meminta agar ada perbaikan zakat payer accounting. Ini serupa dengan tax payer accountingdalam sistem pajak.

Hal ini dinilai penting agar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dapat lebih tertata baik. Dalam konteks ini, pembayar zakat bisa diminta untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) zakatnya. Skema ini bisa digunakan untuk perbandingan nilai harta dan zakat.

Adanya NPWZ, lanjut dia, pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Dengan NPWZ, Mardiasmo berharap akan ada tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

“Zakat betul-betul dikelola seperti pajak yang bisa memberikan program bagus sehingga zakat sebagai komplementer sumber pembiayaan pembangunan,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Untuk mengoptimalkan penerimaan zakat seperti pajak, Mardiasmo berpendapat harus ada account representatives (AR) seperti yang ada di Kantor Pajak. Nantinya, AR juga bisa ditempatkan di Kantor Baznas sehingga potensi zakat benar-benar dapat direkam.

Account representative di daerah-daerah yang betul-betul melihat mencari, mapping untuk kebaikan umat jadi enggak ada masalah,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi
Topik : zakat, Mardiasmo, Kemenkeu, pajak, NPWP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK